Cegah Politik Uang, Bawaslu Buka Posko Pengaduan

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Selasa , 20 Aug 2024 - 20:17

Ilustrasi Politik Uang (Foto Ist).--

cegah politik uang, bawaslu buka posko pengaduan                             harianmuba.bacakoran.co - dalam public trust institute telah menyebut standar tarif suara pemilih di pilkada kota palembang, sumatera selatan diprediksi naik.  
tak hanya itu tarif dipakai untuk membeli suara pemilih agar mau memilih paslon tertentu.
slogan npwp (nomor piro wani piro) dari pemilih diyakini tetap berlaku.
"jika saat pileg lalu tarifnya berkisar antara rp 150 ribu-rp 300 ribu, pilkada nanti diprediksi naik menjadi rp 200 ribu-rp 300 ribu. npwp masih akan berlaku, makanya 2024 ini bisa dikatakan pemilu paling brutal,"  ujar korwil public trust institute (putin), fatkurohman, selasa 20 agustus 2024"
baca juga:persiapan susenas tahun 2024, pemkab muba bakal konsisten jalankan program penurunan kemiskinan di muba
baca juga:saat penggedahan, kejari oki temukan 5 atau 6 stempel milik toko
tak hanya itu menurutnya money politics itu akan terus menjadi penyebab meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun ini. 
lalu kondisi itu menjadi problem kekinian yang akan terjadi saat pilkada digelar.
"memang partisipasi pemilih meningkat, tapi kualitas demokrasinya menurun. itu jadi problem kekinian," katanya.
lalu dia juga mengungkap, dalam riset januari 2024 untuk pileg dan pilpres 14 februari lalu, pemilih yang mau terima uang mencapai 59%. kemudian jumlah pemilih yang bisa mengubah pilihan karena dapat uang mencapai 42%. persentase itu berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (dpt) palembang yang mencapai 1 jutaan orang.
baca juga:dewa united vs persib bandung 2-2, cek klasemen liga 1
baca juga:dianggap ganggu kenyamanan, pol pp angkut paksa puluhan gerobak pkl di jalan pom ix palembang 
"tak hanya itu artinya separuh lebih dari jumlah pemilih mau menerima uang. ke depan, pilkada itu akan ditentukan oleh pemilih transaksional yang sebesar 42% dari jumlah dpt 1 jutaan orang tadi. mayoritas yang mau adalah mereka yang ada di level ekonomi menengah bawah dengan pendidikan sd-sma. kalau pendidikan tinggi mereka lebih rasional," katanya.
lalu menurutnya money politics akam termasuk dalam perspektif sosial kapital juga akan dominan saat pilkada 2024 nanti. 
lalu sejumlah kandidat disebutnya memiliki banyak sumber daya, namun tidak dalam elektoral.
"mereka tak punya elektoral tapi mumpuni dalam finansial. banyak pemilih yang akan mengubah pilihannya karena ada kepentingan uang," tambahnya.
baca juga:tetap utamakan cita rasa, pelanggan roti bakar di sanga desa bertahan 
baca juga:mr x terlindas truk, diduga seorang driver ojol 
lalu adapun politik transaksional ini lanjutnya, juga terlihat dalam penentuan dukungan di parpol. 
tak hanya itu sejumlah akan menjadi kandidat yang memiliki finansial melimpah mampu beli dukungan parpol untuk syarat pendaftaran.
imbasnya, kandidat lain sulit dapat dukungan meski mumpuni menjadi kepala daerah.
kondisi itu dinilainya sebagai sebuah kegagalan kaderisasi parpol.
"kita lihat di lapangan kita melihat banyak kader parpol yang punya kapabilitas tapi tal bisa bersaing di pilkada. semisal di mura di mana kader partai tak bisa maju karena parpol tersebut mengusung petahana. itu dinamika yang terjadi dalam riset perspektif sosial kapital," ungkapnya.
lalu sementara itu ketua bawaslu sumsel, kurniawan mengatakan, telah melakukan berbagai upaya sosialisasi terkait money politics dan dampak yang akan terjadi dalam era kepemimpinan kepala daerah hasil pilkada curang.
"sudah banyak upaya bawaslu dalam menyosialisasikan pencegahan potensi politik uang. aturan larangan politik uang dan sanksi pidana yang bisa didapatkan dan sebagainya," ujar kurniawan.
berbagai pencegahan juga telah dilakukan melalui tokoh masyarakat,m dan tokoh agama yang ada di lingkungan masyarakat. pihaknya, juga menerima aduan jika terjadi money politics di lingkungan warga yang kemudian akan ditindaklanjuti berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
"kita juga punya posko pengaduan hingga tingkat kecamatan jika masyarakat menemukan kecurangan sil (*)