Cegah Politik Uang, Bawaslu Buka Posko Pengaduan

Lalu Sejumlah kandidat disebutnya memiliki banyak sumber daya, namun tidak dalam elektoral.

"Mereka tak punya elektoral tapi mumpuni dalam finansial. Banyak pemilih yang akan mengubah pilihannya karena ada kepentingan uang," tambahnya.

BACA JUGA:Tetap Utamakan Cita Rasa, Pelanggan Roti Bakar di Sanga Desa Bertahan

BACA JUGA:Mr X Terlindas Truk, Diduga Seorang Driver Ojol

Lalu adapun Politik transaksional ini lanjutnya, juga terlihat dalam penentuan dukungan di Parpol. 

Tak hanya itu Sejumlah akan menjadi kandidat yang memiliki finansial melimpah mampu beli dukungan Parpol untuk syarat pendaftaran.

Imbasnya, kandidat lain sulit dapat dukungan meski mumpuni menjadi kepala daerah.

Kondisi itu dinilainya sebagai sebuah kegagalan kaderisasi Parpol.

"Kita lihat Di lapangan kita melihat banyak kader Parpol yang punya kapabilitas tapi tal bisa bersaing di Pilkada. Semisal di Mura di mana kader partai tak bisa maju karena Parpol tersebut mengusung petahana. Itu dinamika yang terjadi dalam riset perspektif sosial kapital," ungkapnya.

Lalu Sementara itu Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan mengatakan, telah melakukan berbagai upaya sosialisasi terkait money politics dan dampak yang akan terjadi dalam era kepemimpinan kepala daerah hasil Pilkada curang.

"Sudah banyak upaya Bawaslu dalam menyosialisasikan pencegahan potensi politik uang. Aturan larangan politik uang dan sanksi pidana yang bisa didapatkan dan sebagainya," ujar Kurniawan.

Berbagai pencegahan juga telah dilakukan melalui tokoh masyarakat,m dan tokoh agama yang ada di lingkungan masyarakat. Pihaknya, juga menerima aduan jika terjadi money politics di lingkungan warga yang kemudian akan ditindaklanjuti berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Kita juga punya posko pengaduan hingga tingkat kecamatan jika masyarakat menemukan kecurangan sil (*)