Kemenkumham Sumsel Sinergi dengan Kanwil Kalbar Bahas Pro Justisia

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Selasa , 03 Sep 2024 - 20:13

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Kemigrasian Kemenkumham Sumsel, Muhammad Novyandri (foto ist).--

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang Keimigrasian.

Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Koordinasi Teknis Keimigrasian dan Studi Banding yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat.

Kegiatan ini secara khusus fokus pada proses pelaksanaan Pro Justisia atau keadilan dalam proses penegakan hukum.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, mulai dari 30 Agustus hingga 1 September 2024, dihadiri oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham Sumatera Selatan, Muhamad Novyandri, beserta jajaran.

Mereka disambut oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham Kalimantan Barat, Hajar Aswad, dan tim dari Divisi Keimigrasian Kemenkumham Kalimantan Barat.

Dalam kunjungan tersebut, tim dari Sumatera Selatan juga melakukan lawatan ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pontianak. Kunjungan ini bertujuan untuk melanjutkan koordinasi terkait permasalahan Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut.

Fokus utama dari diskusi ini adalah pada proses pelaksanaan Pro Justisia, yang merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap kasus hukum yang melibatkan WNA dapat diproses dengan adil dan profesional.

“Pada kesempatan ini kami melakukan sharing pengetahuan dan pengalaman terkait tahapan, kendala, serta poin-poin penting dalam proses Pro Justisia, terutama dalam memastikan berkas permohonan mencapai tahap P21,” kata Novyandri.

P21 merupakan istilah yang digunakan dalam penegakan hukum untuk menunjukkan bahwa berkas perkara sudah lengkap dan siap diajukan ke pengadilan.

Lebih lanjut, Novyandri menambahkan bahwa kunjungan ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam memperkuat penegakan hukum keimigrasian di wilayah Sumatera Selatan.

kemenkumham sumsel sinergi dengan kanwil kalbar bahas pro justisia                             harianmuba.bacakoran.co - divisi keimigrasian kantor wilayah kementerian hukum dan ham (kemenkumham) sumatera selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang keimigrasian. 
hal ini diwujudkan melalui kegiatan koordinasi teknis keimigrasian dan studi banding yang dilaksanakan di kantor wilayah kemenkumham kalimantan barat.
kegiatan ini secara khusus fokus pada proses pelaksanaan pro justisia atau keadilan dalam proses penegakan hukum.
kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, mulai dari 30 agustus hingga 1 september 2024, dihadiri oleh kepala bidang intelijen dan penindakan keimigrasian kemenkumham sumatera selatan, muhamad novyandri, beserta jajaran.
baca juga:wow, dinkominfo muba fasilitasi promosi produk unggulan umkm gratis lewat media ini
baca juga:pj bupati muba berikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi terkait r-apbd ta 2025
mereka disambut oleh kepala bidang intelijen dan penindakan keimigrasian kemenkumham kalimantan barat, hajar aswad, dan tim dari divisi keimigrasian kemenkumham kalimantan barat.
dalam kunjungan tersebut, tim dari sumatera selatan juga melakukan lawatan ke kantor imigrasi kelas i non tpi pontianak. kunjungan ini bertujuan untuk melanjutkan koordinasi terkait permasalahan warga negara asing (wna) yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi tersebut.
fokus utama dari diskusi ini adalah pada proses pelaksanaan pro justisia, yang merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap kasus hukum yang melibatkan wna dapat diproses dengan adil dan profesional.
“pada kesempatan ini kami melakukan sharing pengetahuan dan pengalaman terkait tahapan, kendala, serta poin-poin penting dalam proses pro justisia, terutama dalam memastikan berkas permohonan mencapai tahap p21,” kata novyandri.
baca juga:oppo a58: layar jernih, kinerja andal, baterai tahan lama
baca juga:oppo a3: ponsel tahan banting dengan performa tangguh
p21 merupakan istilah yang digunakan dalam penegakan hukum untuk menunjukkan bahwa berkas perkara sudah lengkap dan siap diajukan ke pengadilan.
lebih lanjut, novyandri menambahkan bahwa kunjungan ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam memperkuat penegakan hukum keimigrasian di wilayah sumatera selatan.
“kami berharap dari diskusi dan koordinasi ini, kami dapat mempelajari dan mengadopsi berbagai praktik terbaik yang diterapkan di kalimantan barat, sehingga dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di wilayah kami,” ujarnya.
kepala kantor wilayah kemenkumham kalimantan barat, muhammad tito andrianto, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan tim dari sumatera selatan.
baca juga:realme c55 nfc: kamera flagship di harga menengah, performa gahar untuk semua kebutuhan
baca juga:berhasil menggelar perlombaan masak serba ikan, kini para pemenang siap bersaing di tingkat provinsi 
ia menekankan pentingnya kolaborasi antar wilayah dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik dan berintegritas.
“kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah bertukar ilmu dan pengalaman, tetapi juga menegaskan komitmen divisi keimigrasian kemenkumham sumatera selatan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam upaya penegakan hukum yang adil dan profesional,” ujar tito.
selain itu, kakanwil kemenkumham sumsel, dr. ilham djaya, juga memberikan pandangannya terkait pentingnya kegiatan ini. ia menuturkan bahwa koordinasi teknis dan studi banding seperti ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar wilayah dalam upaya penegakan hukum keimigrasian yang lebih efisien dan efektif.
menurutnya, kerja sama lintas wilayah menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan di bidang keimigrasian, terutama dalam era globalisasi yang semakin kompleks ini.
“ini dapat menjadi langkah awal dari serangkaian upaya strategis lainnya dalam mencapai target kinerja penegakan hukum di wilayah sumatera selatan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum keimigrasian yang berintegritas,” tutup dr. ilham djaya.
melalui kegiatan ini, diharapkan tidak hanya memperkuat sinergi antara sumatera selatan dan kalimantan barat, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kantor wilayah lainnya di indonesia untuk melakukan hal serupa.
dengan demikian, sistem penegakan hukum keimigrasian di seluruh indonesia dapat terus ditingkatkan, memastikan bahwa proses keimigrasian berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.
komitmen divisi keimigrasian kemenkumham sumatera selatan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang keimigrasian ini mencerminkan dedikasi yang tinggi dalam melayani masyarakat dan menjaga kedaulatan negara. hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kemenkumham sumsel tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas layanan administrasi, tetapi juga pada aspek penegakan hukum yang menjadi dasar dari keadilan dan ketertiban di masyarakat. (*)