2 Pasal RPP Manajemen ASN Final Bikin Honorer Tercecer Kalang Kabut, Cermati Isinya

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Kamis , 12 Sep 2024 - 19:47

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera (Foto Ist).--

3) Dalam hal pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam penetapan kebutuhan PPPK tahun 2024, pegawai non-ASN tersebut diangkat menjadi PPPK paruh waktu berdasarkan usulan instansi pemerintah.

4) Dalam hal telah terdapat penetapan kebutuhan PPPK dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, PPPK paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi PPPK sesuai dengan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

"Yang dimaksud dalam Pasal 302 Ayat 2 itu honorer atau tenaga non-ASN yang terdata dalam database atau telah diusulkan juga oleh Pemda pada awal tahun 2024 ya?" tanya Sekjen DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tenaga kependidikan (Tendik) Herlambang Susanto kepada JPNN, Kamis 13 September 2024.

Dia khawatir yang dimaksud dengan terdata adalah hanya yang database BKN. Ini malah jadi seperti kembali ke regulasi awal. Herlambang juga khawatir jika hanya honorer database BKN diselesaikan, bagaimana nasib mereka yang sudah mengabdi lama, tetapi tidak terdata.

"Saat pendataan BKN tahun 2022, banyak daerah yang kebingungan mendata honorer termasuk tendik. Mudah-mudahan dapodik bisa menjadi rujukannya dan bukan hanya database BKN," pungkas Herlambang Susanto. (*) Artikel ini telah tayang di JPNN.

2 pasal rpp manajemen asn final bikin honorer tercecer kalang kabut, cermati isinya                            harianmuba.bacakoran.co - rancangan peraturan pemerintah manajemen aparatur sipil negara (rpp manajemen asn) tidak lama lagi disahkan.  
informasi dari politikus mardani ali sera, komisi ii dpr ri telah menyelesaikan pembahasan drafnya. 
anggota komisi ii dpr ri ini juga menegaskan draf rpp manajemen asn tinggal diserahkan kepada pemerintah untuk ditetapkan menjadi pp. 
dalam draf rpp manajemen asn final mencantumkan bab khusus penyelesaian honorer atau non-asn, yaitu di bab ke-15.  
baca juga:manfaat bawang merah untuk kesehatan jantung, kulit, dan rambut
baca juga:khasiat bawang putih untuk kesehatan dan cara mengonsumsinya
bab ini kemudian memerinci mekanisme penataan pegawai non-asn ini dengan beberapa pasal.  namun, ada dua pasal yang bikin honorer tercecer alias tidak masuk database badan kepegawaian negara (bkn) kalang kabut. 
pada pasal 301 disebutkan instansi pemerintah menyelesaikan penataan pegawai non-asn atau nama lainnya selain pegawai asn paling lambat desember 2024. 
selanjutnya pada pasal 302 disebutkan:
1) penataan pegawai non-asn dilakukan melalui pengangkatan pegawai non-asn menjadi pppk atau pppk paruh waktu. 
2) pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen asn 3) pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan waktu kerja dan jam kerjanya dari pegawai non-asn. 
pada pasal 303 disebutkan: 
1) pegawai non-asn yang tercatat dalam data sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 ayat (2) wajib mengikuti seleksi pppk tahun 2024. 
2) seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53. 
baca juga:penegakan perda, sat pol pp gerbek sepasang kekasih di kamar penginapan tanpa ada hubungan resmi 
baca juga:jangan ketinggalan ya! karnaval di muba akan berlangsung di hari kamis 26 september 2024
3) dalam hal pegawai non-asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam penetapan kebutuhan pppk tahun 2024, pegawai non-asn tersebut diangkat menjadi pppk paruh waktu berdasarkan usulan instansi pemerintah. 
4) dalam hal telah terdapat penetapan kebutuhan pppk dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, pppk paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi pppk sesuai dengan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41.
"yang dimaksud dalam pasal 302 ayat 2 itu honorer atau tenaga non-asn yang terdata dalam database atau telah diusulkan juga oleh pemda pada awal tahun 2024 ya?" tanya sekjen dpp forum honorer non-kategori dua indonesia (fhnk2i) tenaga kependidikan (tendik) herlambang susanto kepada jpnn, kamis 13 september 2024.  
dia khawatir yang dimaksud dengan terdata adalah hanya yang database bkn. ini malah jadi seperti kembali ke regulasi awal.  herlambang juga khawatir jika hanya honorer database bkn diselesaikan, bagaimana nasib mereka yang sudah mengabdi lama, tetapi tidak terdata.  
"saat pendataan bkn tahun 2022, banyak daerah yang kebingungan mendata honorer termasuk tendik. mudah-mudahan dapodik bisa menjadi rujukannya dan bukan hanya database bkn," pungkas herlambang susanto. (*) artikel ini telah tayang di jpnn.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 13 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan