Pilkada 2024, ASN di Sumsel Harga Mati Jaga Netralitas

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Senin , 23 Sep 2024 - 20:59

Aktivitas ASN dan Maskot Pilkada Sumsel (Foto Ist).--

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO – Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Sumsel para 27 November 2024 mendatang, netralitas aparatur sipil negara (ASN) terus menjadi sorotan.

Dengan kondisi ini, tak heran jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah termasuk juga pemerintah daerah juga mewanti-wanti agar netralitas ASN bisa dijaga agar menghasilkan pesta demokrasi berkualitas jujur dan adil.

Lia salah seorang PNS mengungkapkan pentingnya bagi seluruh PNS untuk mematuhi peraturan dan kode etik yang telah ditetapkan.

"Sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, PNS diharapkan dapat menjaga profesionalisme dan netralitas mereka selama proses Pilkada," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa setiap PNS di lingkungan Pemkot Palembang harus menghindari segala bentuk dukungan terbuka atau tersembunyi terhadap kandidat tertentu.

Hal senada diungkapkan Anto. menurutnya, PNS sebagai abdi negara harus netral dalam Pilkada ini.

"Pak Pj memang sudah berpesan untuk netral dalam pilkada. Sehingga proses Pilkada berjalan dengan adil dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya.

Sebelumnya, Bawaslu OKI Imbau ASN hindari terlibat kampanye dan kegiatan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024.

Seperti dikatakan Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona, yang menegaskan bahwa keterlibatan ASN dalam acara kampanye dapat menimbulkan masalah serius.

"Sebaiknya ASN tidak menghadiri kampanye atau kegiatan apa pun yang digelar oleh Bakal Pasangan Calon (Bapaslon). Kami telah memetakan potensi konflik yang salah satunya berasal dari ketidaknetralan ASN," ujar Romi dalam keterangannya, belum lama ini.

Imbauan ini juga merupakan langkah antisipasi guna menghindari pelanggaran yang dapat berdampak buruk terhadap netralitas aparatur negara.

Menurut Romi, kehadiran ASN di kampanye politik tidak hanya mencederai netralitas mereka, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses Pilkada yang berlangsung di Kabupaten OKI.

Romi menekankan bahwa ketidaknetralan ASN merupakan salah satu potensi konflik utama yang telah dipetakan oleh Bawaslu.

Jika ASN terlibat dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka mereka dapat dikenai sanksi sesuai bukti-bukti yang ada, baik itu berupa foto, video, maupun dokumen lainnya.

pilkada 2024, asn di sumsel harga mati jaga netralitas                             harianmuba.bacakoran.co – jelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di sumsel para 27 november 2024 mendatang, netralitas aparatur sipil negara (asn) terus menjadi sorotan. 
dengan kondisi ini, tak heran jika badan pengawas pemilu (bawaslu) daerah termasuk juga pemerintah daerah juga mewanti-wanti agar netralitas asn bisa dijaga agar menghasilkan pesta demokrasi  berkualitas jujur dan adil.
lia salah seorang pns mengungkapkan pentingnya bagi seluruh pns untuk mematuhi peraturan dan kode etik yang telah ditetapkan.
"sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, pns diharapkan dapat menjaga profesionalisme dan netralitas mereka selama proses pilkada," ujarnya.
ia menegaskan bahwa setiap pns di lingkungan pemkot palembang harus menghindari segala bentuk dukungan terbuka atau tersembunyi terhadap kandidat tertentu.
hal senada diungkapkan anto. menurutnya, pns sebagai abdi negara harus netral dalam pilkada ini.
"pak pj memang sudah berpesan untuk netral dalam pilkada. sehingga  proses pilkada berjalan dengan adil dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya.
sebelumnya, bawaslu oki imbau asn hindari terlibat kampanye dan kegiatan calon kepala daerah dalam pilkada 2024.
seperti dikatakan ketua bawaslu oki, romi maradona, yang  menegaskan bahwa keterlibatan asn dalam acara kampanye dapat menimbulkan masalah serius.
"sebaiknya asn tidak menghadiri kampanye atau kegiatan apa pun yang digelar oleh bakal pasangan calon (bapaslon). kami telah memetakan potensi konflik yang salah satunya berasal dari ketidaknetralan asn," ujar romi dalam keterangannya,  belum lama ini.
imbauan ini juga merupakan langkah antisipasi guna menghindari pelanggaran yang dapat berdampak buruk terhadap netralitas aparatur negara. 
menurut romi, kehadiran asn di kampanye politik tidak hanya mencederai netralitas mereka, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses pilkada yang berlangsung di kabupaten oki.
romi menekankan bahwa ketidaknetralan asn merupakan salah satu potensi konflik utama yang telah dipetakan oleh bawaslu.
jika asn terlibat dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka mereka dapat dikenai sanksi sesuai bukti-bukti yang ada, baik itu berupa foto, video, maupun dokumen lainnya.
"kami tidak ingin ada pelanggaran yang melibatkan asn, karena ini sangat berbahaya bagi integritas lembaga pemerintah. jika terbukti melanggar, sanksi yang diberikan bisa berupa teguran, hingga sanksi administratif yang lebih berat," tambah romi. 
asn yang terbukti terlibat dalam kampanye politik dapat dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
selain itu, romi juga mengingatkan bahwa keberpihakan asn kepada salah satu pasangan calon akan menciptakan ketidakadilan dalam proses demokrasi. 
sebagai langkah konkrit, bawaslu oki telah mengeluarkan surat edaran nomor 094/pm.00.02/k.ss-09/6/2024 tanggal 19 juni 2024 yang menjelaskan kewajiban bagi asn, tni, polri, dan pejabat daerah untuk menjaga netralitas selama proses pilkada berlangsung. 
surat edaran ini dimaksudkan sebagai pengingat bagi semua pihak agar tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan netralitas dalam pemilu.
romi menjelaskan bahwa surat edaran ini dikeluarkan bukan hanya untuk asn, tetapi juga untuk pejabat daerah lainnya seperti tni dan polri. 
"kami ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang tersandung masalah hukum, terutama terkait netralitas asn. surat ini menjadi pengingat penting bahwa netralitas adalah kunci utama menjaga proses demokrasi yang sehat dan adil," ujar romi.
dalam surat tersebut, disebutkan juga bahwa pejabat daerah dilarang memanfaatkan fasilitas negara atau program pemerintah yang seharusnya netral untuk kepentingan politik. 
penggunaan fasilitas negara yang berkaitan dengan jabatan, seperti kendaraan dinas atau fasilitas kantor, harus dihindari dalam kegiatan kampanye atau kegiatan politik lainnya.
selain asn, imbauan dari bawaslu oki juga ditujukan kepada pejabat publik lainnya, termasuk tni dan polri.
romi menekankan bahwa netralitas bukan hanya merupakan kewajiban asn, tetapi juga tanggung jawab pejabat publik lainnya.
bawaslu oki menegaskan bahwa asn yang terbukti melanggar aturan netralitas dapat dikenai sanksi sesuai dengan bukti yang ada.
romi menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan bisa berupa sanksi administratif hingga penurunan pangkat. 
terpisah, penjabat (pj) bupati ogan komering ulu (oku), iqbal alisyahbana menegaskan pentingnya netralitas dalam pilkada oku mendatang.
tidak hanya aparatur sipil negara (asn) yang diwajibkan untuk bersikap netral, tetapi seluruh elemen penyelenggara pemerintahan, mulai dari tingkat rt, rw, perangkat desa, badan permusyawaratan desa (bpd), hingga kepala desa, harus menjaga netralitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
pernyataan tegas ini disampaikan iqbal usai menerima aspirasi dari sejumlah pendemo yang mengatasnamakan masyarakat oku,  di depan rumah dinas bupati, belum lama ini.
para pendemo menuntut netralitas asn dalam pilkada, dan iqbal memastikan bahwa tuntutan tersebut akan dipenuhi.
“netralitas asn adalah hal mutlak dalam pilkada. kami akan memastikan seluruh perangkat pemilu, baik di desa, kecamatan, maupun kabupaten, menjaga netralitasnya agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat,” tegas iqbal.
ia juga mengingatkan masyarakat agar memahami aturan yang ada, serta turut mengawasi para pejabat dari tingkat bawah yang menerima anggaran negara, untuk bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu calon.
dengan demikian, pilkada oku diharapkan dapat berjalan sesuai harapan.
“tentunya bukan hanya asn, tetapi juga penyelenggara pemilu dari tingkat desa hingga kecamatan harus menjaga netralitas dalam pilkada nanti,” tambahnya.
“dalam uu no. 7 tahun 2017 dan uu no. 10 tahun 2015 telah mengatur dengan jelas bahwa seluruh perangkat pemerintahan, termasuk asn, tni, dan polri, tidak boleh berperan aktif dalam pilkada. sanksi, baik administratif maupun pidana, siap menanti bagi yang melanggar. masyarakat harus turut mengawal proses ini,” ujar yeyen. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 24 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan