Waduh, Ada 8 ASN Dilaporkan Bawaslu ke BKN, Ini Persoalannya

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Jumat , 11 Oct 2024 - 21:56

Ahmad Naafi SH, M.Kn (foto ist).--

waduh, ada 8 asn dilaporkan bawaslu ke bkn, ini persoalannya                              koranharianmuba.com - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) sumsel telah  mengeluarkan tujuh  rekomendasi ke badan kepegawaian negara (bkn). 
rekomendasi ini terkait telah terjadi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (asn) di sumsel dalam pemilihan serentak 2024. 
rekomendasi dikeluarkan terhadap seorang kepala badan di lubuklinggau dan dua camat masing-masing di  pagaralam dan lubuklinggau.
lalu satu orang sekretaris kecamatan dan satu  asn pengawas sekolah serta asn pemkot.
baca juga:tim hunter reborn presisi polrestabes palembang rutin patroli di titik rawan siang dan malam
baca juga:kapolres ogan ilir sampaikan imbauan kamtibmas jelang pilkada 2024
selain itu masing-masinng satu rekomendasi pelanggaran netralitas asn dikeluarkan bawaslu oki terhadap asn di sekretariat dprd  oki. 
terakhir, bawaslu oku timur mengeluarkan satu rekomendasi pelanggaraan netralitas asn. 
ahmad naafi, sh, m.kn, anggota bawaslu provinsi sumatera selatan koordinator divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi yang dikonfirmasi media kemarin, kamis 10 oktober 2024  mengakui, sebagian besar laporan yang diterima menyangkut netralitas asn.
''selain itu, dugaan pidana lainnya yang diduga dilakukan pasangan calon gubernur/wakil gubernur maupun  tim kampanye yang melibatkan kepala desa,'' katanya. 
menyangkut netralitas asn, mantan anggota kpu sumsel ini merinci pelaku yang merupakan asn ini ikut hadir dalam pendaftaran calon maupun deklarasi.
lalu, ada  yang menggunakan kaus paslon dan memposting di medsos.  hal ini tentunya bertentangan dengan pp nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil.
''setiap pns wajib bersikap dan berpedoman  pada etika bernegara. baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama pns yang diatur dalam peraturan pemerintah,'' katanya. 
selain itu, lanjutnya, dalam pasal 11 huruf c diatur pns wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
"asn wajib menghindari konflik kepentingan terhadap pribadi maupun kelompok dan golongan dalam pelaksanaan pemilihan serentak ini  dalam bersikap  juga wajib netral jangan memperlihatkan keberpihakan," katanya.
sehingga setiap pelanggaran akan ditindak atau direkomendasikan ke instansi yang berwenang untuk menindaklanjutinya.
"setiap ada temuan dari bawaslu dan jajaran maupun laporan  ketidaknetralan asn akan diproses dan bila terbukti akan direkomendasikan ke bkn untuk diberikan sanksi untuk dilaksanakan pejabat pembina kepegawaian, pengawasan juga akan dilakukan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan apakah telah dilaksanakan," ujar mantan jurnalis ini.
sebelumnya mendagri telah mengeluarkan larangan dan sanksi pegawai negeri sipil (pns) dan aparatur sipil negara (asn), kepala desa (kades) maupun aparatur desa/perangkat desa dan kelurahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah  larangan sanksi tersebut berlaku serentak seluruh perangkat pemerintahan di indonesia. 
larangan dan sanksi tersebut tertuang dalam surat edaran kemendagri nomor : 273/3772/js tertanggal 11 oktober 2016 sebagai penegasan pasal 70 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang gubernur, wali kota, dan bupati menjadi undang-undang serta diatur dengan ketentuan:ayat (1) huruf b ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon jangan melibatkan pns/asn, ayat (1) huruf c ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa/lurah dan perangkat desa atau kelurahan.  larangan dan sanksi bagi pns/asn serta perangkat pemerintahan. (*)