Pemkot Palembang Luncurkan Penghapusan Sanksi Pajak, Warga Dapatkan Keringanan PBB-P2 dan Pajak Daerah Lainnya

Reporter: Reno |

Editor: Yudistira |

Minggu , 13 Oct 2024 - 21:00

Pj Walikota Palembang, Ucok A Damenta meresmikan program pengurangan pokok dan penghapusan sanksi adminitrasi PBB-P2 (foto ist).--

KORANHARIANMUBA.COM - Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang resmi meluncurkan program pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pajak daerah lainnya pada Minggu 13 Oktober 2024.

Acara tersebut digelar di Atrium Palembang Indah Mall dan dihadiri oleh Pj Wali Kota Palembang, Ucok Abdulrauf Damenta, yang memberikan sambutan mengenai pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan penerimaan pajak daerah.

Dalam sambutannya, Ucok Abdulrauf Damenta menyampaikan bahwa Kota Palembang membutuhkan kualitas kinerja dan mutu pelayanan yang baik dari perangkat daerah pelaksana serta instansi terkait.

Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah. Menurutnya, dukungan dari masyarakat ini sangat krusial untuk memastikan target penerimaan pajak daerah dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

“Ini sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Palembang kepada wajib pajak untuk mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun 2024,” kata Ucok Abdulrauf Damenta.

Program ini, lanjutnya, juga menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Palembang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Program pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Dengan adanya keringanan ini, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk melunasi kewajiban pajak yang tertunggak tanpa terbebani sanksi administratif yang sebelumnya memberatkan.

Ucok Abdulrauf Damenta juga menyampaikan apresiasinya kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah berinovasi dalam melaksanakan program ini.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bapenda Kota Palembang yang telah berinovasi dengan melaksanakan acara launching pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 dan pajak daerah lainnya. Semoga langkah ini menjadi dorongan positif bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban mereka,” tutup Ucok.

Dengan adanya program ini, Pemerintah Kota Palembang berharap dapat mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. Upaya ini sejalan dengan target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ucok Abdulrauf Damenta, optimalisasi pendapatan pajak daerah ini penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Palembang.

pemkot palembang luncurkan penghapusan sanksi pajak, warga dapatkan keringanan pbb-p2 dan pajak daerah lainnya                            koranharianmuba.com - pemerintah kota palembang melalui badan pendapatan daerah (bapenda) kota palembang resmi meluncurkan program pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) serta pajak daerah lainnya pada minggu 13 oktober 2024. 
acara tersebut digelar di atrium  palembang indah mall dan dihadiri oleh pj wali kota palembang, ucok abdulrauf damenta, yang memberikan sambutan mengenai pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan penerimaan pajak daerah.
dalam sambutannya, ucok abdulrauf damenta menyampaikan bahwa kota palembang membutuhkan kualitas kinerja dan mutu pelayanan yang baik dari perangkat daerah pelaksana serta instansi terkait.
ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah. menurutnya, dukungan dari masyarakat ini sangat krusial untuk memastikan target penerimaan pajak daerah dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
baca juga:ternadi bike park siap gelar 76 indonesian downhill 2024, para downhiller top beradu kekuatan
baca juga:tanpa dua pemain kunci, polda jawa timur tumbang di tangan polda kalbar pada final kapolri cup 2024
“ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kota palembang kepada wajib pajak untuk mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun 2024,” kata ucok abdulrauf damenta.
program ini, lanjutnya, juga menjadi salah satu upaya pemerintah kota palembang dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di daerah.
program pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak.
dengan adanya keringanan ini, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk melunasi kewajiban pajak yang tertunggak tanpa terbebani sanksi administratif yang sebelumnya memberatkan.
ucok abdulrauf damenta juga menyampaikan apresiasinya kepada badan pendapatan daerah kota palembang yang telah berinovasi dalam melaksanakan program ini.
“kami memberikan apresiasi kepada bapenda kota palembang yang telah berinovasi dengan melaksanakan acara launching pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif pbb-p2 dan pajak daerah lainnya. semoga langkah ini menjadi dorongan positif bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban mereka,” tutup ucok.
dengan adanya program ini, pemerintah kota palembang berharap dapat mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. upaya ini sejalan dengan target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.
sebagaimana dijelaskan oleh ucok abdulrauf damenta, optimalisasi pendapatan pajak daerah ini penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di kota palembang.
bapenda kota palembang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pemungutan pajak.
dengan mempermudah prosedur pembayaran pajak dan memberikan insentif seperti pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif, bapenda berharap dapat mendorong wajib pajak untuk lebih berpartisipasi aktif. selain itu, bapenda juga melakukan berbagai sosialisasi terkait manfaat pajak bagi pembangunan daerah.
baca juga:bersama wbp, lapas sekayu helar senam pagi bersama 
baca juga:dua unit rumah di desa lekis rejo hangus terbakar
kepala bapenda kota palembang menyatakan, “kami memahami bahwa ada berbagai alasan yang menyebabkan masyarakat tidak bisa memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu. dengan adanya program ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban mereka tanpa harus merasa terbebani oleh sanksi administratif.”
lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa bapenda kota palembang telah bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait dalam rangka menggalakkan program ini.
sosialisasi dilakukan di berbagai media, termasuk media sosial dan kegiatan langsung di lapangan, seperti yang berlangsung di palembang indah mall ini.
bapenda berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat lebih sadar akan kewajiban pajak dan manfaat yang didapat dari pembangunan yang didukung oleh penerimaan pajak.
pelaksanaan program ini didasarkan pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan pemungutan pajak daerah. di samping itu, peraturan ini juga memuat ketentuan tentang pengurangan dan penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang memenuhi syarat.
sebagai bagian dari implementasi perda tersebut, pemerintah  kota palembang berharap agar para wajib pajak tidak hanya sekadar melunasi kewajiban mereka, tetapi juga dapat memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan layanan yang lebih baik.
hal ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
dengan adanya program pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif ini, pemerintah kota  palembang menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat serta memastikan bahwa setiap wajib pajak memiliki kesempatan untuk memenuhi kewajiban mereka.
program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menggalakkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)