Massa Datangi DPRD Ogan Ilir, Tuntut Tindak Tegas Oknum Kasat Pol PP

Reporter: Reno |

Editor: Yudistira |

Kamis , 17 Oct 2024 - 21:00

Yopi membawa 6 wanita menggelar aksi demo DPRD Ogan Ilir (Foto Ist).--

OGAN ILIR, KORANHARIANMUBA.COM, - Aksi demonstrasi berlangsung di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Ilir, Selasa 16 Oktober 2024.

Yopi Maitaha, ketua LSM dan koordinator aksi, memimpin 6 orang wanita dalam menuntut keadilan atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kasat Pol PP Ogan Ilir, inisial K.

Aksi ini dipicu oleh viralnya video pernikahan siri yang melibatkan pejabat tersebut, di mana Yopi menuduh K telah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan melanggar sejumlah aturan perundang-undangan.

Yopi dan para pendemo mendesak DPRD Ogan Ilir untuk segera berkoordinasi dengan Pjs Bupati dalam rangka menonaktifkan K dari jabatannya dan memproses pemecatan oknum tersebut dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam pernyataannya, Yopi menekankan bahwa K telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal 9, yang mengatur tentang izin bagi seorang ASN untuk menikah lagi.

“Jika tidak ada tindakan tegas dari DPRD dan Pjs Bupati, kami akan turun kembali dengan massa yang lebih besar,” ancam Yopi, menunjukkan keseriusan dalam tuntutan mereka.

Dalam aksi tersebut, massa diterima oleh anggota DPRD Ogan Ilir dari fraksi PDIP, Amir Hamzah, bersama dengan anggota lainnya seperti Ikbal dari Gerindra, Sayuti dari PKS, dan Zahrudin dari PPP.

Amir menanggapi tuntutan tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa DPRD merasa malu atas tindakan K.

“Bukan hanya kalian yang merasa malu, kami juga sebagai DPRD Ogan Ilir merasa terhina. Seorang pejabat tinggi yang dipercayakan oleh bupati justru menyalahgunakan kewenangannya dan mempermainkan perempuan,” ujar Amir.

Amir menambahkan bahwa tindakan K tidak hanya mencoreng nama baik instansi pemerintah, tetapi juga menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Amir berjanji akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi, bahkan menyatakan bahwa jika terbukti bersalah, K seharusnya dipecat dan diadili.

massa datangi dprd ogan ilir, tuntut tindak tegas oknum kasat pol pp                             ogan ilir, koranharianmuba.com, - aksi demonstrasi berlangsung di halaman kantor dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) ogan ilir, selasa 16 oktober 2024. 
yopi maitaha, ketua lsm dan koordinator aksi, memimpin 6 orang wanita dalam menuntut keadilan atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kasat pol pp ogan ilir, inisial k.
aksi ini dipicu oleh viralnya video pernikahan siri yang melibatkan pejabat tersebut, di mana yopi menuduh k telah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan melanggar sejumlah aturan perundang-undangan.
yopi dan para pendemo mendesak dprd ogan ilir untuk segera berkoordinasi dengan pjs bupati dalam rangka menonaktifkan k dari jabatannya dan memproses pemecatan oknum tersebut dari aparatur sipil negara (asn).
baca juga:harga sayur dan bumbu dapur naik, pembeli berharap segera normal
baca juga:diingatkan, jadwal peserta tes cpns 2024 kabupaten oki pada 3-4 november 2024
dalam pernyataannya, yopi menekankan bahwa k telah melanggar undang-undang (uu) nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 9, yang mengatur tentang izin bagi seorang asn untuk menikah lagi.
“jika tidak ada tindakan tegas dari dprd dan pjs bupati, kami akan turun kembali dengan massa yang lebih besar,” ancam yopi, menunjukkan keseriusan dalam tuntutan mereka.
dalam aksi tersebut, massa diterima oleh anggota dprd ogan ilir dari fraksi pdip, amir hamzah, bersama dengan anggota lainnya seperti ikbal dari gerindra, sayuti dari pks, dan zahrudin dari ppp.
amir menanggapi tuntutan tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa dprd merasa malu atas tindakan k.
“bukan hanya kalian yang merasa malu, kami juga sebagai dprd ogan ilir merasa terhina. seorang pejabat tinggi yang dipercayakan oleh bupati justru menyalahgunakan kewenangannya dan mempermainkan perempuan,” ujar amir.
amir menambahkan bahwa tindakan k tidak hanya mencoreng nama baik instansi pemerintah, tetapi juga menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku.
amir berjanji akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi, bahkan menyatakan bahwa jika terbukti bersalah, k seharusnya dipecat dan diadili.
baca juga:polisi kembali geledah rumah bos tambang ilegal, tiga mobil mewah disita
baca juga:lapas sekayu sediakan fasilitas pangkas rambut bagi warga binaan
“sebagai kasat pol pp, tugasnya adalah menegakkan perda. seharusnya, ia memberi contoh baik, bukan malah melanggar aturan,” tegasnya.
amir juga meminta agar ketua massa aksi, yopi, bersedia menghadirkan mempelai wanita jika diperlukan dalam proses selanjutnya.
“kami butuh bukti untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut,” katanya.
namun, yopi menolak permintaan tersebut untuk saat ini, menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut jika dprd menggelar pansus terkait masalah ini.
video pernikahan siri k telah menghebohkan masyarakat ogan ilir, menciptakan berbagai reaksi di media sosial dan di kalangan warga.
banyak warga yang merasa kecewa dan marah atas tindakan pejabat yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.
beberapa di antaranya bahkan menyuarakan dukungan terhadap aksi yopi dan timnya.
“saya mendukung apa yang dilakukan yopi dan para wanita ini. kami ingin ogan ilir dipimpin oleh orang-orang yang taat hukum dan beretika,” kata salah seorang warga yang ikut menyaksikan aksi tersebut.
aparat penegak hukum pun mendapat sorotan dalam kasus ini.
beberapa warga menilai bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat tinggi.
mereka berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi semua asn untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
aksi demonstrasi yang dipimpin oleh yopi maitaha bersama enam wanita di halaman dprd ogan ilir menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang adil, terutama di kalangan pejabat publik.
tuntutan mereka untuk memproses dan menindak tegas oknum yang melanggar hukum mencerminkan harapan masyarakat akan keadilan dan integritas dalam pemerintahan.
dalam situasi seperti ini, peran dprd dan pjs bupati sangat penting untuk menunjukkan bahwa mereka berpihak pada masyarakat dan tidak mentolerir tindakan melanggar hukum oleh siapapun, termasuk para pejabatnya sendiri.
seiring dengan berlangsungnya proses hukum, masyarakat ogan ilir berharap agar keadilan dapat ditegakkan, dan kasus ini tidak hanya menjadi sorotan sementara, tetapi juga mendorong perubahan positif di lingkungan pemerintahan.  (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 18 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan