Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri mengatakan, untuk tahap awal ini ada 5 sekolah di wilayah Kecamatan IB I, yang merasakan program MBG dari Presiden prabowo Subianto.
“Yaitu TK Panca Bakti, SDN 24, SDN 25, SMPN 19 dan SMPN 33. Total sebanyak 2968 orang siswa,” katanya, mendampingi Sekda Kota Palembang Aprizal Hasyim, launching MBG di SDN 25 Palembang.
Ke depan, akan dilanjutkan di beberapa kecamatan berbeda yang dapur umumnya telah siap untuk menjalankan program MBG ini.
“Sehari, dapur umum di tiap kecamatan mampu memasak sebanyak 3000 porsi MBG untuk dibagikan,” sambungnya.
Dia berharap nantinya, semua sekolah dan siswa yang ada di Kota Palembang dapat merakan program MBG. Dimana untuk jenjang TK ada 7 sekolah negeri dan 748 swasta. Jenjang SD ada 249 sekolah negeri dan 147 sekolah swasta. Serta jenjang SMP, ada 61 sekolah negeri dan 155 sekolah swasta.
BACA JUGA:Luas Lahan Banyuasin Berpotensi Menjadi Penghasil Padi Terbesar di Indonesia
Di mana peserta didiknya, lebih dari 260-an ribu siswa.
“Jadi untuk tahap pertama ini hanya pada hari Senin-Jumat yang mendapat MBG. Untuk peserta didik shift siang belum terakomodir, sehingga nanti akan kami evaluasi kembali agar mereka juga dapat merasakannya,” paparnya.
Amri mengatakan, nilai per porsi untuk TK dan SD Rp6.000 untuk khusus bahan makanan dan Rp5.000 untuk jasa transport dan lainnya. Untuk jenjang SMP, porsi bahan makanannya senilai Rp10.000. “Berbeda karena disesuaikan besarnya menu,” sebutnya.
Untuk Dapur MBG, penyedianya langsung dari Badan Gizi Nasional yang menentukan. “Saat ini Dapur MBG yang sudah siap di wilayah IB 1, kemudian pekan depan wilayah Sukarami dan Kalidoni," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Aprizal Hasyim mengatakan Pemkot Palembang akan membuat Satgas Khusus yang menangani program MBG ini. “Pemkot Palembang sudah siap dari jauh-jauh hari. Dan hari ini akan kita evaluasi kembali agar hasilnya maksimal,” imbuhnya.
Aprizal menjelaskan, untuk program MBG ini murni menggunakan dana pusat melalui Badan Gizi Nasional.
“Sasarannya tak hanya peserta didik, tapi juga anak-anak dan ibu menyusui di sekitarnya,” sambungnya.
Ke depannya, dirinya berharap melalui program ini juga dapat membantu UMKM di bidang kuliner dengan menjalin kerjasama untuk menyediakan makanannya.
“Kita berharap dapat belerja sama dengan UMKM maupun forkopimda lainnya agar hasilnya lebih maksimal,” harapnya.
Terpisah, Ketua Pembina APJI OKI dan OI, RA Amrina Rosyada mengungkapkan, untuk persyaratan bagi catering yang akan mengikuti program makan bergizi gratis halal versi BGN, belum ada. Masih mengikuti tahapan. Sementara untuk versi kodim juga masih menunggu.