"Kami meminta agar segera diterbitkan Keppres yang mengatur pengangkatan kami yang terdaftar di database BKN menjadi PPPK full time, demi kejelasan status dan kepastian pekerjaan kami," tegasnya.
3. Menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) sebagai PPPK full time.
"Kami menuntut agar pengangkatan honorer yang terdaftar di database BKN diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan rekrutmen CPNS baru. Kami adalah tenaga non-ASN yang sudah mengabdi dan layak mendapat pengakuan lebih," tuturnya
4. Segera revisi UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30% belanja pegawai. Honorer meminta agar dilakukan revisi yang memberikan ruang lebih besar bagi pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK.
5. Tenaga non-ASN database BKN (R2, R3) menolak diangkat sebagai PPPK paruh waktu dan meminta agar status honorer dinaikkan menjadi PPPK penuh waktu.
Honorer menuntut status pekerjaan yang lebih pasti dan pengakuan layak atas pengabdiannya.
6. Pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) wajib berdasarkan masa kerja. Honorer menuntut agar pengangkatan sebagai PPPK full time didasarkan pada masa kerja yang panjang dan kontribusi nyata di berbagai sektor.
"Kami mengajak seluruh tenaga honorer R2 dan R3 hasil seleksi PPPK 2024 di seluruh Indonesia untuk bersama-sama turun ke Jakarta, menyuarakan tuntutan kami secara damai, tertib, dan terkoordinasi," ucapnya.
Nasrullah menambahkan, suara honorer harus didengar, mereka hanya menuntut keadilan serta kepastian masa depan yang layak. Dia yakin bahwa dengan bersatu, akan ada perubahan yang adil dan menyeluruh bagi seluruh tenaga honorer di Indonesia.
"Mari wujudkan harapan dan perjuangan bersama. Ayo honorer se-Indonesia, bersatu untuk keadilan, bersama menuntut hak R2 dan R3 PPPK 2024," pungkasnya. (*)