KORANHARIANMUBA.COM,- Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Dinkes Muba) menggelar Rapat Koordinasi Jajaran selama dua hari, 19–20 November 2025, di Ruang Rapat PSC dan Ruang Rapat 1 Dinas Kesehatan.
Seluruh Kepala Bidang Dinkes Muba, Kepala Puskesmas, dan Direktur RSUD hadir untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2025, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan strategi menghadapi tantangan efisiensi anggaran dari pusat pada tahun 2026.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Muba, dr. Zwesty Wisma Devi, M.H, menekankan pentingnya menjaga mutu pelayanan dasar meskipun puskesmas menghadapi keterbatasan operasional.
Menurutnya, program nasional seperti percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta pelaksanaan program MBG tetap menjadi prioritas.
“Saat ini kita menghadapi fenomena di mana sejumlah dokter PPPK mengajukan rekomendasi sekolah, sementara regulasi terkait hal tersebut belum tersedia di Kabupaten Muba. Ada kasus dokter dalam satu puskesmas sekolah bersamaan, sehingga puskesmas tidak memiliki dokter sama sekali. Kondisi ini tentu memengaruhi pelayanan dasar bagi masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA:Rakor Tim Monitoring PKM: Data 2.300 diverifikasi untuk memastikan penerima tepat sasaran
Sejumlah puskesmas melaporkan kendala yang dihadapi, mulai dari minimnya tenaga kesehatan hingga hambatan pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif. Minimnya dokter menjadi perhatian khusus, terutama ketika tenaga medis mengambil izin pendidikan secara bersamaan.
Rapat juga membahas persiapan puskesmas untuk mulai menganggarkan gaji dokter menggunakan dana BLUD agar kapitasi JKN tidak mengalami penurunan. Selain itu, persoalan ketepatan rekap absensi, evaluasi TPP, realisasi BOK 2025, serta kondisi pendapatan dan belanja BLUD turut menjadi fokus pembahasan.
Dalam sesi paparan, masing-masing bidang Dinkes Muba menyampaikan program yang perlu menjadi perhatian puskesmas, mulai dari penguatan intervensi stunting, peningkatan cakupan imunisasi, pengendalian TBC, pengawasan SPPG, peningkatan mutu UKM–UKP, hingga penataan perencanaan, anggaran, dan kepegawaian.
Rangkaian rapat ini juga menjadi momen perpisahan dengan Kepala Dinas Kesehatan Muba sebelumnya, dr. H. Azmi Dariusmansyah, MARS, yang dinilai telah banyak memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Muba.
BACA JUGA:Studi Komparatif Muba-Sumedang, Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Rakoor menghasilkan sejumlah tindak lanjut, di antaranya penyusunan rencana aksi puskesmas, penataan regulasi terkait izin belajar tenaga PPPK, optimalisasi BLUD untuk pemenuhan gaji dokter serta pendapatan kapitasi, dan percepatan realisasi anggaran serta perbaikan administrasi internal.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama bahwa meskipun anggaran semakin ketat, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap berjalan, dan target nasional tetap menjadi prioritas.
Puskesmas diminta memperkuat koordinasi dan meningkatkan inovasi agar kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Muba tetap terjaga.