"Kami siap bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi, termasuk sengketa lahan dengan perusahaan dan bencana alam yang sering terjadi. Kami juga berharap masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanah mereka secepatnya sehingga mereka bisa tenang dan fokus pada peningkatan kesejahteraan," kata H. Mursalin.
Sementara itu, Wakil Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Prof Dr Paiman Raharjo MSi menggarisbawahi komitmen pemerintah pusat dalam mendukung penyelesaian masalah agraria di kawasan transmigrasi.
"Kami akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam mempercepat penerbitan sertifikat tanah transmigrasi. Program Reforma Agraria menjadi prioritas kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran dan memastikan hak atas tanah mereka terpenuhi," pungkasnya.
Adapun Rakornas yang berlangsung selama tiga hari ini mengangkat tema “Komitmen Bersama antara Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penerbitan Sertipikat Tanah Transmigrasi dan Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi.”
Kegiatan ini juga melibatkan pembahasan tentang strategi percepatan sertifikasi, penyelesaian sengketa tanah, serta pelaksanaan reforma agraria di sektor transmigrasi. (Adv)