Dampak Efisiensi Anggaran dan Pemotongan ATK: Banyak Usaha Fotokopi Ketar-Ketir

Dampak Efisiensi Anggaran dan Pemotongan ATK: Banyak Usaha Fotokopi Ketar-Ketir

KORANHARIANMUBA.COM – Seiring dengan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, beberapa kebijakan baru mulai diterapkan, salah satunya adalah pemotongan anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK).

Kebijakan ini memberikan dampak signifikan, tidak hanya pada instansi pemerintah dan perusahaan, tetapi juga pada pelaku usaha kecil yang bergantung pada kebutuhan fotokopi dan alat tulis kantor.

Usaha fotokopi yang selama ini menjadi andalan bagi banyak pebisnis kecil kini mulai merasakan tekanan.

Dengan pengurangan pemakaian kertas, tinta, dan perlengkapan kantor lainnya, permintaan terhadap layanan fotokopi mengalami penurunan yang cukup tajam.

BACA JUGA:Kemenkue RI Datangi 6 Sekolah di Kota Palembang, Ternyata Ini yang Dilakukan

Banyak usaha fotokopi yang sebelumnya bergantung pada pasokan dari kantor-kantor pemerintah dan perusahaan kini ketar-ketir, bahkan beberapa terpaksa mengurangi jam operasional atau melakukan efisiensi biaya untuk bertahan.

“Pelanggan kami banyak yang dari kantor-kantor pemerintahan, dan belakangan mereka mengurangi penggunaan fotokopi. Jadi dampaknya langsung terasa pada penurunan omzet kami,” ujar RU, salah satu pemilik usaha fotokopi di Kota Sekayu, jantung kota Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu 12 Februari 2025.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran yang dimaksudkan untuk mengurangi pemborosan anggaran negara ini juga menuai berbagai respons.

Beberapa pihak berpendapat bahwa langkah tersebut bisa menjadi solusi untuk mengurangi pemborosan, namun di sisi lain, dampaknya cukup terasa bagi sektor-sektor yang bergantung pada pengeluaran tersebut.

BACA JUGA:Efisiensi Anggaran Yakin akan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Meskipun demikian, pemerintah berpendapat bahwa efisiensi ini akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

Berdasarkan data yang dihimpun, sektor usaha fotokopi di Indonesia, khususnya yang beroperasi di sekitar kantor-kantor pemerintahan dan institusi pendidikan, mengalami penurunan omzet hingga 30%.

Banyak pelaku usaha fotokopi yang terpaksa berinovasi dengan menawarkan layanan tambahan atau mencari pasar baru untuk mengimbangi kerugian yang mereka alami.

Namun, ada juga pelaku usaha yang optimistis dan berusaha beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti menawarkan layanan digitalisasi dokumen atau pengiriman file secara elektronik untuk menggantikan kebutuhan fotokopi manual.

Melihat Ke Depan

Meski kebijakan ini dimaksudkan untuk efisiensi, tantangan bagi pelaku usaha fotokopi tentu tidak bisa dianggap remeh.

Pemerintah diharapkan memberikan solusi lebih lanjut, seperti insentif atau program pendampingan untuk membantu sektor usaha kecil yang terdampak agar bisa beradaptasi dengan kondisi baru. Selain itu, bagi pemerintah sendiri, hal ini juga menjadi kesempatan untuk lebih memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan operasionalnya.

BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi Pimpin FGD Refleksi Pembangunan Ekonomi dan Strategi Akselerasi Sumsel Ke Depan

Sementara itu, bagi masyarakat umum, ini adalah momentum untuk lebih mengedepankan solusi digital, yang selain efisien, juga lebih ramah lingkungan.

Bagaimanapun, perubahan ini membawa tantangan, tetapi juga peluang baru yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang siap berinovasi dan beradaptasi dengan era digital. (*)