Kepala BAPPEDA Muratara, Dijabat PLH

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Kamis , 06 Mar 2025 - 21:48

Kepala BAPPEDA Muratara dijerat kasus dugaan korupsi saat menjabat Sekretaris BPMPTP Musi Rawas (Foto Ist)--

kepala bappeda muratara, dijabat plh                            koranharianmuba.com,- kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) kabupaten musi rawas utara (muratara) amrullah ditahan jaksa kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan di rutan kelas i palembang.
penahanan mulai dilakukan selasa 4 maret 2025 selepas amrullah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi sektor sumber daya alam perkebunan sawit kabupaten musi rawas. 
amrullah ditahan atas kasus yang terjadi saat ia menjabat sekretaris bpmptp musi rawas 2008-2011.
yang jadi pertanyaan public adalah siapa yang menggantikan posisi amrullah saat ini sebagai kepala bappeda kabupaten muratara?
baca juga:keluarkan surat resmi, kejari muara enim tidak melayani permintaan proyek 
baca juga:pemkab muba gelar operasi pasar perdana di bulan ramadan 1446 hijriah
saat diwawancara koranlinggaupos.id, sekda kabupaten muratara drs. elvandary, m.si.crmo menjelaskan, plh kepala bappeda muratara saat ini dijabat sekretaris bappeda muratara yakni eldowan.
“plh ini untuk menghandel tugas-tugas administrasif di bappeda muratara,” tutur sekda.
sebelumnya, kata sekda, lebih kurang 3 kali amrullah izin untuk memenuhi pemeriksaan jaksa terkait kasus yang menjeratnya.
“ya dia ada izin untuk hadir member keterangan saat dipanggil jaksa. sekitar 2 atau 3 kali,” ungkap elvandary.
hari ini, 5 maret 2025, sekda sudah memanggil kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten muratara.
“ya, kami akan menelusuri surat penetapannya (amrullah sebagai tersangka,red). kalau surat penetapan itu sudah kami peroleh, akan segera kami urus plt-nya. kita tunjuk plt-nya,” tutur sekda muratara.
menurutnya, amrullah sudah 2 tahun jadi kepala bappeda kabupaten muratara. 
“sebelumnya dia lebih kurang setahun jabat kepala dinas pekerjaan umum penataan ruang (pupr) kabupaten muratara,” imbuhnya.
sebelumnya diberitakan diduga gara-gara menerbitkan izin usaha perkebunan secara ilegal, bupati musi rawas 2005-2015 ridwan mukti ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi sektor sumber daya alam perkebunan sawit kabupaten musi rawas. 
hal ini terungkap dalam rilis kejaksaan tinggi sumsel yang digelar selasa 4 maret 2025.
selain ridwan mukti, asisten pidana khusus umaryadi sh mh mengatakan tim penyidik juga turut menetapkan 4 orang tersangka lain, yaitu:
1. kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan bpmptp musi rawas 2008-2013 berinisial sai (syaiful anwar ibna).
2. sekretaris bpmptp musi rawas 2008-2011 berinisial am (amrullah)
3. es selaku direktur pt dam tahun 2010 
4. kades mulyoharjo tahun 2010-2016 inisial ba atau bahtiar
dilansir dari sumeks.co, 4 tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di rutan pakjo palembang.
“tinggal ba belum dilakukan penahanan karena tidak hadir panggilan secara patut oleh tim penyidik," ungkap umaryadi. 
umaryadi didampingi kasi penyidikan, kasi penkum hingga ketua tim penyidikan perkara adi mulyawan sh mh, selainj menahan 4 tersangka mereka  juga turut menyita beberapa barang bukti.
barang bukti yang disita itu, kata umaryadi berupa lahan sawit seluas lebih kurang 5.974 hektar di kecamatan bts ulu kabupaten musi rawas dan beberapa dokumen terkait.
"dan uang senilai rp 61,3 miliar lebih atau tepatnya rp 61.350.717.500 turut disita dari pt dam yang secara proaktif menyarahkan secara sukarela ke penyidik," ujarnya.
lebih lanjut dikatakan umaryadi, modus yang dilakukan para tersangka bersama-sama dalam penerbitan izin serta penguasaan dan penggunaan lahan negara dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum seluas ±5.974,90 hektare.
yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit pt. dam, dari luas ± 10.200 ha di kec. bts ulu kabupaten musi rawas. bahwa dari lahan negara ±5.974,90 ha yang berhasil dikuasai tersebut terdiri dari kawasan hutan produksi dan lahan transmigrasi.
bahwa tim penyidik bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud.
adapun para tersangka, dilansir dari sumeks.co termasuk ridwan mukti disangkakan dengan primer pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
atau subsidair pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana. (*)