Baleg DPR Sebut MenPAN-RB Gagal Jalankan Amanat UU ASN 2023

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Rabu , 12 Mar 2025 - 18:48

MenPAN-RB Rini Widyantini menyebutkan jumlah honorer yang diproyeksikan terserap pada seleksi PPPK 2024 tahap 1 dan tahap 2 (Foto JPNN)--

Kekecewaan yang mendalam, situasi ekonomi yang kurang baik, bisa menimbulkan keputusasaan dan reaksi tidak terkendali.

Oleh karena itu harus ada mitigasi dan dicarikan solusi antaranya. Setidaknya ada tiga alternatif solusi.

Pertama, perlu dipertimbangkan kembali untuk ditinjau ulang soal waktu pengangkatan agar bisa lebih cepat.

Alternatif kedua, kalaupun pemerintah tetap dengan waktu Oktober 2025 dan Maret 2026, maka pemerintah harus bisa memastikan bahwa bagi honorer yang selama ini sudah bekerja, terutama sebagai tenaga honorer, tidak ada pemutusan hubungan kerja dan pengurangan pendapatan seperti apa yang mereka dapat selama ini.

Kemudian, harus ada jaminan kelulusan yang sudah mereka peroleh, tidak akan berubah sampai nanti benar-benar terbit SK pengangkatannya.

Alternatif ketiga, mungkin perlu dipertimbangkan bahwa bisa saja SK pengangkatannya diterbitkan segera, namun untuk Terhitung Melaksanakan Tugas (TMT) nya tergantung kesiapan dari instansi/lembaga masing-masing, hasil koordinasi bersama KemenPAN-RB. Sehingga mereka yang sudah lulus punya kepastian terhadap status mereka.

"Saya kira pemerintah perlu membuka semacam pusat informasi sebagai jembatan komunikasi bagi para honorer yang saat ini seperti merasa kehilangan harapan dan masa depan," pungkasnya. (*)

baleg dpr sebut menpan-rb gagal jalankan amanat uu asn 2023                            koranharianmuba.com,- wakil ketua baleg dpr ri ahmad doli kurnia tandjung menilai menpan-rb rini widyantini gagal menjalankan amanat uu asn 2023.  
ini setelah pemerintah melalui kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) menunda pengangkatan pppk 2024 ke maret 2026. 
"saya memandang ini masalah yang sangat serius dan kita semua harus sangat hati-hati menanganinya," kata doli kurnia dalam pernyataan resminya, selasa 11 maret 2025. 
ada sejumlah alasan yang menurut wakil ketua umum dpp partai golkar ini harus hati-hati dalam penanganan honorer atau tenaga non-asn, yaitu: 
baca juga:tim penyidik kejaksaan negeri musi banyuasin cari bukti tambahan, geledah ruang pejabat pemkab muba 
baca juga:putri kw lolos ke 16 besar all england 2025, tumbangkan unggulan thailand 
1. masalah ini sudah cukup lama dan ditunggu sekian juta orang terutama honorer.  
2. selama lima tahun terakhir ini, isu soal penataan kepegawaian, termasuk soal penyelesaian tenaga honorer, terus mengemuka. 
pembahasan uu asn 2023 ini, bahkan selama tiga tahun baru dituntaskan dikarenakan adanya keinginan agar penyelesaian masalah honorer bisa punya dasar hukum yang kuat. 
atas dasar uu 20 tahun 2023 itulah kata doli, kemudian dpr ri meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikannya selambat-lambatnya 31 desember 2024.
"prosesnya ini panjang, dimulai dengan pendataan, verifikasi, dan seleksi administratif, yang kemudian didapatlah jumlah sebesar 1,2 jutaan orang. jadi, urusan ini sudah menjadi pengetahuan umum publik, terutama di kalangan honorer," bebernya.
3. kemudian menjadi soal, karena ternyata pemerintah dalam hal ini kemenpan-rb, ternyata tidak mampu menjalankan amanat uu asn 2023 itu.  ironinya lagi, keputusan raker/rdp komisi 2 dpr ri, menpan-rb rini widyantini, dan kepala bkn zudan arif pada 5 maret 2025 malah pengangkatan cpns dan pppk yang telah dinyatakan lulus, ditunda hingga oktober 2025 dan maret 2026. 
"jangan heran mereka marah dan sangat kecewa," cetusnya. 
dia memahami kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah, tetapi masalah ini tidak bisa dianggap sederhana, apalagi diabaikan. 
kekecewaan yang mendalam, situasi ekonomi yang kurang baik, bisa menimbulkan keputusasaan dan reaksi tidak terkendali.  
oleh karena itu harus ada mitigasi dan dicarikan solusi antaranya. setidaknya ada tiga alternatif solusi. 
pertama, perlu dipertimbangkan kembali untuk ditinjau ulang soal waktu pengangkatan agar bisa lebih cepat.  
alternatif kedua, kalaupun pemerintah tetap dengan waktu oktober 2025 dan maret 2026, maka pemerintah harus bisa memastikan bahwa bagi honorer yang selama ini sudah bekerja, terutama sebagai tenaga honorer, tidak ada pemutusan hubungan kerja dan pengurangan pendapatan seperti apa yang mereka dapat selama ini. 
kemudian, harus ada jaminan kelulusan yang sudah mereka peroleh, tidak akan berubah sampai nanti benar-benar terbit sk pengangkatannya.  
alternatif ketiga, mungkin perlu dipertimbangkan bahwa bisa saja sk pengangkatannya diterbitkan segera, namun untuk terhitung melaksanakan tugas (tmt) nya tergantung kesiapan dari instansi/lembaga masing-masing, hasil koordinasi bersama kemenpan-rb. sehingga mereka yang sudah lulus punya kepastian terhadap status mereka. 
"saya kira pemerintah perlu membuka semacam pusat informasi sebagai jembatan komunikasi bagi para honorer yang saat ini seperti merasa kehilangan harapan dan masa depan," pungkasnya. (*)