Ribuan Mahasiswa Sumsel Geruduk DPRD, Tolak Revisi UU TNI dan Desak Pengesahan UU Perampasan Aset

Reporter: Reno |

Editor: Yudistira |

Rabu , 26 Mar 2025 - 17:36

Aksi Demo Mahasiswa di Gedung DPRD Sumatera Selatan--

KORANHARIANMUBA.COM – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Selatan (Sumsel) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumsel, Selasa 25 Maret 2025.

Dalam aksi yang berlangsung panas ini, mahasiswa menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan dan menuntut DPR RI segera mengesahkan UU Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.

Aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan ini juga menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap potensi kembalinya peran militer dalam urusan sipil, yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi.

Mahasiswa menggelar aksi dengan membakar ban bekas, membentangkan spanduk berisi tuntutan, dan melakukan orasi bergantian. Asap hitam pekat dari ban yang terbakar menyelimuti area depan gedung DPRD, menciptakan suasana yang semakin tegang.

Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan di Simpang Lima Jalan Radial Palembang, yang sempat menyebabkan arus lalu lintas tersendat.

Koordinator aksi, Reihan, dalam orasinya menyampaikan bahwa revisi UU TNI disahkan dengan proses yang terlalu cepat dan minim partisipasi publik.

"Pengesahan ini berlangsung secara kilat dan tidak melibatkan rakyat. Ini berbahaya bagi demokrasi dan bisa membuka celah bagi intervensi militer dalam pemerintahan sipil," teriaknya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa UPGRI Palembang, Ahmad Vhalevi Khalik, menegaskan bahwa revisi UU TNI ini membuat posisi sipil dalam pemerintahan semakin lemah.

"Kami menolak supremasi militer dalam pemerintahan sipil. Kami mendesak DPRD Sumsel untuk merekomendasikan pencabutan revisi UU TNI kepada DPR RI," ujarnya.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut TNI aktif yang menduduki jabatan sipil segera mundur dan meminta DPR RI segera mengesahkan UU Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi.

Aksi ini akhirnya mendapat respons dari Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, yang menemui langsung massa aksi di depan gedung DPRD.

Ia menyatakan bahwa DPRD Sumsel siap meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat dan bahkan bersedia memfasilitasi mahasiswa yang ingin membawa aspirasi mereka langsung ke Jakarta.

ribuan mahasiswa sumsel geruduk dprd, tolak revisi uu tni dan desak pengesahan uu perampasan aset                              koranharianmuba.com – ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di sumatera selatan (sumsel) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung dprd sumsel, selasa 25 maret 2025.
dalam aksi yang berlangsung panas ini, mahasiswa menolak revisi undang-undang (uu) tni yang baru disahkan dan menuntut dpr ri segera mengesahkan uu perampasan aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.  
aksi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa sumatera selatan ini juga menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap potensi kembalinya peran militer dalam urusan sipil, yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi.  
baca juga:tiga terdakwa korupsi pltu bukit asam dituntut, salah satunya terancam 7 tahun penjara 
baca juga:indonesia bungkam bahrain 1-0, peluang lolos ke fase berikutnya terbuka lebar 
mahasiswa menggelar aksi dengan membakar ban bekas, membentangkan spanduk berisi tuntutan, dan melakukan orasi bergantian. asap hitam pekat dari ban yang terbakar menyelimuti area depan gedung dprd, menciptakan suasana yang semakin tegang.  
sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan di simpang lima jalan radial palembang, yang sempat menyebabkan arus lalu lintas tersendat.  
koordinator aksi, reihan, dalam orasinya menyampaikan bahwa revisi uu tni disahkan dengan proses yang terlalu cepat dan minim partisipasi publik.  
"pengesahan ini berlangsung secara kilat dan tidak melibatkan rakyat. ini berbahaya bagi demokrasi dan bisa membuka celah bagi intervensi militer dalam pemerintahan sipil," teriaknya.  
sementara itu, presiden mahasiswa upgri palembang, ahmad vhalevi khalik, menegaskan bahwa revisi uu tni ini membuat posisi sipil dalam pemerintahan semakin lemah.  
"kami menolak supremasi militer dalam pemerintahan sipil. kami mendesak dprd sumsel untuk merekomendasikan pencabutan revisi uu tni kepada dpr ri," ujarnya.  
tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut tni aktif yang menduduki jabatan sipil segera mundur dan meminta dpr ri segera mengesahkan uu perampasan aset guna memperkuat pemberantasan korupsi. 
aksi ini akhirnya mendapat respons dari ketua dprd sumsel, andie dinialdie, yang menemui langsung massa aksi di depan gedung dprd.  
ia menyatakan bahwa dprd sumsel siap meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat dan bahkan bersedia memfasilitasi mahasiswa yang ingin membawa aspirasi mereka langsung ke jakarta.  
"kami akan menyampaikan tuntutan ini ke pemerintah pusat dan siap memfasilitasi mahasiswa jika ingin langsung menyuarakan aspirasi ke dpr ri," ujarnya.  
andie juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk mengajukan gugatan uji materi terhadap revisi uu tni ke mahkamah konstitusi (mk) jika merasa keberatan.  
aksi ribuan mahasiswa ini menjadi bukti bahwa penolakan terhadap revisi uu tni bukan sekadar isu biasa, melainkan persoalan serius yang dianggap mengancam demokrasi. (*)