BKPSDM Banyuasin Dianggap Boros, Anggarkan Rp548 Juta untuk Konsumsi Rapat

Reporter: Reno |

Editor: Yudistira |

Minggu , 08 Jun 2025 - 17:50

Anggaran Rapat OPD Banyuasin Disorot--

KORANHARIANMUBA.COM – Di tengah imbauan efisiensi belanja anggaran, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyuasin justru menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul munculnya anggaran konsumsi rapat yang dinilai fantastis, yakni mencapai Rp548 juta dalam setahun.

Data yang dihimpun menyebutkan bahwa anggaran setengah miliar lebih itu dikucurkan untuk kebutuhan makanan dan minuman dalam berbagai kegiatan rapat di lingkungan BKPSDM Banyuasin selama tahun anggaran berjalan.

Ketua Garda Prabowo Banyuasin, Achmad Nurcholis, menilai anggaran tersebut terlalu besar dan tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

“Apakah kegiatan mereka sebesar hajatan kondangan yang mengundang ratusan orang? Di saat masyarakat sedang sulit, anggaran sebesar itu untuk makanan rapat sangat tidak bijak,” ujar Nurcholis, Minggu (8/6/2025).

Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banyuasin, khususnya Sekretaris Daerah selaku ketuanya, agar lebih selektif dalam menyetujui anggaran belanja yang dinilai tidak urgen.

“Ini uang rakyat. Harusnya diprioritaskan untuk hal yang lebih berdampak langsung, seperti infrastruktur atau layanan publik,” tegasnya.

Terpisah, Kepala BKPSDM Banyuasin, Edhi Haryono, memberikan klarifikasi atas anggaran konsumsi tersebut. Ia menyebutkan bahwa dana itu dialokasikan untuk empat kegiatan besar sepanjang tahun 2025.

“Kegiatan itu meliputi promosi atau lelang jabatan, seleksi PPPK tahap dua, diklat perencanaan, dan diklat prajabatan CPNS,” jelas Edhi saat dikonfirmasi.

Menurutnya, estimasi anggaran disusun berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

“Kami menyusun anggaran sesuai aturan dan kebutuhan kegiatan. Tidak ada yang mewah atau berlebihan,” tambahnya.

Meski telah diberikan klarifikasi, publik tetap mempertanyakan urgensi dan efisiensi dari anggaran tersebut. Sorotan ini diharapkan menjadi catatan penting bagi instansi pemerintah agar lebih transparan dan sensitif terhadap prioritas penggunaan anggaran negara.(*)

bkpsdm banyuasin dianggap boros, anggarkan rp548 juta untuk konsumsi rapat                            koranharianmuba.com – di tengah imbauan efisiensi belanja anggaran, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten banyuasin justru menjadi sorotan publik. hal ini menyusul munculnya anggaran konsumsi rapat yang dinilai fantastis, yakni mencapai rp548 juta dalam setahun.
data yang dihimpun menyebutkan bahwa anggaran setengah miliar lebih itu dikucurkan untuk kebutuhan makanan dan minuman dalam berbagai kegiatan rapat di lingkungan bkpsdm banyuasin selama tahun anggaran berjalan.
ketua garda prabowo banyuasin, achmad nurcholis, menilai anggaran tersebut terlalu besar dan tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
baca juga:sengketa buah sawit berujung saling tembak, dua warga di oki luka tertembak
baca juga:pengemudi honda brio tewas usai tabrak ruko di palembang, mobil ringsek parah
“apakah kegiatan mereka sebesar hajatan kondangan yang mengundang ratusan orang? di saat masyarakat sedang sulit, anggaran sebesar itu untuk makanan rapat sangat tidak bijak,” ujar nurcholis, minggu (8/6/2025).
ia juga meminta tim anggaran pemerintah daerah (tapd) banyuasin, khususnya sekretaris daerah selaku ketuanya, agar lebih selektif dalam menyetujui anggaran belanja yang dinilai tidak urgen.
“ini uang rakyat. harusnya diprioritaskan untuk hal yang lebih berdampak langsung, seperti infrastruktur atau layanan publik,” tegasnya.
terpisah, kepala bkpsdm banyuasin, edhi haryono, memberikan klarifikasi atas anggaran konsumsi tersebut. ia menyebutkan bahwa dana itu dialokasikan untuk empat kegiatan besar sepanjang tahun 2025.
“kegiatan itu meliputi promosi atau lelang jabatan, seleksi pppk tahap dua, diklat perencanaan, dan diklat prajabatan cpns,” jelas edhi saat dikonfirmasi.
menurutnya, estimasi anggaran disusun berdasarkan standar biaya umum (sbu) yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten banyuasin.
“kami menyusun anggaran sesuai aturan dan kebutuhan kegiatan. tidak ada yang mewah atau berlebihan,” tambahnya.
meski telah diberikan klarifikasi, publik tetap mempertanyakan urgensi dan efisiensi dari anggaran tersebut. sorotan ini diharapkan menjadi catatan penting bagi instansi pemerintah agar lebih transparan dan sensitif terhadap prioritas penggunaan anggaran negara.(*)

Tag

Share