Optimisme APBD 2025: Pemprov Sumsel Siap Optimalkan Pendapatan dan Tingkatkan Pelayanan Publik

KORANHARIANMUBA.COM,- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menunjukkan komitmen kuat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2025.

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna XVIII DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (25/7/2025), di mana Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Drs. H. Edward Candra MH, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Edward Candra mengapresiasi masukan dari Fraksi Partai NasDem yang mendorong kenaikan target pendapatan. Dari proyeksi awal Rp10,06 triliun, Pemprov kini menargetkan pendapatan bisa mencapai Rp11,12 triliun. Peningkatan ini bukan hanya mencerminkan semangat optimisme, tetapi juga respons aktif Pemprov terhadap dinamika fiskal daerah dan masukan konstruktif dari legislatif.

Untuk mencapai target ambisius ini, Pemprov Sumsel akan terus menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meringankan beban wajib pajak. Edward menegaskan komitmen Pemprov dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang ramah terhadap dunia usaha dan masyarakat umum sebagai wajib pajak.

BACA JUGA:Kejati Sumsel Tetapkan Ketua & Bendahara Forum Kades Pagar Gunung Tersangka Pemerasan Dana Desa

BACA JUGA:Pelaku Pengeroyokan di Pemulutan Ditangkap, Polisi Temukan 21 Paket Sabu

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan, Pemprov Sumsel telah meluncurkan sejumlah inovasi kebijakan perpajakan, khususnya terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Transformasi digital menjadi prioritas utama, memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak secara daring. Selain itu, Pemprov juga menghadirkan program pro-rakyat seperti pemutihan pajak, penghapusan pajak progresif, dan pembebasan BBNKB.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan mengenai peningkatan belanja daerah, Edward menjelaskan bahwa orientasi belanja tetap pada pembangunan berbasis pelayanan publik yang berkualitas.

Penyusunan anggaran dilakukan secara "bottom-up" melalui Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Daerah, dengan tetap mengacu pada regulasi dan prinsip efisiensi.

BACA JUGA:Festival Perahu Bidar Tradisional Siap Meriahkan Sungai Musi, Ribuan Penonton Diprediksi Padati BKB

BACA JUGA:Pelajar SMP di Lubuk Linggau Tewas Tertabrak Kereta Pengangkut Minyak

Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga akan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan dana publik. Hal ini memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak langsung bagi masyarakat dan digunakan untuk program yang tepat guna serta tepat sasaran.

Menjawab usulan Fraksi PDI Perjuangan terkait penguatan alat pertanian berbasis teknologi, Edward memaparkan bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura rutin mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat pertanian modern.