Jelang Pemilu 2024, KPU Muba Didatangi Perwakilan Masyarakat, Ini Tuntutan Disampaikan

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Jumat , 26 Jan 2024 - 21:48

TUNTUTAN, Perwakilan Masyatakat, Satoto Waliun dan Alamsyah Latif saat menyampaikan 4 tuntutan kepada Ketua KPUD Muba (Foto Boim).--

2. Memberhentikan sementara waktu anggota PPK dan PPS dapil 1 Sekayu.

3. Lacak jejak digital handphone dan pesan WhatsApp anggota PPK dan PPS dapil 1 Sekayu.

4. Minta penjelasan sampai sejauh mana penanganan kasus tersebut dan langkah apa yang akan dilakukan KPUD Muba berkaitan masalah tersebut.

Terpisah, Ketua KPUD Muba, M Sigit Nugroho SIP SH, mengatakan, berkaitan 4 hal yang disampaikan oleh yang mewakili masyarakat tersebut, terkait dugaan pelanggaran pemilu oleh anggota PPK dan PPS Dapil 1 Sekayu menjadi atensi KPUD Muba.

“Dan anggota PPK serta PPS dimaksud sudah membuat surat pengunduran diri, namun belum diputuskan pengunduran dirinya mengingat dalam surat pengunduran diri tersebut tidak dijelaskan alasannya,” katanya

Sehingga, lanjutnya, hal tersebut akan diteliti terlebih dahulu, dan saat ini status anggota PPK dan PPS dapil Sekayu sudah dibekukan yang nantinya akan dilakukan rapat pleno paling lambat tanggal 31 Januari 2024 sudah ada keputusan.

Sebelumnya, sempat viral di media sosial bocoran komunikasi melalui WhatsApp anggota PPK dan PPS dapil 1 Sekayu yang diindikasikan terjadi kesepakatan untuk mengkondisikan suara caleg tertentu dengan pemberian imbalan uang, sehingga hal tersebut memicu unjuk rasa oleh elemen masyarakat yang mengaku dari Masyarakat Muba perduli pemilu jurdil dan bermartabat ke kantor Bawaslu dan KPUD Muba pada hari Senin 22 Januari 2024. (*)

jelang pemilu 2024, kpu muba didatangi perwakilan masyarakat, ini tuntutan disampaikan                            harianmuba.bacakoran.co – jelang pemilihan umum (pemilu) 2024, komisi pemilihan umum (kpu) musi banyuasin (muba), kemarin jumat 26 januari 2024 didatangi perwakilan masyarakat, ini tuntutan disampaikan. 
puluhan perwakilan masyarakat dan para calon legislatif (caleg) berasal dari daerah pemilihan (dapil) 1 kecamatan sekayu, mendatangi kantor kpu muba. 
kedatangan mereka diterima langsung oleh ketua kpud muba m sigit nugroho, sip, sh. 
sebelumnya perwakilan masyarakat dan caleg dapil 1 kecamatan sekayu ini menggelar aksi unjuk rasa, namun berkat komunikasi yang baik antara kasat intelkam polres muba akp indraweni asahi sh dengan  perwakilan pengunjuk rasa yang mengatasnamakan masyarakat muba perduli pemilu jurdil dan bermartabat, yang diwakili oleh satoto waliun dan alamsyah latif, rencana unjuk rasa lanjutan yang akan dilaksanakan di kantor kpuddibatalkan tetapi diganti dengan kegiatan audensi.
baca juga:pj gubernur agus fatoni terima bantuan penanganan darurat banjir dari deputi bnpb ri
baca juga:bangun kemajuan daerah, pemkab muba gandeng tvri sumsel 
kapolres muba akbp imam safii sik. msi. melalui kasat intelkam akp indraweni asahi sh saat dibincangi, membenarkan, kemarin jumat 26 januari 2024 pukul 09.00 wib di kantor kpud muba telah diadakan audensi  antara perwakilan masyarakat muba perduli pemilu jurdil dan bermartabat dengan pihak kpud muba.
audensi ini dilakukan sebagai pengganti kegiatan unjuk rasa yang akan dilakukan hari ini, 
“ini sebagai menindaklanjuti unjuk rasa dikantor bawaslu dan kpud muba beberapa hari yang lalu,” katanya 
atas hal itu, pihaknya menyarankan untuk dilakukan audensi saja, dimaksudkan untuk meminimalisir permasalahan, dengan pertimbangan di kantor kpud banyak barang-barang atau logistik pemilu yang perlu dijaga keutuhannya jangan sampai ada yang hilang atau rusak.
baca juga:pedas tapi menyehatkan? simak manfaat cabai bagi tubuh anda! 
“dan alhamdulillah pihak yang mewakili masyarakat dapat mengerti dan sepakat, sehingga hari ini dilakukan audensi dengan kpud muba,” jelasnya 
sementara, mewakili dari masyarakat muba perduli, satoto waliun dan alamsyah latif, mengatakan, pihaknya menyampaikan 4 tuntutan. 
1. segera tindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ppk dan pps dapil 1 sekayu yang sempat viral di media sosial.
2. memberhentikan sementara waktu anggota ppk dan pps dapil 1 sekayu.
3. lacak jejak digital handphone dan pesan whatsapp anggota ppk dan pps dapil 1 sekayu. 
4. minta penjelasan sampai sejauh mana penanganan kasus tersebut dan langkah apa yang akan dilakukan kpud muba berkaitan masalah tersebut.
terpisah, ketua kpud muba, m sigit nugroho sip sh, mengatakan, berkaitan 4 hal yang disampaikan oleh yang mewakili masyarakat tersebut, terkait dugaan pelanggaran pemilu oleh anggota ppk dan pps dapil 1 sekayu menjadi atensi kpud muba. 
“dan anggota ppk serta pps dimaksud sudah membuat surat pengunduran diri, namun belum diputuskan pengunduran dirinya mengingat dalam surat pengunduran diri tersebut tidak dijelaskan alasannya,” katanya 
sehingga, lanjutnya, hal tersebut akan diteliti terlebih dahulu, dan saat ini status anggota ppk dan pps dapil sekayu sudah dibekukan yang nantinya akan dilakukan rapat pleno paling lambat tanggal 31 januari 2024 sudah ada keputusan. 
sebelumnya, sempat viral di media sosial bocoran komunikasi melalui whatsapp anggota ppk dan pps dapil 1 sekayu yang diindikasikan terjadi kesepakatan untuk mengkondisikan suara caleg tertentu dengan pemberian imbalan uang, sehingga hal tersebut memicu unjuk rasa oleh elemen masyarakat yang mengaku dari masyarakat muba perduli pemilu jurdil dan bermartabat ke kantor bawaslu dan kpud muba pada hari senin 22 januari 2024. (*)