Rapat Paripurna ke-81, Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2023

“Beberapa upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi diantaranya Pencanangan Gerakan Penanganan Inflasi Serentak Se- Sumatera Selatan (GPISS), Operasi Pasar Murah dengan Gerakan Pasar Murah Serentak Se-Sumatera Selatan (GPMSS) pada hari Senin, Selasa dan Kamis, dan Gerakan Pangan Murah dengan melibatkan semua unsur Forkopimda, BUMD/BUMD, Perusahaan,” paparnya.

Kemudian terkait kemiskinan ekstrem Sumsel, pada Maret 2023 mencapai 1,29%, menurun dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 3,19% dan menjadi penurunan tercepat di Pulau Sumatera. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem meliputi, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Gerakan Sumsel Mandiri Pangan berupa bantuan bibit hortikultura, ikan dan ternak, pelayanan kesehatan dengan peningkatan Universal Health Coverage (UHC) yang sebesar 97,70% pada Desember 2023, Bantuan Pendidikan melalui pembiayaan Operasional Pendidikan, Pemenuhan kebutuhan dasar Anak Terlantar, Lansia, dan Disabilitas.

Selanjutnya, pada tahun 2023 Fatoni menyebut terdapat lima program kerja unggulan seperti penanganan bencana, pengendalian Inflasi, penurunan Stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem dan dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. 

“Terkait realisasi pengelolaan keuangan daerah yang belum diaudit sebagai wujud kinerja APBD, lanjut Fatoni, Berdasarkan data per Januari 2024, target Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel sebesar Rp 11,1 triliyun terealisasi sebesar Rp 9,9 triliyun atau 88,90 persen,” tandasnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel R.A. Anita Noeringhati mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Provinsi Sumsel yang secara jelas dan terinci, telah menyampaikan penjelasan terhadap LKPJ Gubernur Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna LXXXI (81). 

“Sebelum agenda pembentukan Pansus, rapat paripurna akan dilanjutkan dengan acara penandatangan berita acara serah terima laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Sumatera Selatan tahun anggaran 2023, antara Pj Gubernur Sumatera Selatan dan ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan,” imbuhnya. 

Sidang paripurna ini juga diikuti Sekda Prov Sumsel S.A Supriono, Wakil Ketua DPRD Prov Sumsel H. Muchendi Mahzareki, perwakilan Forkopimda, kepala OPD dan undangan lainnya. (*)