Lima Mantan Petinggi PTBA Divonis Bebas dari Kasus Akusisi Saham Senilai Rp163 Miliar

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Senin , 01 Apr 2024 - 22:05

Lima Terdakwa kasus dugaan korupsi akuisisi saham PT SBS mulai anak perusahaan PTBA divonis bebas (foto Ist).--

"Saya tidak bisa berkata-kata apa lagi, hanya bisa mengucap syukur adanya keadilan buat kami," ucap Milawarma diwawancarai mendengar putusan bebas terhadap dirinya.

Terpisah, penuntut umum Kejati Sumsel Herman SH MH menanggapi singkat atas hasil vonis bebas tersebut.

"Ini kami laporkan dengan pimpinan dahulu, kemungkinan akan mengajukan kasasi," singkat JPU Kejati Sumsel Herman menanggapi vonis bebas para terdakwa.

Sebelumnya, Lima terdakwa masing-masing dituntut pidana nyaris maksimal oleh penuntut umum Kejati Sumsel, dalam sidang yang digelar Kamis 15 Maret 2024.

Terdakwa Nurtima Tobing dan terdakwa Saiful Islam dituntut JPU Kejati Sumsel, dengan pidana masing-masing 18 tahun penjara.

Untuk terdakwa Anung Dwi Prasetya dituntut oleh JPU Kejati Sumsel dengan pidana selama 18 tahun dan 6 bulan penjara.

Sedangkan dua terdakwa lainnya yakni Milawarma dan Tjahyono Imawan dituntut jaksa Kejati Sumsel masing-masing selama 19 tahun penjara.

Selain itu, dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang para terdakwa dituntut dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Sementara, khusus untuk terdakwa Tjahyono Imawan mantan Dirut PT SBS terancam pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian negara.

Tidak tanggung-tanggung, keseluruhan uang pengganti kerugian negara sebagaimana dakwaan JPU senilai Rp162, 4 miliar dibebankan seluruhnya kepada terdakwa Tjahyono Imawan.

Dengan ketentuan, apabila tidak sanggup mengganti maka harta benda dapat disita dan apabila nilainya tidak mencukupi maka diganti pidana tambahan selama 9 tahun dan 3 bulan.

Masih dalam tuntutannya, penuntut umum Kejati Sumsel menilai para terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi semua unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum.

Para terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP tentang korupsi. (*)

lima mantan petinggi ptba divonis bebas dari kasus akusisi saham senilai rp163 miliar                            harianmuba.bacakoran.co - keluarga lima terdakwa kasus dugaan korupsi akuisisi saham pt sbs melalui anak perusahaan ptba, menangis haru tak kala majelis hakim tipikor pn palembang menjatuhkan vonis pidana bebas.
kelima terdakwa dalam sidang yang digelar senin 1 april 2024, milawarma cs dinilai tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kejati sumsel.
terjadi perbedaan pendapat (disenting opinion) antar majelis hakim dalam sidang pembacaan pidana, yang mana empat majelis hakim menilai tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan para terdakwa.
sementara, satu majelis hakim yang diketuai pitriadi sh mh menyatakan bahwa terdakwa terbukti memenuhi semua unsur dakwaan subsider penuntut umum kejati sumsel.
baca juga:luar biasa, ratu dewa sukses tekan angka inflasi hingga 0,46 persen
baca juga:pemkab banyuasin gelar peringatan nuzulul qur’an ramadhan 1445 h
dalam pertimbangan vonis bebas terhadap lima terdakwa, majelis hakim meyakini bahwa proses akuisisi saham yang dilakukan oleh ptba tidak ada unsur tidak pidana.
selain itu, masih dalam pertimbangan putusan bahwa proses akuisisi saham pt sbs oleh ptba melalui anak perusahaan tidak ada kerugian keuangan negara.
oleh sebab itu, majelis hakim sepakat bahwa kelima terdakwa harus dibebaskan dari segala macam tuntutan pidana serta memulihkan harkat dan martabat para terdakwa.
"membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan penuntut umum, serta mengembalikan harkat dan martabat para terdakwa," tegas hakim ketua bacakan amar putusan bebas kepada para terdakwa.
baca juga:begini penjelasan dari ketua pssi erick tohir
baca juga:gol diaz dan salah bawa the reds menang 2-1
mendengar vonis bebas tersebut, pengunjung sidang yang terdiri dari sanak keluarga terdakwa menangis haru dan bersyukur para terdakwa dibebaskan.
bahkan, usai sidang salah satu terdakwa sujud syukur dihadapan majelis hakim karena sudah dibebaskan dari proses hukum yang menjeratnya selama 9 bulan belakang ini.
"saya tidak bisa berkata-kata apa lagi, hanya bisa mengucap syukur adanya keadilan buat kami," ucap milawarma diwawancarai mendengar putusan bebas terhadap dirinya.
terpisah, penuntut umum kejati sumsel herman sh mh menanggapi singkat atas hasil vonis bebas tersebut.
baca juga:waspada! oprit jembatan air pati di desa kemang berlubang 
baca juga:sidak minimarket, pj sekda palembang temukan ini 
"ini kami laporkan dengan pimpinan dahulu, kemungkinan akan mengajukan kasasi," singkat jpu kejati sumsel herman menanggapi vonis bebas para terdakwa.
sebelumnya, lima terdakwa masing-masing dituntut pidana nyaris maksimal oleh penuntut umum kejati sumsel, dalam sidang yang digelar kamis 15 maret 2024.
terdakwa nurtima tobing dan terdakwa saiful islam dituntut jpu kejati sumsel, dengan pidana masing-masing 18 tahun penjara.
untuk terdakwa anung dwi prasetya dituntut oleh jpu kejati sumsel dengan pidana selama 18 tahun dan 6 bulan penjara.
sedangkan dua terdakwa lainnya yakni milawarma dan tjahyono imawan dituntut jaksa kejati sumsel masing-masing selama 19 tahun penjara.
selain itu, dihadapan majelis hakim tipikor palembang para terdakwa dituntut dengan pidana denda masing-masing sebesar rp750 juta subsider enam bulan kurungan.
sementara, khusus untuk terdakwa tjahyono imawan mantan dirut pt sbs terancam pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian negara.
tidak tanggung-tanggung, keseluruhan uang pengganti kerugian negara sebagaimana dakwaan jpu senilai rp162, 4 miliar dibebankan seluruhnya kepada terdakwa tjahyono imawan.
dengan ketentuan, apabila tidak sanggup mengganti maka harta benda dapat disita dan apabila nilainya tidak mencukupi maka diganti pidana tambahan selama 9 tahun dan 3 bulan.
masih dalam tuntutannya, penuntut umum kejati sumsel menilai para terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi semua unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum.
para terdakwa dinilai terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 uu nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- kuhp tentang korupsi. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 02 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan