Hakim Perintahkan Jaksa Kejati Sumsel Hadirkan Deru ke Persidangan

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Senin , 20 May 2024 - 21:42

Terkait Anggaran HIBAH KONI Rp 25 Miliar, Hakim Perintahkan Jaksa Kejati Sumsel Hadirkan Deru (Foto Ist).--

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Palembang, desak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel hadirkan mantan Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai saksi kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel.

Hal itu ditegaskan majelis hakim melalui hakim anggota Khoiri SH MH, saat mencecar Agung Rahmadi sebagai saksi terkait proses pencairan anggaran dana hibah Rp25 miliar diduga tanpa pembahasan terlebih dahulu di DPRD Provinsi Sumsel.

Dipersidangan, sebelumnya Agung Rahmadi menerangkan total dana hibah yang dicairkan untuk kegiatan KONI Sumsel Rp37,5 miliar dengan dua tahapan yakni pertama Rp12,5 miliar dan adendum Rp25 miliar.

Saat itu, ia diundang oleh DPRD untuk menghadiri pemaparan dana hibah KONI Sumsel sebesar Rp12,5 miliar.

"Saat itu, saya diundang hanya untuk mendengarkan breakdown rincian anggaran Rp12,5 miliar, nah disitu baru disebutkan ada angka Rp25 miliar sebagai anggaran tambahan kegiatan KONI Sumsel," kata Agung di persidangan yang digelar Senin 20 Mei 2024.

Hakim anggota Khoiri SH MH pun merasa ada yang janggal, terutama terkait adendum anggaran tambahan Rp25 miliar yang nilainya lebih besar dari yang pertama tanpa persetujuan DPRD oleh Gubernur saat itu.

"Padahal ini sama-sama dana hibah, ini yang harus dipertanyakan, makanya saya melalui ketua majelis meminta untuk jaksa menghadirkan Herman Deru dipersidangan sebagai saksi," kata hakim Khoiri desak jaksa hadirkan Herman Deru kepersidangan.

Lalu, dikawal oleh JPU Kejati Sumsel Iskandar bahwa beberapa waktu lalu sudah berkirim surat kepada Herman Deru untuk hadir dipersidangan sebagai saksi.

"Tapi hingga kini yang bersangkutan belum ada konfirmasi terkait pemanggilan itu," jawab JPU Iskandar.

Hakim sangat berharap jaksa dapat menghadirkan mantan Gubernur Sumsel Herman Deru, untuk hadir memberikan keterangan sebagai saksi terkait pencairan dana hibah Rp25 miliar tanpa disetujui terlebih dahulu oleh DPRD Sumsel.

hakim perintahkan jaksa kejati sumsel hadirkan deru ke persidangan                            harianmuba.bacakoran.co - majelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor) pada pn palembang, desak jaksa penuntut umum (jpu) kejati sumsel hadirkan mantan gubernur sumsel herman deru sebagai saksi kasus korupsi dana hibah koni sumsel.
hal itu ditegaskan majelis hakim melalui hakim anggota khoiri sh mh, saat mencecar agung rahmadi sebagai saksi terkait proses pencairan anggaran dana hibah rp25 miliar diduga tanpa pembahasan terlebih dahulu di dprd provinsi sumsel.
dipersidangan, sebelumnya agung rahmadi menerangkan total dana hibah yang dicairkan untuk kegiatan koni sumsel rp37,5 miliar dengan dua tahapan yakni pertama rp12,5 miliar dan adendum rp25 miliar.
saat itu, ia diundang oleh dprd untuk menghadiri pemaparan dana hibah koni sumsel sebesar rp12,5 miliar.
baca juga:kapolres oki tinjau lokasi pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja
baca juga:luar biasa, tim dinkes muba bawa pulang tiga penghargaan tingkat nasional 
"saat itu, saya diundang hanya untuk mendengarkan breakdown rincian anggaran rp12,5 miliar, nah disitu baru disebutkan ada angka rp25 miliar sebagai anggaran tambahan kegiatan koni sumsel," kata agung di persidangan yang digelar senin 20 mei 2024.
hakim anggota khoiri sh mh pun merasa ada yang janggal, terutama terkait adendum anggaran tambahan rp25 miliar yang nilainya lebih besar dari yang pertama tanpa persetujuan dprd oleh gubernur saat itu.
"padahal ini sama-sama dana hibah, ini yang harus dipertanyakan, makanya saya melalui ketua majelis meminta untuk jaksa menghadirkan herman deru dipersidangan sebagai saksi," kata hakim khoiri desak jaksa hadirkan herman deru kepersidangan.
lalu, dikawal oleh jpu kejati sumsel iskandar bahwa beberapa waktu lalu sudah berkirim surat kepada herman deru untuk hadir dipersidangan sebagai saksi.
baca juga:kontras nasib tetangga man city juara liga inggris 6 musim
baca juga:garuda jaya: dapat pelajaran sangat beharga
"tapi hingga kini yang bersangkutan belum ada konfirmasi terkait pemanggilan itu," jawab jpu iskandar.
hakim sangat berharap jaksa dapat menghadirkan mantan gubernur sumsel herman deru, untuk hadir memberikan keterangan sebagai saksi terkait pencairan dana hibah rp25 miliar tanpa disetujui terlebih dahulu oleh dprd sumsel.
"karena ini mengenai nasib seseorang termasuk terdakwa serta dua terpidana yang sebelumnya sudah diproses hukum di pn  palembang, siapapun akan kami mintai pertanggung jawaban sebab menyangkut kerugian negara," tegasnya.
sebagaimana diketahui, kasus ini ini menjerat mantan ketua umum koni sumsel hendri zainuddin didakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait dana hibah kegiatan koni sumsel tahun 2021.
baca juga:peluang usaha yang sangat menguntugkan, penjualan payung naik dua kali lipat 
baca juga:tegas! pj walikota ratu dewa larang truk odol masuk kota palembang
jpu kejati sumsel menilai perbuatan terdakwa hendri zainuddin dinilai telah merugikan keuangan negara rp3,4 miliar dari jumlah keseluruhan dana hibah koni sumsel tahun 2021 senilai rp37,5 miliar.
oleh sebab itu, tim jpu kejati sumsel menjerat terdakwa hendri zainuddin mantan ketua umum koni sumsel dengan jerat pidana korupsi dakwaan alternatif subsideritas.
terdakwa hendri zainuddin didakwa dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 atau pasal 9 jo pasal 18 jo pasal 55 undang-undang tentang tindak pidana korupsi.
atas dakwaan tersebut, terdakwa hendri zainuddin usai berkoordinasi dengan tim penasihat hukum tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
sebagaimana diketahui telah ada dua terdakwa lainnya telah terlebih dahulu jalani proses hukum di pengadilan tipikor pada pengadilan negeri (pn)  palembang.
dua terdakwa itu yakni mantan sekretaris umum koni sumsel suparman roman dihukum 1 tahun 8 bulan penjara.
lalu mantan ketua harian koni sumsel dengan vonis 1 tahun 4 bulan penjara.
keduanya dinilai terbukti bersalah telah memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejati sumsel .
keduanya, dalam pertimbangan amar putusan pidana keduanya terbukti telah melanggar pasal 3 jo pasal 18 uu no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
vonis pidana tersebut, diketahui sedikit lebih rendah dari tuntutan jpu kejati sumsel pada persidangan sebelumnya menuntut agar para terdakwa dapat dipidana masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan penjara.
selain pidana pokok, kedua terdakwa juga divonis dengan pidana denda masing-masing sebesar rp50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 21 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan