Mantan Dirut PT SMS Dituntut Jaksa KPK 4,6 Tahun Penjara

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Rabu , 22 May 2024 - 21:58

Meski Telah Mengganti Kerugian Negara, Terdakwa Sarimuda Tetap Dituntut Jaksa KPK 4,6 Tahun Penjara (Foto Ist).--

Kontrak kerjasama selama 5 tahun itu, yakni terkait pengelolaan Siwai II di Muara Lawai. Siwai adalah lokasi atau tempat untuk menurunkan kontainer angkutan batu bara melalui jalur kereta api.

Pada awal kontrak kerjasama, lanjut Sarimuda alat dari PT APS lengkap namun dalam pejalanannya ada alat seperti Resuter dan Forklift ditengah-tengah banyaknya permintaan dari vendor atau mitra kerja seperti PT KAI.

"Adapun target dengan pihak PT KAI dalam hal pengangkutan batu bara saat itu mencapai 1500 ton namun alat dari PT APS sering rusak, selain itu kondisi di Siwai II juga sedang rusak berat," ujar Sarimuda.

"Kami berkali-kali diundang rapat, membahas hal itu dengan PT KAI tapi tidak ada tanggapan dari PT APS dan kalau dibiarkan maka bisa berdampak pada bisnis kami akan berhenti," tambahnya.

Sebelumnya, tim penasihat hukum terdakwa Sarimuda juga turut menghadirkan beberapa orang ahli pada bidangnya masing-masing dalam sidang pembuktian perkara tersebut.

'Diantaranya, yakni mendengarkan keterangan ahli hukum pidana yang mengemukakan pendapatnya bahwa jika seseorang bisa dipidana jika unsur pidana terpenuhi ditambah pertanggungjawaban pidana juga terpenuhi.

"Karena ini kasus Tipikor, harus diuji terlebih dahulu adakan unsur kesengajaan didalamnya atau tidak, dan jika itu berbenturan antara unsur administrasi dan pidana, maka lihat dalam kerangka hukumnya juga," kata Dosen FH Universitas Indonesia ini memberikan keterangannya dipersidangan.

Ditambahkannya, apabila dimungkinkan ada masalah administrasi maka didahulukan penyelesaian administrasi

Hal lain dikatakan ahli pidana ini mengenai adanya pelaku tinggal dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu keanehan.

"Kasus Tipikor satu orang didakwa tunggal itu aneh, pertama tidak mungkin dia itu melakukannya sendiri semua tindakan sendiri pasti ada keikutsertaan pihak lain," ungkapnya. (*)

mantan dirut pt sms dituntut jaksa kpk 4,6 tahun penjara                            harianmuba.bacakoran.co - dinilai terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua jaksa kpk ri, terdakwa sarimuda yang dijerat kasus dugaan korupsi angkutan batu bara pt sriwijaya mandiri sumsel (sms) terancam 4,6 tahun pidana penjara.
dalam sidang yang digelar di pengadilan tipikor pada pn palembang, rabu 22 mei 2024 oleh jaksa kpk ri dinilai terbukti telah menyalahgunakan kewenangan memperkaya diri sendiri dan orang lain.
sehingga, menurut jaksa kpk ri terdakwa sarimuda sebagaimana fakta persidangan mempertimbangkan keterangan saksi serta ahli yang berkesesuaian dengan perbuatan terdakwa.
selain itu, akibat perbuatan terdakwa sarimuda telah menyebabkan kerugian negara lebih kurang rp2,3 miliar dari jumlah keseluruhan kerugian negara yang telah dikembalikan rp15 miliar lebih.
baca juga:luar biasa, muba masifkan cover bpjs ketenagakerjaan untuk warga 
baca juga:waduh, ini barang bukti yang diamankan polsek su 1 palembang, saat pengamanan anak bawah umur hendak tawuran
dalam uraian pertimbangan tuntutan pidana, perbuatan terdakwa sarimuda juga selain memperkaya diri sendiri senilai rp8,7 miliar lebih juga memperkaya orang lain.
diterangkan jaksa kpk dipersidangan, memperkaya orang lain itu diantaranya kepada rekanan pt sms yakni pt mtmp senilai rp1,5 miliar, pt alumagada rp1,9 miliar, pt emtraco rp2 miliar serta pt bkc rp3,7 miliar.
selain itu, masih dalam tuntutan pidana terdakwa sarimuda juga disangkakan telah membuat sejumlah tagihan invoice fiktif terhadap perusahaan-perusahaan mitra kerja pt sms.
"oleh sebab itu, maka kami menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara terhadap terdakwa," tegas jaksa kpk bacakan petikan tuntutan pidananya.
baca juga:kebiasaan sepele yang diam-diam merusak pernikahan anda!
baca juga:makeup mahal vs makeup murah: mana yang lebih baik?
dihadapan majelis hakim tipikor  palembang diketuai pitriadi sh mh, terdakwa sarimuda juga dituntut dengan pidana tambahan berupa wajib membayar uang pengganti sebesar rp2,3 miliar.
yang mana, kata jaksa kpk apabila tidak sanggup dibayar oleh terdakwa sarimuda maka diganti dengan pidana tambahan berupa 1 tahun penjara.
jpu kpk menjerat terdakwa sarimuda terbukti melanggar pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sementara pertimbangan memberatkan pidana terdakwa sarimuda, kata jaksa kpk perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi serta tidak berterus terang di persidangan.
baca juga:tampil cantik alami dengan makeup natural? ini caranya!
baca juga:dewan pembina fhnk2i minta pemerintah utamakan honorer k2 dan non k2 tersisa, pada penerimaan pppk 2024 
"sedangkan hal yang meringankan, terdakwa telah mengembalikan kerugian negara," ungkap jaksa kpk saat bacakan petikan pertimbangan tuntutan pidana terhadap terdakwa sarimuda.
dituntut pidana 4,6 tahun penjara, terdakwa sarimuda melawan dengan bakal melakukan pembelaan secara pribadi pada sidang selanjutnya.
pun demikian dengan tim penasihat hukum terdakwa sarimuda, bakal mengajukan pembelaan secara tertulis dihadapan majelis hakim tipikor pn palembang.
sebagaimana diberitakan sebelumnya, mengenai sangkaan invoice fiktif terdakwa sarimuda secara tegas membantahnya. sangkaan invoice fiktif yang dilakukan oleh terdakwa selalu dirut pt sms.
mulanya, terdakwa sarimuda ditanya kpk terkait adanya 7 invoice diduga fiktif dari pt sms dengan nilai lebih kurang rp8 miliar, diantaranya invoice tagihan dari pt aps proyek jalan baru untuk angkutan batu bara.
"saya ingin meluruskan bahwasanya pt aps awalnya memang sudah ada rencana membangun jalan baru untuk angkutan batu bara di lahat, namun ada kendala dengan masyarakat hingga widi direktur pt aps datang minta difasilitasi agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat," kata sarimuda saat itu.
secara terang, kata sarimuda setibanya di lahat untuk berkomunikasi dengan masyarakat lantas disepakati bahwa lahan untuk pembangunan jalan batu bara itu dilakukan sistim sewa.
sarimuda mengatakan, karena telah terjadi kesepakatan itu widi selaku direktur pt aps pun meminta agar untuk proyek pekerjaan bangun jalan itu dibuatkan invoicenya.
bahkan masih kata terdakwa, ada invoice tagihan lainnya terkait pemasangan lampu jalan dari pt aps, dan hal itu diajukan sendiri oleh widi setiap kali ke palembang.
"jadi jika dikatakan invoice fiktif, itu tidak benar yang mulia pak hakim bahkan hari ini saya siap bersumpah pocong jika memberikan keterangan tidak benar," tegas sarimuda saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dipersidangan.
selain mengenai invoice, dipersidangan terdakwa sarimuda juga mengungkapkan selama dirinya menjadi dirut pt sms telah melakukan kontrak kerja selama 5 tahun dengan pt aps.
kontrak kerjasama selama 5 tahun itu, yakni terkait pengelolaan siwai ii di muara lawai. siwai adalah lokasi atau tempat untuk menurunkan kontainer angkutan batu bara melalui jalur kereta api.
pada awal kontrak kerjasama, lanjut sarimuda alat dari pt aps lengkap namun dalam pejalanannya ada alat seperti resuter dan forklift ditengah-tengah banyaknya permintaan dari vendor atau mitra kerja seperti pt kai.
"adapun target dengan pihak pt kai dalam hal pengangkutan batu bara saat itu mencapai 1500 ton namun alat dari pt aps sering rusak, selain itu kondisi di siwai ii juga sedang rusak berat," ujar sarimuda.
"kami berkali-kali diundang rapat, membahas hal itu dengan pt kai tapi tidak ada tanggapan dari pt aps dan kalau dibiarkan maka bisa berdampak pada bisnis kami akan berhenti," tambahnya.
sebelumnya, tim penasihat hukum terdakwa sarimuda juga turut menghadirkan beberapa orang ahli pada bidangnya masing-masing dalam sidang pembuktian perkara tersebut.
'diantaranya, yakni mendengarkan keterangan ahli hukum pidana yang mengemukakan pendapatnya bahwa jika seseorang bisa dipidana jika unsur pidana terpenuhi ditambah pertanggungjawaban pidana juga terpenuhi.
"karena ini kasus tipikor, harus diuji terlebih dahulu adakan unsur kesengajaan didalamnya atau tidak, dan jika itu berbenturan antara unsur administrasi dan pidana, maka lihat dalam kerangka hukumnya juga," kata dosen fh universitas indonesia ini memberikan keterangannya dipersidangan.
ditambahkannya, apabila dimungkinkan ada masalah administrasi maka didahulukan penyelesaian administrasi
hal lain dikatakan ahli pidana ini mengenai adanya pelaku tinggal dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu keanehan.
"kasus tipikor satu orang didakwa tunggal itu aneh, pertama tidak mungkin dia itu melakukannya sendiri semua tindakan sendiri pasti ada keikutsertaan pihak lain," ungkapnya. (*)