Jadi Pelopor Desa Anti Maladministrasi

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Senin , 27 Nov 2023 - 20:42

Kepala Ombudsman Sumsel, M Adrian Agustiansyah, saat meninjau kantor Desa Sungai Pinang 2. Foto: dokumen/sumeks.co----

jadi pelopor desa anti maladministrasi                            ogan ilir - ombudsman perwakilan sumatera selatan telah menunjuk desa sungai pinang 2 kecamatan sungai pinang, sebagai perwakilan kabupaten ogan ilir pada lomba desa anti maladministrasi tingkat provinsi sumatera selatan.
menurut kepala desa sungai pinang 2, herman, terpilihnya desa sungai pinang 2 sebagai perwakilan kabupaten ogan ilir untuk lomba desa anti maladministrasi tingkat provinsi sumsel, merupakan kebanggaan tersendiri. 
"tentunya pemdes sungai pinang 2 merasa bangga, karena telah dipilih menjadi wakil kabupaten ogan ilir ke tingkat provinsi sumsel," ungkapnya kepada sumeks.co, senin, 27 november 2023.
sebagai perwakilan kabupaten ogan ilir ditingkat provinsi sumsel, herman mengatakan, bahwa pihaknya bertekad memberikan yang terbaik bagi kabupaten ogan ilir. 
baca juga:wow, harga ikan salai naik 
"untuk itu, kami akan ikuti apa-apa yang menjadi petunjuk oleh ombudsman perwakilan sumsel," katanya.
sebagai persiapan menjadi perwakilan kabupaten ogan ilir, desa sungai pinang 2 telah mendapatkan kunjungan dari kepala ombudsman sumsel, m adrian agustiansyah, bersama rombongan. 
"dari kunjungan ini kami diminta untuk membenahi beberapa hal," tutupnya.
diketahui, desa sungai pinang 2 merupakan salah satu desa di kabupaten ogan ilir yang menjadi pelopor desa anti maladministrasi di provinsi sumsel. 
kepala ombudsman sumsel, m adrian agustiansyah mengatakan, setidaknya ada tiga poin penting yang ingin dicapai dalam rencana pembentukan desa anti mal administrasi ini. 
pertama, tersedianya standar pelayanan publik sesuai dengan amanat undang-undang 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik pada setiap kantor desa. 
berdasarkan hasil pemantauan ombudsman sumsel pada beberapa titik desa yang tersebar di provinsi sumsel, dengan kantor desa tidak memenuhi standar pelayanan publik.
baca juga:bangun sinergitas antar aph 
"seperti tidak ada informasi dasar mengenai produk layanan, syarat, prosedur layanan, jangka waktu penyelesaian layanan dan biaya layanan," jelasnya. 
hal tersebut, kata adrian, tentu rentan menimbulkan tindakan mal administrasi oleh aparat desa. padahal, kantor desa merupakan pusat pelayanan publik yang selalu diakses oleh masyarakat desa. 
"contoh yang paling sederhana adalah layanan kependudukan. ketika tidak ada upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil di desa, masyarakat tentu akan mendatangi kantor desa untuk mengurus dokumen kependudukan," paparnya. 
"jika tidak dibekali dengan pengetahuan standar layanan publik, akan sangat memungkinkan muncul tindakan mal administasi seperti pungli, tidak memberikan layanan, penundaan berlarut, tindakan tidak patut, dan lain-lain," sambungnya. 
kedua, yang ingin dicapai dalam pembentukan desa anti mal administrasi adalah adanya sistem pengelolaan pengaduan di kantor desa yang terintegrasi sampai ke pemerintah pusat. 
selain dipenuhinya komponen standar pelayanan publik pada kantor desa, perlu juga dibentuk unit pengelolaan pengaduan pada kantor desa yang terintegrasi. 
baca juga:nih buruan, beasiswa lpdp 2024 kembali dibuka
"beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam unit ini adalah, adanya sdm yang berkompeten dalam mengelola pengaduan, mulai dari menerima aduan, menginput, mendata, memproses/menindaklanjuti hingga menyampaikan hasil tindak lanjut aduan yang telah diselesaikan," jelasnya. 
diperlukan keahlian komunikasi yang baik dan keahlian mendengar bagi penyelenggara pengelolaan pengaduan. di samping itu, dukungan sarana prasarana juga tidak kalah penting. 
tidak hanya ruang penerimaan pengaduan, dukungan juga bisa dilakukan dalam bentuk membuka sarana pengaduan melalui media elektronik seperti surat elektronik, telepon, whatsapp, email, website, hingga media sosial. 
poin ketiga yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam upaya membangunan desa. mulai dari partisipasi pengawasan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan desa, partisipasi dalam kegiatan desa yang melibatkan dana desa, hingga partisipasi dalam penyusunan standar pelayanan di desa.
"jika tiga poin utama ini dapat dipenuhi, niscaya potensi terjadinya mal adminisitrasi dapat diminimalisir dengan maksimal, perangkat desa menjadi lebih berintegritas, dan tentunya terhindar dari sasaran aparat penegak hukum," pungkasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Harian Musi Banyuasin 28 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan