Bangunan Cold Storage di Kawasan Soekarno Hatta Disegel Sat Pol PP, Tidak Miliki Izin

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Jumat , 21 Jun 2024 - 19:46

Sat POl PP Kota Palembang Segel Bangunan Cold Stroge (foto ist).--

Oleh karena itu Pemkot Palembang melalui Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) bersama Badan Pengeloalan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Palembang dan Satpol PP turun langsung ke lokasi guna melakukan penyegelan.

Kepala BPPD Kota Palembang Herly Kurniawan menjelaskan bahwa pihak pengelola lahan parkir PT Kuala Permai bermasalah membayar pajak retribusi parkir sejak tahun 2021 atau dua tahun lalu.

"Selama 2 tahun menunggak hanya beberapa bulan yang dibayar pada tahun 2021 sekitar Rp600 juta, belum termasuk denda. Pada tahun 2022, meskipun ada pembayaran yang diinput, namun tidak dilakukan, dan pada tahun 2023 tidak ada pembayaran sama sekali," jelasnya.

Lanjut Herly, Tim OPAD memutuskan untuk sementara menutup parkir ruko karena upaya pendekatan sebelumnya, termasuk SKK di Kejaksaan, belum membuahkan hasil.

"Keputusan ini diambil setelah beberapa kali mencoba mendapatkan pembayaran yang belum terlaksana," tuturnya.

Akan tetapi, Herly menginformasikan bahwa yang disegel hanyalah lahan parkirnya saja. Sedangkan operasional ruko masih diperbolehkan.

Pengelola harus membayar tunggakan dan menunggu hasil rapat tim OPAD untuk membuka kembali lahan parkir.

"Kami tidak berniat untuk menunda lebih lama. Jika pihak pengelola melunasi kewajibannya, tim OPAD akan memutuskan untuk membukanya kembali," tutupnya. (*)

bangunan cold storage di kawasan soekarno hatta disegel sat pol pp, tidak miliki izin                             harianmuba.bacakoran.co - diduga tidak memiliki izin bangunan, cold storage yang berlokasi di jalan soekarno-hatta palembang disegel oleh sat pol pp kota palembang, kamis 20 juni 2024.
kabid ppud satpol pp kota  palembang budi ritonga didampingi kabid tibum cherly panggarbesi mengatakan penyegelan terhadap bangunan colstroage karena berdiri tidak sesuai dengan peraturan.
“sesuai surat perintah tugas, kami melakukan penyegelan sementara terhadap bangunan milik roby hartono atau apat,” ujarnya.
sesuai dengan keputusan wali  kota palembang palembang pada tanggal 16 juni 2024 yang menugaskan sat pol pp kota palembang untuk dilakukan penyegelan.
baca juga:apa iya? kebanyakan makan daging bisa bikin sakit kepala
baca juga:unjuk gigi rival mulki sukses amankan tiket final four proliga 2024 
“keputusan wali kota palembang nomor 82/kptn/pt/2024 tentang penertiban bangunan milik robi hartono yang ditandatangani oleh pj wali kota palembang ratu dewa,” ungkapnya.
menurutnya, kalau memang bangunan tersebut sudah memiliki izin lengkap maka penyegelan akan dibuka kembali. namun, pihaknya menjelaskan bahwa untuk izin mendirikan bangunan di pupr.
“kalau memang ada ijinnya maka akan dibuka, soal bisa atau tidak izin itu bagian teknis, yang jelas saat ini melanggar peraturan,” tutupnya. 
sebelumnya, pemerintah kota (pemkot)  palembang menyegel lahan parkir pt kuala permai di komplek ruko rajawali di jalan rajawali, kecamatan ilir timur ii pada kamis 11 januari 2024.
baca juga:apa iya? kebanyakan makan daging bisa bikin sakit kepala
baca juga:unjuk gigi rival mulki sukses amankan tiket final four proliga 2024 
hal itu dilakukan pemkot palembang dikarenakan pt kuala permai menunggak pajak sejak 2021 lalu. 
dalam hal ini, pt kuala permai menunggak pajak besarannya juga tak tanggung-tanggung. yakni rp600 juta kepada pemkot palembang. 
oleh karena itu pemkot  palembang melalui tim optimalisasi pendapatan asli daerah (opad) bersama badan pengeloalan pajak daerah (bppd)  kota palembang palembang dan satpol pp turun langsung ke lokasi guna melakukan penyegelan. 
kepala bppd kota palembang herly kurniawan menjelaskan bahwa pihak pengelola lahan parkir pt kuala permai bermasalah membayar pajak retribusi parkir sejak tahun 2021 atau dua tahun lalu. 
baca juga:bpbd muba berhasil evakuasi satu primata siamang di desa keramat jaya
baca juga:nah ini dia, thariq halilintar dan aaliyah massaid nikah sebelum oktober 2024
"selama 2 tahun menunggak hanya beberapa bulan yang dibayar pada tahun 2021 sekitar rp600 juta, belum termasuk denda. pada tahun 2022, meskipun ada pembayaran yang diinput, namun tidak dilakukan, dan pada tahun 2023 tidak ada pembayaran sama sekali," jelasnya. 
lanjut herly, tim opad memutuskan untuk sementara menutup parkir ruko karena upaya pendekatan sebelumnya, termasuk skk di kejaksaan, belum membuahkan hasil. 
"keputusan ini diambil setelah beberapa kali mencoba mendapatkan pembayaran yang belum terlaksana," tuturnya. 
akan tetapi, herly menginformasikan bahwa yang disegel hanyalah lahan parkirnya saja. sedangkan operasional ruko masih diperbolehkan.
pengelola harus membayar tunggakan dan menunggu hasil rapat tim opad untuk membuka kembali lahan parkir.
"kami tidak berniat untuk menunda lebih lama. jika pihak pengelola melunasi kewajibannya, tim opad akan memutuskan untuk membukanya kembali," tutupnya. (*)