Meningatkan Sinergitas, Langkah Berikut Jadi Pilihan Humas Polri dan LAN

meningatkan sinergitas, langkah berikut jadi pilihan humas polri dan lan palembang, harianmuba.bacakoran.co - divisi humas polri menggelar audiensi dengan lembaga administrasi negara (lan) demi meningkatan sinergisitas di gedung divisi humas polri, jumat 2 agustus 2024.  kadiv humas polri irjen pol sandi nugroho pun menerima langsung rombongan yang dipimpin plt. kepala lan ri dr. muhammad taufiq, dea. plt kepala lan ri mengaku bahwa saat ini banyak program divisi humas polri yang telah semakin modern. hal itu patut diapresiasi karena perkembangan zaman dengan berbasis digital membutuhkan modernisasi. baca juga:siswa sma plus negeri 17 palembang dapat piagam dari ibu negara baca juga:ini hasil rapat pleno dphp untuk pilkada serentak 2024, ternyata ada tambahan pemilih potensial “begitu canggih dan modern kekuatan humas polri dalam mengelola bidang kehumasan,” ungkap plt. kepala lan. menurut plt kepala lan, banyak aparatur sipil negara (asn) yang perlu belajar dari polri atas upaya branding instansi.  branding sendiri perlu dilakukan demi transparansi segala kinerja instansi kepada masyarakat. “kehumasan tidak hanya membangun berita, namun kehumasan lebih dari itu dalam menghadirkan rasa percaya publik terhadap suatu institusi,” ujarnya. baca juga:mau tahu kecantikan wulan guritno seperti apa, ini rahasianya baca juga:pelamar pppk buat, ''jangan salah kamar'' bisa jebakan batman, ini persoalanya mohon dipahami ia pun berharap lan dan divisi humas polri akan semakin menjalin kolaborasi. walaupun, sudah ada mou yang berjalan sejak beberapa waktu lalu. kadiv humas pun menyambut baik rencana memperkuat kolaborasi tersebut. menurut kadiv humas, kolaborasi perlu diperkuat demi transformasi yang semakin baik. “tidak lupa saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lembaga administrasi negara ri yang telah bekerjasama dan mendukung penuh kepada kami melalui penyelenggaraan kegiatan analisis kebijakan, pelatihan, dan pendidikan tinggi terapan,” jelas kadiv humas. sebelumnya,  divisi humas polri menyelenggarakan agenda bimbingan teknis (bimtek) bertajuk  baca juga:muba antusias ikuti rapat persiapan pembinaan pelaksanaan apresiasi kip desa tahun 2024 baca juga:waduh, gregoria mariska keok dari an seyoung "bimtek dan sidang pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan pada satker polda sumsel" di harper hotel  palembang, rabu 29 mei 2024. karo pid divhumas polri, brigjen pol tjahyono saputro, sik mewakili kadivhumas polri irjen pol sandi nugroho, membeberkan program kehumasan yang harus diimplementasikan. yakni pemantapan komunikasi publik dan pemantapan kualitas pelauanan publik. hal ini guna menunjang program prioritas kapolri jenderal listyo sigit prabowo, yakni polri presisi. "dimana polri sebagai badan publik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang menampilkan sosok polri yang responsif dan humanis, guna menaikan citra positif polri di masyarakat," ujar brigjen tjahyono dalam sambutan pembukaan. karo pid mengingatkan akan adanya uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah mengamanatkan polri untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat atau badan hukum. pemberian informasi tersebut, kata karo pid divhumas polri, harus dilakukan dengan mudah, cepat, dan biaya ringan.  ia juga mengingatkan agar jajaran memberikan informasi agar sesuai dengan uu tersebut agar tidak menimbulkan keberatan hingga sengketa. karo pid menjelaskan, dalam uu tersebut juga terdapat informasi yang dikecualikan, sehingga polri berhak menolak untuk memberikan informasi tersebut. adapun pengecualian itu harus melalui mekanisme pengujian konsekensi. "hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan ini bertujuan untuk melindungi dokumen yang bersifat rahasia dan bukan untuk konsumsi publik," terangnya. lebih lanjut, karo pid mengingatkan jajaran karena perkap nomor 6 tahun 2023 terlah berlaku. perkap tersebut mengatur bahwa setiap anggota polri dan asn polri merupakan pengemban fungsi kehumasan. oleh sebab itu, pengujian konsekuensi di polda sumsel kali ini diperlukan atas sejumlah informasi publik yang berada pada satuan kerja untuk ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. "hasil pengujian konsekuensi ini bisa menjadi data dukung yang tidak bisa dipatahkan bagi kita dalam menghadapi keberatan ditingkat ppid dan sengketa informasi publik di komisi informasi nantinya," pungkasnya.(*) 

Tag

• # kadiv humas
• # lembaga administrasi
• # meningatkan sinergitas
• # humas polri
• # asn

Share

• 
• 
• 
• 
•