Hakim Tolak Permohonan Praperadilan, Tersangka Korupsi PTSL 2019

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Rabu , 14 Aug 2024 - 20:49

Suasana Sidang Putusan Praperadilan Penetapan tersangka korupsi PTSL 2019 atas nama kartila (Foto Ist).--

Dipersidangan, saksi Rifli dihadirkan tim kuasa hukum Praperadilan sebagai saksi fakta dalam kasus korupsi yang menjerat pemohon Praperadilan atas nama tersangka Kartila.

Dipersidangan diketuai hakim tunggal Efiyanto SH MH, saksi Rifli mengaku kenal dengan Kartila yang bekerjasama dengan seseorang bernama Reyhan dalam kepengurusan sertifikat tanah PTSL seluas 200 hektar.

"Kepengurusan sertifikat itu saya juga tahu untuk kepengurusan sertifikat secara tertulis dalam bentuk perjanjian notaris," sebut saksi dipersidangan.

Lebih lanjut ia menerangkan, dari kabar yang ia terima ada sebuah jatah 30 persen pembagian lahan dari mengurus sertifikat milik Kartila seluas 200 hektar itu.

"Sementara 70 persennya milik Kartila," ungkap saksi.

Lebih lanjut diterangkan saksi Rifli, juga menyebut bahwa satu tersangka lainnya bernama Asna Ifah menyuap pihak BPN untuk mengurus sertifikat tersangka Kartila.

Dipersidangan, keterangan saksi tersebut diinterupsi oleh termohon praperadilan bahwa keterangan saksi sudah masuk materi pokok perkara.

"Kami keberatan yang mulia keterangan saksi ini sudah masuk ke materi pokok perkara, sedangkan praperadilan ini untuk menguji adminitrasi penetapan tersangka," sanggah jaksa Kejari Palembang selaku termohon gugatan.

Dipersidangan, kuasa hukum pemohon gugatan juga sempat mengajukan surat permohonan kepada termohon Praperadilan Kejari Palembang agar tersangka Asna Ifah dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan.

Namun, pihak termohon mengatakan masih menunggu petunjuk pimpinan dalam hal ini Kepala Kejari Palembang dahulu.

"Sebab, pemanggilan Asna Ifah sebagai saksi lebih kepada pemeriksaan materil sehingga bukan menjadi objek pemeriksaan praperadilan," tegas tim jaksa Kejari Palembang menjawab permohonan dari pemohon.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu penyidik Pidsus Kejari Palembang menetapkan sekaligus menahan satu tersangka lagi dalam penyidikan pengembangan perkara korupsi PTSL 2019.

Ya, satu tersangka yang langsung dilakukan penahanan kali ini adalah Kartila penyuap dua ASN BPN Kota Palembang yang telah diproses pidana sebelumnya.

hakim tolak permohonan praperadilan, tersangka korupsi ptsl 2019                            harianmuba.bacakoran.co - hakim tunggal sidang praperadilan pn palembang tolak seluruh dalil permohonan praperadilan, kartila resmi menyandang status tersangka kasus korupsi suap penerbitan ptsl tahun 2019. 
hakim tunggal pn palembang efiyanto sh mh, menolak permohonan praperadilan kartila dengan berbagai poin pertimbangan dalam sidang yang digelar rabu 14 agustus 2024.
adapun poin pertama dalam sidang dengan agenda putusan gugatan praperadilan, menimbang bahwa penetapan kartila sebagai tersangka korupsi telah memenuhi dua alat bukti.
"baik bukti berupa surat dan bukti keterangan saksi hingga keterangan ahli sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 kuhap," terang hakim saat bacakan pertimbangan putusan menolak praperadilan kartila.
baca juga:anggota satlantas polrestabes palembang berhasil amankan pelaku penodongan diatas jembatan ampera
baca juga:koramil 02/babat toman bantu buat smur bor dan pompa air keperluan di 240 jiwa dusun vii desa keban 1
selain itu, penetapan kartila sebagai tersangka dalam kasus korupsi penerbitan sertifikat tanah ptsl 2019 telah dilakukan ekspose serta tidak ada error' in personal.
sebab saat, lanjut hakim saat ditetapkan sebagai tersangka kartila didampingi oleh tim kuasa hukum.
termasuk diantaranya, kata hakim dalil yang diajukan pemohon praperadilan di persidangan harus dinyatakan ditolak sebab telah masuk dalam materi pokok perkara.
"mengadili, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya," tegas hakim dalam petikan amar putusan menyatakan penetapan kartila sebagai tersangka oleh penyidik kejari palembang adalah sah.
baca juga:rumah mewah milik bos illegal mining di muara enim digeledah tim satgas gabungan 
baca juga:pencari ikan di ogan ilir temukan 18 mortir dan proyektif aktif 
sebelumnya, sidang praperadilan penetapan kartila sebagai tersangka korupsi penerbitan sertifikat ptsl tahun 2019, saksi ungkap fakta reyhan turut menerima pembagian lahan 30 persen dari tersangka kartila.
saksi tersebut diketahui bernama rifli, dihadirkan kuasa hukum pemohon praperadilan indera cahya sh mh dalam sidang yang digelar di pn  palembang, kamis 8 agustus 2024.
dipersidangan, saksi rifli dihadirkan tim kuasa hukum praperadilan sebagai saksi fakta dalam kasus korupsi yang menjerat pemohon praperadilan atas nama tersangka kartila.
dipersidangan diketuai hakim tunggal efiyanto sh mh, saksi rifli mengaku kenal dengan kartila yang bekerjasama dengan seseorang bernama reyhan dalam kepengurusan sertifikat tanah ptsl seluas 200 hektar.
baca juga:penyuluhan hukum serentak di 6 titik wilayah untuk tingkatkan kesadaran masyarakat
baca juga:sambut hut kemerdekaan ri ke-79, kejati sumsel tanam ratusan pohon langka
"kepengurusan sertifikat itu saya juga tahu untuk kepengurusan sertifikat secara tertulis dalam bentuk perjanjian notaris," sebut saksi dipersidangan.
lebih lanjut ia menerangkan, dari kabar yang ia terima ada sebuah jatah 30 persen pembagian lahan dari mengurus sertifikat milik kartila seluas 200 hektar itu.
"sementara 70 persennya milik kartila," ungkap saksi.
lebih lanjut diterangkan saksi rifli, juga menyebut bahwa satu tersangka lainnya bernama asna ifah menyuap pihak bpn untuk mengurus sertifikat tersangka kartila.
dipersidangan, keterangan saksi tersebut diinterupsi oleh termohon praperadilan bahwa keterangan saksi sudah masuk materi pokok perkara.
"kami keberatan yang mulia keterangan saksi ini sudah masuk ke materi pokok perkara, sedangkan praperadilan ini untuk menguji adminitrasi penetapan tersangka," sanggah jaksa kejari palembang selaku termohon gugatan.
dipersidangan, kuasa hukum pemohon gugatan juga sempat mengajukan surat permohonan kepada termohon praperadilan kejari palembang agar tersangka asna ifah dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan.
namun, pihak termohon mengatakan masih menunggu petunjuk pimpinan dalam hal ini kepala kejari  palembang dahulu.
"sebab, pemanggilan asna ifah sebagai saksi lebih kepada pemeriksaan materil sehingga bukan menjadi objek pemeriksaan praperadilan," tegas tim jaksa kejari  palembang menjawab permohonan dari pemohon.
sebelumnya, beberapa waktu lalu penyidik pidsus kejari palembang menetapkan sekaligus menahan satu tersangka lagi dalam penyidikan pengembangan perkara korupsi ptsl 2019.
ya, satu tersangka yang langsung dilakukan penahanan kali ini adalah kartila penyuap dua asn bpn  kota palembang yang telah diproses pidana sebelumnya.
penetapan kartila sebagai tersangka korupsi, telah berdasarkan surat penetapan yang telah ditandatangani kepala kejari palembang nomor: tap-7/l.6.10/fd.2/2024 tertanggal 19 juli 2024.
tersangka kartila oleh penyidik kejari  palembang sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 atau kedua pasal 5 ayat (1) huruf a atau ketiga pasal 13 uu ri nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
dengan telah dilakukan penahanan tersangka kartila, diketahui dalam pengembangan perkara dugaan suap dan gratifikasi penerbitan ptsl 2019 menjadi dua orang tersangka.
yang mana, pada beberapa waktu lalu kejari  palembang bidang intelijen dibantu tim tabur kejati sumsel berhasil meringkus dpo asna ipah tersangka korupsi yang kabur dan ditangkap di daerah tanjung raja kabupaten ogan ilir.
sekedar informasi, penyidikan kasus ini merupakan pengembangan perkara yang telah menjerat dua oknum mantan pejabat bpn  kota palembang yang telah divonis pidana penjara.
majelis hakim tipikor pn  palembang, menjatuhkan vonis pidana kepada ahmad zairil sebagai kasi hubungan hukum bpn  kota palembang sekaligus ketua panitia adjudifikasi ptsl 2019, dengan pidana selama 4,5 tahun penjara.
sedangkan, untuk pelaku lainnya yakni joke norita selaku kasi penataan dan pemberdayaan bpn  kota palembang sekaligus panitia ptsl tahun 2019, dijatuhi hukuman pidana selama 4 tahun penjara, sama dengan tuntutan jpu kejari  palembang. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Harian Musi Banyuasin 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan