Tekankan Netralitas Adhyaksa Jelang Pilkada 2024, Ini Pesan Kajati Sumsel Saat Upacara HUT RI Ke-79

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Sabtu , 17 Aug 2024 - 20:56

Kejati Sumsel Gelar HUT RI Ke-79 (Foto Ist).--

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih, memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024.

Upacara dilaksanakan di lapangan upacara gedung Kejati Sumsel Jalan Gubernur HA Bastari Jakabaring Palembang, Sabtu 17 Agustus 2024.

Bertindak sebagai inspektur upacara Wakil Kepala Kejati Sumsel Pipuk Firman Priyadi SH MH dan sebagai komandan upacara ditunjuk Alex Rudy SH MH yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kejati Sumsel.

Dalam amanat Jaksa Agung RI yang dibacakan Inspektur Upacara Pipuk Firman Priyadi menerangkan momentum HUT RI yang ke-79 ini ada dua momen besar.

Dua momen besar itu, kata Pipuk saat ini Indonesia sedang terjadi masa transisi yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) serta pergantian kepemimpinan kepala negara.

"Yang mana kesemuanya itu bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi menuju Indonesia emas tahun 2045, yang selaras dengan tema besar tahun ini Nusantara Baru Indonesia Maju," ucap Pipuk saat bacakan amanat.

Selain itu, ucap Pipuk pada momen perayaan kemerdekaan RI tahun 2024 ini juga bakal ada agenda besar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Agenda Pilkada 2024 tersebut, lanjut Pipuk merupakan Pilkada yang pertama kali dilakukan secara serentak dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia.

"Proses tersebut tentu memerlukan perhatian khusus dari semua pihak termasuk dari Kejaksaan," tuturnya.

Terlebih, lanjut Pipuk Kejaksaan merupakan salah satu pilar dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang bertugas menyelesaikan perkara pidana pemilihan umum khususnya pada Pilkada serentak 2024 yang akan datang.

tekankan netralitas adhyaksa jelang pilkada 2024, ini pesan kajati sumsel saat upacara hut ri ke-79                            harianmuba.bacakoran.co - kejaksaan tinggi (kejati) sumsel melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih, memperingati hut kemerdekaan ri ke-79 tahun 2024. 
upacara dilaksanakan di lapangan upacara gedung kejati sumsel jalan gubernur ha bastari jakabaring  palembang, sabtu 17 agustus 2024.
bertindak sebagai inspektur upacara wakil kepala kejati sumsel pipuk firman priyadi sh mh dan sebagai komandan upacara ditunjuk alex rudy sh mh yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan kejati sumsel.
dalam amanat jaksa agung ri yang dibacakan inspektur upacara pipuk firman priyadi menerangkan momentum hut ri yang ke-79 ini ada dua momen besar.
baca juga:lomba makan pisang, bukannya lucu tapi dapat tanggapan dari netizen merusak moral generasi muda 
baca juga:perumahan vbs rt 28 sekayu gelar berbagai lomba, didik anak junjung sportivitas
dua momen besar itu, kata pipuk saat ini indonesia sedang terjadi masa transisi yakni ibu kota nusantara (ikn) serta pergantian kepemimpinan kepala negara.
"yang mana kesemuanya itu bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi menuju indonesia emas tahun 2045, yang selaras dengan tema besar tahun ini nusantara baru indonesia maju," ucap pipuk saat bacakan amanat.
selain itu, ucap pipuk pada momen perayaan kemerdekaan ri tahun 2024 ini juga bakal ada agenda besar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024.
agenda pilkada 2024 tersebut, lanjut pipuk merupakan pilkada yang pertama kali dilakukan secara serentak dari ujung barat hingga ujung timur indonesia.
baca juga:persib bandung butuh keberuntungan, saat drawing acl 2
baca juga:personel manggala agni gelar upacara hut kemerdekaan ri ke-79 di lokasi karhutla desa tanjung sari ii
"proses tersebut tentu memerlukan perhatian khusus dari semua pihak termasuk dari kejaksaan," tuturnya.
terlebih, lanjut pipuk kejaksaan merupakan salah satu pilar dari sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) yang bertugas menyelesaikan perkara pidana pemilihan umum khususnya pada pilkada serentak 2024 yang akan datang.
potensi-potensi masalah, mulai dari black campaign, money politic, hingga tindak pidana pemilihan harus dapat dipetakan dan ditemukan langkah mitigasinya untuk menyukseskan pilkada serentak tahun 2024 ini.
"untuk itu, kejaksaan dituntut untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum yang terjadi selama proses pemilihan dapat ditangani cepat dan tepat dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholders terkait," ucapnya.
masih dalam amanat yang disampaikan, kejaksaan juga perlu mewaspadai adanya potensi terjadinya konflik sosial yang dipicu oleh kampanye hitam yang ditunggangi oleh pihak tertentu yang bertujuan mengganggu proses perhelatan pesta demokrasi ini.
di sinilah kejaksaan memegang peranan penting dan strategis, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban dan ketenteramar umum sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 30 undang-undang kejaksaan.
"oleh karena itu, kita harus siap untuk mengambil tindakan preventif dan represif untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional," tegasnya.
"ingat!!! kita harus netral, tidak boleh terpengaruh oleh tekanan politik, atau menjadi alat kekuasaan bagi pihak mana pun. tugas kita adalah menjaga agar proses demokrasi ini berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. untuk itu, saya tidak akan pernah bosan menegaskan bahwa netralitas adhyaksa harga mati!!! penyimpangan terhadap hal ini tidak akan saya tolerir," tambahnya.
sebagai lembaga yang memiliki salah satu fungsi pelayanan publik, dalam amanatnya berpesan agar korps adhyaksa tidak alergi terhadap kritikan, keluhan, maupun aspirasi masyarakat. 
sebaliknya, korps adhyaksa harus selalu peka terhadap kebutuhan masyarakat dan menjadikan semua itu sebagai masukan yang konstruktif demi kemajuan kejaksaan.
"mari kita jadikan semangat proklamasi 17 agustus 1945 sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menjalankan tugas dan wewenang kita. teruslah bekerja keras, berkarya, dan berinovasi untuk mewujudkan indonesia yang maju, adil, dan makmur," tuturnya.
terlebih, lanjut pipuk kejaksaan merupakan salah satu pilar dari sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) yang bertugas menyelesaikan perkara pidana pemilihan umum khususnya pada pilkada serentak 2024 yang akan datang.
potensi-potensi masalah, mulai dari black campaign, money politic, hingga tindak pidana pemilihan harus dapat dipetakan dan ditemukan langkah mitigasinya untuk menyukseskan pilkada serentak tahun 2024 ini.
"untuk itu, kejaksaan dituntut untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum yang terjadi selama proses pemilihan dapat ditangani cepat dan tepat dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholders terkait," ucapnya.
masih dalam amanat yang disampaikan, kejaksaan juga perlu mewaspadai adanya potensi terjadinya konflik sosial yang dipicu oleh kampanye hitam yang ditunggangi oleh pihak tertentu yang bertujuan mengganggu proses perhelatan pesta demokrasi ini.
di sinilah kejaksaan memegang peranan penting dan strategis, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban dan ketenteramar umum sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 30 undang-undang kejaksaan.
"oleh karena itu, kita harus siap untuk mengambil tindakan preventif dan represif untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional," tegasnya.
"ingat!!! kita harus netral, tidak boleh terpengaruh oleh tekanan politik, atau menjadi alat kekuasaan bagi pihak mana pun. tugas kita adalah menjaga agar proses demokrasi ini berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. untuk itu, saya tidak akan pernah bosan menegaskan bahwa netralitas adhyaksa harga mati!!! penyimpangan terhadap hal ini tidak akan saya tolerir," tambahnya.
sebagai lembaga yang memiliki salah satu fungsi pelayanan publik, dalam amanatnya berpesan agar korps adhyaksa tidak alergi terhadap kritikan, keluhan, maupun aspirasi masyarakat. 
sebaliknya, korps adhyaksa harus selalu peka terhadap kebutuhan masyarakat dan menjadikan semua itu sebagai masukan yang konstruktif demi kemajuan kejaksaan.
"mari kita jadikan semangat proklamasi 17 agustus 1945 sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menjalankan tugas dan wewenang kita. teruslah bekerja keras, berkarya, dan berinovasi untuk mewujudkan indonesia yang maju, adil, dan makmur," tuturnya. (*)