Anggota Dewan Boleh Ikut Kampanye, Asalkan Ada Izin Cuti dari Pimpinan Dewan

Reporter: Reno |

Editor: Yudistira |

Senin , 21 Oct 2024 - 21:44

Komisioner Bawaslu Kota Prabumulih Divisi HP2H, Lia Siska Indriani SPd, CMed (foto ist).--

Salah satu hal yang ditekankan oleh Lia adalah pentingnya netralitas pejabat daerah selama masa kampanye.

Menurutnya, pejabat daerah memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas dan ketertiban selama masa pemilihan.

Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam kampanye harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Netralitas pejabat daerah adalah salah satu kunci utama dalam menjaga agar proses Pilkada berjalan dengan lancar,'' ujarnya.

''Oleh karena itu, kami menghimbau agar seluruh pejabat daerah yang terlibat dalam kampanye mematuhi semua peraturan yang ada, termasuk kewajiban mengantongi izin cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok," tutup Lia.

Dengan berbagai aturan dan penegasan yang telah disampaikan oleh Bawaslu, diharapkan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Prabumulih dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku.

Bawaslu akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pemilihan, termasuk kampanye, guna memastikan proses demokrasi ini berlangsung jujur dan adil. (*)

anggota dewan boleh ikut kampanye, asalkan ada izin cuti dari pimpinan dewan                            prabumulih, koranharianmuba.com, – badan pengawas pemilu (bawaslu) kota prabumulih menanggapi isu yang beredar terkait larangan bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) untuk ikut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 tanpa izin resmi. 
menurut bawaslu, anggota dprd yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan kampanye wajib mendapatkan surat izin dari pimpinan dprd.
penjelasan ini disampaikan oleh anggota bawaslu kota prabumulih, lia siska indriani, yang menjabat sebagai divisi hukum, pencegahan, humas, dan parmas (hp2h).
lia menegaskan bahwa sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum (kpu) nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye, setiap pejabat daerah.
baca juga:ini yang harus dihindari tes skd cpns kemenkumham sumsel
baca juga:jalanan gelap, warga berharap dipasang lpju
termasuk anggota dprd, diperbolehkan mengikuti kegiatan kampanye hanya jika sudah mengantongi izin cuti yang sah dari pimpinan instansi terkait.
"pejabat daerah, termasuk anggota dprd, dapat ikut dalam kampanye selama mereka sudah mengantongi izin cuti. selain itu, selama kampanye, mereka dilarang menggunakan fasilitas jabatan kecuali fasilitas pengamanan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," jelas lia kepada wartawan pada minggu, 20 oktober 2024.
lia siska indriani menambahkan bahwa ketentuan mengenai izin cuti bagi anggota dprd telah diatur lebih lanjut dalam surat edaran menteri dalam negeri (mendagri) nomor 100.2.4.3/4378/sj tertanggal 6 september 2024.
surat edaran tersebut memuat penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, khususnya mengenai cuti kampanye bagi pejabat daerah.
dalam surat edaran tersebut, pada bagian v poin 4, dinyatakan dengan jelas bahwa pemberian izin cuti bagi anggota dprd untuk ikut serta dalam kampanye menjadi kewenangan pimpinan dprd.
pada huruf b bagian ke-3 disebutkan bahwa pimpinan dprd memiliki otoritas penuh dalam memberikan izin cuti bagi anggotanya yang ingin terlibat dalam kampanye.
"berdasarkan aturan tersebut, kami dari bawaslu kota prabumulih sangat menekankan kepada pejabat daerah di kota ini, termasuk anggota dprd, untuk mematuhi seluruh ketentuan dan aturan yang berlaku sebelum ikut serta dalam kegiatan kampanye," tegas lia.
saat ditanya mengenai prosedur pengajuan izin cuti, lia menjelaskan bahwa izin cuti kampanye anggota dprd harus diajukan ke komisi pemilihan umum daerah (kpud) sesuai dengan tingkatan pemilihan.
untuk pilkada walikota dan wakil walikota, izin cuti disampaikan ke kpud tingkat kabupaten/kota, sedangkan untuk pilkada gubernur dan wakil gubernur, izin disampaikan ke kpud provinsi.
selain itu, bawaslu juga mengharuskan agar tembusan surat izin cuti tersebut disampaikan ke bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk kampanye pilkada bupati/walikota, serta ke bawaslu provinsi untuk kampanye pilkada gubernur.
"setiap izin cuti kampanye yang telah dikeluarkan harus ditembuskan kepada kami, bawaslu, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, sesuai dengan jenjang pemilihan yang berlangsung," tambah lia.
baca juga:ada 18 laporan pelanggaran pilkada 2024 di tujuh daerah sumsel
baca juga:ruko dua lantai dibobol, pencuri gondol emas miliaran rupiah di banyuasin
dalam kesempatan yang sama, lia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat kota prabumulih agar turut serta dalam mengawasi dan menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak 2024.
dia menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan tanpa konflik.
"kami, bawaslu kota prabumulih, mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. kami berharap masyarakat dapat mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku,'' imbuh lia.
sehingga semua dapat mewujudkan pilkada yang sukses dan berjalan lancar.
keberhasilan pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab bawaslu dan kpu, tetapi juga sinergi dari seluruh elemen masyarakat. 
ia juga menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan.
bawaslu berharap masyarakat kota prabumulih tetap waspada terhadap segala bentuk pelanggaran selama masa kampanye, termasuk kemungkinan adanya penggunaan fasilitas negara yang tidak sesuai dengan ketentuan.
lia juga menegaskan bahwa bawaslu akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye, terutama yang melibatkan pejabat daerah seperti anggota dprd.
jika ditemukan ada anggota dprd yang terlibat kampanye tanpa izin cuti yang sah, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
"bawaslu akan bertindak tegas jika ada pejabat daerah yang melanggar aturan, terutama terkait dengan izin cuti kampanye. kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar peraturan. ini demi menjaga netralitas dan profesionalitas dalam proses pilkada," tegas lia.
salah satu hal yang ditekankan oleh lia adalah pentingnya netralitas pejabat daerah selama masa kampanye.
menurutnya, pejabat daerah memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas dan ketertiban selama masa pemilihan.
oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam kampanye harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"netralitas pejabat daerah adalah salah satu kunci utama dalam menjaga agar proses pilkada berjalan dengan lancar,'' ujarnya.
''oleh karena itu, kami menghimbau agar seluruh pejabat daerah yang terlibat dalam kampanye mematuhi semua peraturan yang ada, termasuk kewajiban mengantongi izin cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok," tutup lia.
baca juga:rangkaian meet the world with skf road to gothia cup 2025 dimulai, skf girls school challenge sukses digelar
baca juga:aleksandar pavlovic alami cedera serius, absen jelang laga krusial bayern di liga champions
dengan berbagai aturan dan penegasan yang telah disampaikan oleh bawaslu, diharapkan pilkada serentak tahun 2024 di kota prabumulih dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku.
bawaslu akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pemilihan, termasuk kampanye, guna memastikan proses demokrasi ini berlangsung jujur dan adil. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 22 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan