Pungli di UPTD Laboratorium DLH Banyuasin, Bakal Ada Tersangka Lain

Reporter: Reno |

Editor: Yudistira |

Jumat , 25 Oct 2024 - 20:00

Giavani SH MH (foto ist).--

pungli di uptd laboratorium dlh banyuasin, bakal ada tersangka lain                             koranharianmuba.com - kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pungutan liar (pungli) di unit pelaksana teknis daerah (uptd) laboratorium dlh banyuasin, tampaknya tidak akan berhenti dengan satu pelaku saja. 
karena kejaksaan negeri banyuasin masih akan terus mendalami dan menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut.
"tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain,"kata kajari banyuasin, reymund hasdianto sitohang, sh mh melalui giovani sh mh kasi tindak pidana khusus kejari banyuasin.
tentunya pihaknya juga mendalami keterlibatan pihak lainnya dalam kasus tersebut. "kita akan dalami lagi,"ungkapnya.
baca juga:bencana puting beliung hantam empat desa di banyuasin, 27 rumah terdampak
baca juga:tinjau proyek sekolah, ini harapan pj bupati oki asmar wijaya
kemudian juga menunggu nyanyian dari pelaku dan saksi-saksi pada saat persidangan mendatang, sehingga akan terbuka fakta-fakta dalam kasus itu.
"kami masih menunggu fakta-fakta persidangan yang akan datang,”bebernya.
diakuinya pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 90 perusahaan di banyuasin, serta pegawai di dinas lingkungan hidup kabupaten banyuasin."diduga ada dana sebesar rp700 juta lebih yang dipungut secara ilegal dari perusahaan-perusahaan,"ungkapnya.
diketahui, kejaksaan negeri banyuasin menetapkan ps, mantan kepala uptd laboratorium dlh banyuasin periode 2017-2021.
ps sendiri meraup uang pungli dengan menggunakan dokumen perjalanan dinas yang seolah-olah sah untuk meminta biaya dari perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan uji sampel di laboratorium dlh banyuasin.
 tersangka ini menggunakan surat biaya perjalanan dinas dengan memanipulasi surat tersebut agar terlihat sah.
surat ini kemudian diberikan kepada sekitar 90 perusahaan yang ingin menguji sampel di laboratorium dalam rentan waktu tahun 2017-2021.
jika perusahaan tersebut tidak membayar biaya perjalanan dinas yang diminta, pihak laboratorium tidak akan melakukan uji sampel yang dibutuhkan oleh perusahaan.
itu jelas tindakan ilegal, karena permintaan uang tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan ditandatangani oleh kepala uptd.
ps dijerat dengan pasal 12 huruf e undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur tentang pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. 
pasal ini menyebutkan bahwa pegawai negeri yang melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 4 tahun. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 26 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan