Kondisi Arus Lalu Lintas di Simpang 5 Ramai Lancar

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Kamis , 22 Aug 2024 - 20:03

Kondisi Terkini Arus Lalulintas Seputaran Jalan Simpang 5 Gedung DPRD Provinsi Sumsel (Foto Ist).--

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Kondisi terkini arus lalu lintas seputaran jalan simpang 5 Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, terpantau ramai lancar.

Meski ratusan mahasiswa gabungan dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi, Kamis 22 Agustus 2024.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa gabungan sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap manuver Badan Legislasi atau Baleg DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pemilihan kepada daerah.

Ratusan koalisi mahasiswa berbagai universitas di Sumsel ini, sebelumnya bergerak dari titik kumpul di depan gedung Transmart Jalan Radial menuju Gedung DPRD Provinsi Sumsel.

Tak pelak, aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa itu membuat arus lalu lintas di seputaran simpang lima DPRD Sumsel sedikit pada merayap.

Meski begitu, petugas kepolisian dari satuan lalu lintas dengan sigap mengurai kemacetan kendaraan lantaran konvoi unjuk rasa mahasiswa menuju gedung DPRD Sumsel.

Bahkan, beberapa kendaraan yang menuju arah gedung DPRD Sumsel dan seterusnya terpaksa memutar balik untuk mengindari kemacetan.

Hingga saat ini, kondisi arus lalu lintas terpantau sudah lancar dan normal kembali usai ratusan mahasiswa unjuk rasa diperbolehkan masuk ke dalam gedung DPRD Sumsel.

Meski begitu, diharapakan kepada pengendara baik yang akan menuju atau dari simpang lima DPRD untuk memilih jalur alternatif lainnya terlebih dahulu.

Guna menghindari kemacetan dikarenakan sedang ada aksi unjuk rasa mahasiswa di seputaran simpang lima DPRD Sumsel Palembang.

kondisi arus lalu lintas di simpang 5 ramai lancar                            harianmuba.bacakoran.co - kondisi terkini arus lalu lintas seputaran jalan simpang 5 gedung dprd provinsi sumatera selatan, terpantau ramai lancar. 
meski ratusan mahasiswa gabungan dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi, kamis 22 agustus 2024.
aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa gabungan sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap manuver badan legislasi atau baleg dpr yang menganulir putusan mahkamah konstitusi (mk) soal syarat pemilihan kepada daerah.
ratusan koalisi mahasiswa berbagai universitas di sumsel ini, sebelumnya bergerak dari titik kumpul di depan gedung transmart jalan radial menuju gedung dprd provinsi sumsel.
baca juga:bidik pemilih, kpu musi rawas sosialisasi pilkada 2024 di lapas narkotika kelas iia muara beliti 
baca juga:pemkab oki larang penjualan rokok ilegal, penjualnya bisa dipidana penjara?
tak pelak, aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa itu membuat arus lalu lintas di seputaran simpang lima dprd sumsel sedikit pada merayap.
meski begitu, petugas kepolisian dari satuan lalu lintas dengan sigap mengurai kemacetan kendaraan lantaran konvoi unjuk rasa mahasiswa menuju gedung dprd sumsel.
bahkan, beberapa kendaraan yang menuju arah gedung dprd sumsel dan seterusnya terpaksa memutar balik untuk mengindari kemacetan.
hingga saat ini, kondisi arus lalu lintas terpantau sudah lancar dan normal kembali usai ratusan mahasiswa unjuk rasa diperbolehkan masuk ke dalam gedung dprd sumsel.
baca juga:pemprov sumsel meresmikan sekretariat bersama pengembangan ekonomi dan keuangan daerah
baca juga:kapolres oki akbp hendrawan susanto pimpin upacara peringatan hari juang polri
meski begitu, diharapakan kepada pengendara baik yang akan menuju atau dari simpang lima dprd untuk memilih jalur alternatif lainnya terlebih dahulu.
guna menghindari kemacetan dikarenakan sedang ada aksi unjuk rasa mahasiswa di seputaran simpang lima dprd sumsel  palembang.
diberitakan, ratusan mahasiswa diantaranya dari universitas sriwijaya (unsri) menggelar unjuk rasa dari indralaya kabupaten ogan ilir, kompak berbondong-bondong konvoi sepeda motor menuju  kota palembang.
puluhan bahkan hingga ratusan mahasiswa unsri tersebut menuju titik kumpul didepan dprd provinsi sumsel, guna menggelar unjuk rasa atau demo menolak pembahasan revisi uu pilkada oleh dpr dan mendukung diterapkannya keputusan mk nomor 60.
baca juga:fajar/rian sedang berjuang dalam 16 besar open japan 2024
baca juga:usai terima sk, plt kadis pmd muba haryadi karim langsung road show ke desa-desa di kecamatan lais, sampaikan
video konvoi keberangkatan para mahasiswa beralmamater kuning ini disebar luaskan oleh kalangan mahasiswa itu sendiri ke sosial media dengan tujuan agar masyarakat mengetahuinya dan indonesia kedepannya lebih baik lagi.
salah satunya video tersebut di unggah oleh akun instagram @palembang.update dengan caption "rombongan mahasiswa dari layo nak menuju ke palembang untuk ikut kumpul gelar unjuk rasa didepan dprd provinsi sumsel siang ini".
tak hanya di palembang sebagain wilayah lainnya di indonesia juga menggelar aksi serupa seperti video trending topik dengan hastag unjuk rasa yang banyak beredar di sosial media.
"ini semacam pernyataan perlawanan terhadap rapat paripurna dpr yang putusannya dibacakan kemarin. kami juga mengajak masyarakat untuk mengikuti aksi penolakan terhadap ruu pilkada. mereka bisa datang langsung ke dprd sumsel, kalau dilihat dari berbagai medsos banyak sekali elemen masyarakat kelihatan yang ingin terlibat dalam aksi unjuk rasa siang ini," terang salah andreas (20), salah mahasiswa sekaligus anggota bem unsri.
sementara dikutip dari berbagai sumber badan legislasi dpr ri merevisi uu pilkada, rabu 21 agustus 2024, sehari setelah putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. 
namun, langkah yang dilakukan baleg memicu respons negatif dari sejumlah lapisan masyarakat lantaran mereka merasa akan dirugikan dalam pilkada  2024 mendatang.
untuk diketahui, mk memutuskan bahwa ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil pileg dprd sebelumnya, atau 20 persen kursi dprd.
mk memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 uu pilkada.
berdasarkan putusan mk ini, threshold pencalonan gubernur jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pemilihan legislatif sebelumnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 23 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan