Menurutnya, kenaikan gaji akan sangat membantu meringankan beban guru, terutama yang berstatus non-ASN atau honorer.
“Saya yang honorer biasanya mendapatkan gaji yang tidak tetap dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan guru ASN. Jadi, jika benar ada kenaikan sebesar Rp 2 juta, tentu ini sangat berarti bagi,” lanjutnya, dengan raut muka sumringah.
Guru ASN di Sumsel juga memberikan tanggapan serupa.
NL, seorang guru PNS di Kota Palembang, mengatakan bahwa meskipun gaji mereka sudah stabil, namun kenaikan yang dijanjikan akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pengajaran.
"Sebagai guru ASN, saya merasa sudah cukup nyaman, tetapi kenaikan gaji yang signifikan tetap akan sangat membantu, terutama dalam menghadapi inflasi dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi," ujarnya.
Selain itu, para guru juga berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada kenaikan gaji, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Banyak guru yang menekankan perlunya peningkatan fasilitas pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar kualitas pengajaran semakin baik.
BACA JUGA:Ini Hasil Rapat Pleno KPU Musi Banyuasin, Pilkada Muba dan Pilgub Sumsel
"Saya sangat mendukung adanya Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk meningkatkan kompetensi. Tapi, kami juga berharap ada perhatian lebih pada fasilitas pendidikan dan kesejahteraan yang lebih merata," kata Id, salah seorang guru dari Muara Enim.
Para guru berharap bahwa pemerintah dapat segera mewujudkan janji tersebut tanpa penundaan.
Mereka ingin melihat bukti nyata dalam bentuk keputusan dan kebijakan yang langsung dirasakan oleh guru-guru di lapangan.
“Saya akan terus memantau dan berharap 2025 benar-benar menjadi tahun perubahan untuk kesejahteraan guru di Indonesia,” ujar End, salah seorang guru ASN di Banyuasin.
Dirinya berharap kebijakan pemerintah tersebut benar-benar terealisasi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan, pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan kepada guru yang belum memiliki kualifikasi setara D-IV atau S-1.
Total 249.623 guru akan mendapatkan bantuan ini mulai tahun 2025.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan melibatkan guru-guru yang memiliki kualifikasi yang lebih baik.