Kepengurusan KONI Sumsel Periode 2023-2027 Minta Dibekukan, Ini Permintaan Pengprov Cabor

Minggu 18 Feb 2024 - 22:08 WIB
Reporter : Boim
Editor : Imran

BACA JUGA:Anthony Martial Dirumorkan Digantikan oleh Mathys Tel

Kondisi ini kata Zulfaini, dan tentu sangat membebankan. Terebih, para atlet berada diluar daerah.

"Selain transportasi juga bagaimana akomodasi dan hal tersebut tidak lah sedikit. Bahkan ada atlet yang sudah TC di luar provinsi hingga luar negeri," terang Zulfaini.

Selain itu, pihaknya juga menyesalkan bahwa biaya tes kesehatan yang mencapai Rp400-600 ribu per orang dari salah satu RS Swasta di Palembang.

Padahal, KONI Sumsel memiliki anggota Perhimpunan Pembinaan Kesehatan Olahraga Indonesia (PP KORI) Sumsel.

BACA JUGA:Tak Perlu Panik! Batuk Pilek Ganggu Si Kecil? Solusi Ampuh Tanpa Obat Kimia!

Selain itu, PP KORI Sumsel sendiri memiliki SDM dokter yang cukup berkompeten dan mempunyai fasilitas mumpuni.

“Bahkan kami sudah lihat sendiri fasilitas cukup lengkap pada saat pelatikan PP KORI. Dan kami yakin PP KORI akan membantu, tidak dengan biaya semahal itu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PSAWI Sumsel Lidayanto, SSos menambahkan, KONI Sumsel hendaknya meninjau kembali SK 05 tentang Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Tes Fisik.

Karenanya, pada SK tersebut diterangkan bahwa panitia menerima honorarium. Akan tetapi, sangat disayangkan atlet malah mengeluarkan biaya sendiri.

"Tentu ini sangat berbanding terbalik tentang pernyataan Ketua Umum KONI Sumsel H Yulian Gunhar yang pernah mengatakan Pengurus KONI Sumsel tidak akan menerima gaji dan honor," ungkapnya. 

“Kami mempertanyakan kemana Uang 500 juta dari calon yang kami usulkan pada Rakerprov untuk para Calon pada pelaksanaan Musprovlub KONI Sumsel tahun lalu?," katanya.

"Ingat! Ketua KONI Sumsel terpilih karena adanya Pengprov Cabor,” timpalnya.

Sementara itu, Advokat yang juga Penggiat Olahraga Tito Dalkuci, SH, MH mengingatkan KONI Sumsel, saat ini SK KONI Pusat Tentang Pengukuhan Personalia KONI Sumsel masa bakti 2023-2027 sedang dalam proses gugatan.

Pihaknya menyarankan, jika memang kegiatan ini belum memiliki anggaran alangkah baiknya ditunda atau ditinjau ulang.

“Sangat anomali jika panitia mendapat honor, sementara atlet malah berbiaya sendiri,” tegasnya. (*) 

Kategori :