"Makanya perilaku rekan-rekan (Pj) yg harus sesuaikan dengan tujuan-tujuan itu," paparnya.
Mendagri juga mewanti-wanti Pj Kepala Daerah untuk tidak terlibat kasus hukum karena akan berpengaruh pada Mendagri dan Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan penuh. Menurutnya, banyaknya Pj yang mengisi kekosongan di daerah menjadi momentum tersendiri dikarenakan performa mereka dapat dilihat hasil kerjanya secara nyata melalui pembangunan daerah yang dipimpinnya.
"Saat evaluasi akhir masa jabatan terlihat bagus, mana yang ditunjuk dengan hasil Pilkada itu adalah bukti ilmiah dan akan menentukan sistem pemerintahan sebaiknya seperti apa kedepan," jelasnya.
Oleh karena itu, dia meminta para Pj Kepala Daerah sebagai bagian dari eksperimen berdasarkan studi pengalaman untuk bekerja lebih baik dari definitif. Dengan demikian diharapkannya para Pj dapat menjadi role model bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.
"Caranya bisa membangun hubungan baik dengan semua pihak dan bangun suasana yang sejuk dan disukai publik, disukai para elit. Maka itu mungkin akan mempengaruhi sistem rekrutmen kepala daerah kedepan," tambahnya.
Mendagri juga mengingatkan para Pj Kepala Daerah untuk rutin melakukan Rapat bersama stakeholder terkait maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sera asosiasi pedagang dalam rangka pengendalian inflasi.
Selain itu juga menjaga situasi kondusif dan meningkatkan toleransi selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.
"Sedapat mungkin jangan ada gangguan. Jika ada gangguan sekecil apapun segera atasi agar tidak sampai membesar," jelasnya. (*)