HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Semua honorer bisa mendaftar PPPK 2024. Hal ini disampaikan Direktur jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani. Namun, kebijakan tersebut membuat guru prioritas satu (P1) merasa itu jadi ancaman karena. Mereka bisa tergeser oleh honorer dan tenaga non-ASN yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Kawan-kawan P1 khawatir kejadiannya sama seperti seleksi PPPK 2021. Semuanya dibolehkan mendaftar, " kata BACA JUGA:Sabar Ya, Pendaftaran PPPK 2024 Masih Menunggu Regulasi, Ini Jadwal Pastinya Dewan Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih, Selasa 09 Juli 2024. Heti menguraikan saat seleksi PPPK 2021, banyak guru swasta dan honorer yang melamar. Itu lantaran mereka leluasa melamar di sekolah negeri yang ada guru honorer induknya. Ketika mereka lulus passing grade (PG), tiba-tiba regulasi turun sehingga P1 banyak tersisa karena yang diprioritaskan guru honorer negeri. BACA JUGA:Kabar Baik, Tahap Awal, Pemkot Palembang Siapkan 662 Formasi PPPK Tahun 2024 untuk Tendik "Jujur saja, P1 ini merasa dijebak karena saat seleksi PPPK 2021 tidak ada aturan yang melarang melamar di sekolah negeri yang ada honorer induk," kata Heti Kustrianingsih. Dia menambahkan selain dijebak, P1 juga merasa kena prank karena janji pemerintah untuk memprioritaskan mereka tidak terbukti. Sebab, pada seleksi PPPK 2022, P1 digeser prioritas tiga (P3). P3 ini merupakan guru honorer negeri yang mengabdi di atas 3 tahun, belum pernah ikut seleksi atau tidak lulus PG PPPK 2021. Nanti pada 2023 baru ada perubahan-perubahan signifikan karena Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) benar-benar memprioritaskan P1. "Kami berterima kasih kepada Kemendikbudristek yang masih memprioritaskan P1. Mudah-mudahan seleksi PPPK 2024, guru P1 tetap diprioritaskan, " tegas Heti. BACA JUGA:Siap-Siap, Seluruh Tenaga Non-ASN Bakal Diangkat Menjadi PPPK, Pemkab Muba Ajukan 8000 Kuota Dia juga memohon kepada pemerintah agar mekanisme pengadaan PPPK 2021 tidak diduplikasi. Sebab, dikhawatirkan makin banyak guru honorer yang nasibnya sama seperti P1. "Sudah lulus PG dengan nilai murni, tetapi yang diambil adalah honorer meskipun mereka tidak lulus PG ataupun mendaftar PPPK. (*) Artikel ini telah tayang di JPNN.
Kategori :