HARIANMUBA.BACAKORAN.CO – Menjelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palembang diingatkan untuk yg menjaga netralitas, terutama dalam berinteraksi dan menggunakan media sosial.
Imbauan ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, yang menekankan pentingnya ASN untuk menjauhi politik praktis demi menjaga profesionalitas mereka.
Aprizal menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang melanggar aturan netralitas, baik dalam tindakan langsung maupun melalui aktivitas di media sosial.
"Belum lama ini, ada seorang camat di Palembang yang diproses oleh Bawaslu meski akhirnya tidak terbukti ada keberpihakan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua," ujarnya.
BACA JUGA:Astaga, Bocah 4 Tahun Mendapat Tindakan Asusila, Tersangka Diamankan Polres Musi Rawas
ASN diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena kesalahan kecil bisa berujung pada masalah serius.
"Medsos bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri jika tidak bijak menggunakannya. Kami akan terus mengawasi aktivitas ASN, dan bagi yang melanggar, akan ada tindakan tegas," tambah Aprizal.
Ia juga mengingatkan bahwa ASN harus mendukung terselenggaranya Pilkada yang damai dan kondusif, serta menjunjung tinggi netralitas.
"Tugas kita adalah mensukseskan Pilkada dan menjaga zero conflict. Jangan sampai pilihan politik memecah belah masyarakat," pungkasnya.
Aprizal berharap, Pilkada Palembang dapat berjalan lancar dan aman, tanpa ada konflik.
"Masyarakat juga diimbau untuk menjaga persatuan dan menghargai pilihan masing-masing demi menciptakan Pilkada yang damai," tukasnya.
Terkait penekanan Sekda Palembang agar ASN bersikap bijak terhadap medsos jelang Pilkada, salah satu ASN di Pemkot Palembang mengatakan, harus lebih peka terhadap dampak setiap unggahan di media sosial, terlebih dalam suasana Pilkada yang sering kali diwarnai tensi tinggi.
“Apa yang kita tulis atau bagikan di medsos bisa menjadi bahan yang dipolitisasi. Jadi, lebih baik kita fokus pada tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara, dan tidak ikut-ikutan dalam diskusi politik yang bisa menimbulkan konflik,” ujarnya, Senin (15/9).