Waduh, Pemerintah Pusat Kurang Bayar Dana Transfer Daerah, Bagaimana Ceritanya ?

waduh, pemerintah pusat kurang bayar dana transfer daerah, bagaimana ceritanya ? koranharianmuba.com,- pemerintah pusat ternyata kurang bayar transfer daerah, ke pemerintah kabupaten musi banyuasin (pemkab muba).  besarnya mencapai rp 729.889.054.000. sementara, pemkab muba telah menerima peraturan menteri keuangan (pmk) no. 89 mengenai kekurangan bayar dari pemerintah pusat. namun, rincian penyaluran dalam keputusan menteri keuangan (kmk) masih belum diterima. situasi ini berpotensi mempengaruhi kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) muba untuk tahun 2024. kepala dppkad muba, zabidi, mengungkapkan, bahwa pemkab akan mengadakan rapat untuk membahas situasi anggaran selain itu   "kami juga akan membahas mengenai percepatan kmk, yang sangat penting untuk kelancaran anggaran kita," ujarnya. baca juga:14.517 penonton saksikan final dbl jakarta 2024, rekor baru basket nasional baca juga:hadiri rupslb bsb, pj gubernur sumsel elen setiadi bersama pj gubernur babel sugito bahas penguatan ekonomi penjelasan mengenai apbd zabidi menegaskan, di struktur apbd, kondisi muba tidak seburuk yang dituduhkan banyak pihak. “kami menyusun apbd dengan proyeksi yang terukur dan berdasarkan data yang valid. pengaturan cash flow kami harus disesuaikan dengan dana transfer dari pusat, termasuk soal kekurangan bayar,” jelas zabidi. poin penting penyusunan anggaran 2024 1. perubahan apbd: diperlukan untuk menampung perubahan dana transfer dari pemerintah pusat. termasuk dana alokasi umum (dau), dana alokasi khusus (dak), dana desa, dan silpa yang telah diaudit pada 2023. 2. perkiraan kekurangan bayar: pmk no. 89 tahun 2024 mengenai kurang bayar dan lebih bayar telah diterbitkan. tetapi penyalurannya masih menunggu kmk yang mengatur tata cara penyalurannya. 3. pengaturan cash flow: sebagian besar pendapatan kabupaten muba bersumber dari dana transfer yang disalurkan secara bertahap setiap triwulan. sehingga pengaturan cash flow perlu disesuaikan. kepastian pemenuhan kewajiban saat ditanya mengenai kepastian pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga, zabidi menegaskan bahwa pihaknya sedang menunggu terbitnya kmk. kmk tersebut yang menjadi kunci dalam tata cara penyaluran.  "namun, kami pastikan bahwa mulai senin 9 desember 2024, pemenuhan keuangan untuk kegiatan rutin di pemkab muba sudah dalam proses," tambahnya. dengan langkah-langkah ini, pemkab muba berharap dapat mengelola anggaran dengan lebih baik dan transparan, demi kesejahteraan masyarakat. gelar pasar murah kali ini kegiatan yang dilaksanakan melalui dinas ketahanan pangan muba tersebut berlangsung di desa gajah mati kecamatan sungai keruh, kamis 28 november 2024. pj bupati muba h sandi fahlepi diwakili oleh staf ahli bidang keuangan suganda ap msi saat membuka acara ini menyampaikan bahwa kesiapan pemkab muba sangat diperlukan dalam menghadapi inflasi tahun 2024. ditengah meningkatkannya aktivitas dan mobilitas masyarakat. "adanya gerakan pangan murah ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau dan efisien," ujarnya. lanjutnya, gerakan pangan murah juga bertujuan untuk lebih mempererat hubungan pemerintah kabupaten muba dengan masyarakat. "untuk kegiatan gpm ini, difasilitasi oleh dinas ketahanan pangan yang bekerjasama dengan petro muba dan perum bulog kanwil sumsel dan babel sebagai penyedia bahan pangan," ungkap suganda. (*)  

Tag

• # kurang bayar pemerintah pusat
• # apbd muba
• # kabupaten musi banyuasin

Share

• 
• 
• 
• 
•