Wujudkan Tata Kelola Pemerintah Bersih

wujudkan tata kelola pemerintah bersih koranharianmuba.com,- pemerintah kota (pemkot) lubuk linggau siap mengikuti arahan dari pemerintah pusat bahwa mulai tahun 2025 pengelola pengadaan barang/jasa (ppj) menggunakan ekatalog versi 6.0. sekda kota lubuk linggau, trisko defriansyah mengatakan bahwa ppj atau lpse (layanan pengadaan secara elektronik) kota lubuk linggau selalu aktif mengikuti rujukan dan ketentuan dari pemerintah pusat. "dengan versi yang terbaru e katalog versi 6.0 kita harapkan sumber daya dari ppj kota lubuk linggau bisa menyesuaikan untuk update kemampuan setiap masing-masing pokja," katanya kepada koranlinggaupos.id, kamis 12 desember 2024.       menurutnya pemkot lubuk linggau siap mengikuti transformasi teknologi,  digitalisasi dan sistem aplikasi. baca juga:mengenal jenis-jenis kucing ras, keunikan dan karakteristiknya baca juga:masih bersisah, alat peraga kampanye pilkada ditertibkan "kita harapkan dengan adanya e katalog versi terbaru ini pelaku usaha di kota lubuk linggau baik itu pelaku usaha produk maupun barang dan jasa dapat mengikuti perkembangan teknologi," jelasnya. sekda menghimbau pelaku usaha di kota lubuk linggau segera mendaftar e katalog versi 6.0. secara nasional sudah diluncurkan oleh presiden prabowo subianto. untuk itu pelaku usaha di daerah diharapkan dapat segera mendaftar e katalog versi 6.0. "dengan adanya e katalog versi 6.0 pihak penyedia juga harus update kondisi terkini," himbaunya. sekda menegaskan lubuk linggau harus siap mengikuti perkembangan teknologi.  "produk digitalisasi ini kita respon dengan baik dan positif," ucapnya lpse kota lubuk linggau dibawah sekretariat daerah dikelola kelompok kerja. lpse diisi fungsional secara kompetensi kemampuan bersertifikasi.  baca juga:megawati hangestri bersinar, red sparks curi kemenangan krusial   sebagaimana diketahui pada selasa 10 desember 2024 presiden prabowo subianto didampingi wakil presiden gibran rakabuming raka seta para menteri kabinet merah putih meluncurkan e katalog versi 6.0 di istana negara, jakarta. peluncuran e katalog versi terbaru in merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah bersih menggunakan teknologi digitalisasi. presiden menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga pemerintah mulai 1 januari 2025 wajib menggunakan e katalog versi 6.0. menggunakan e katalog versi terbaru menurut presiden dapat meningkatkan efisiensi untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. ekatalog versi terbaru dapat menurunkan biaya pengadaan 20-30 persen, mengurangi biaya administrasi hingga 40-50 persen. (*)

Tag

• # ekatalog versi 6.0
• # tata kelola
• # lubuk linggau
• # pemerintah pusat
• # pemerintah kota

Share

• 
• 
• 
• 
•