Ada Isu MK Batalkan Perpanjangan Jabatan Kades, Ini Jawaban Kadis PMD

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Senin , 13 Jan 2025 - 20:59

Gedung Mahkamah Kontitusi (foto ist)--

Ketentuan yang ada dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi kepala desa di periode tersebut.

Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan tersebut lantaran dianggap telah kehilangan objek. Sebab norma yang sama telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024.

"Mengadili, dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024, dilansir dari laman MK.

Namun meski kehilangan objek, Majelis Hakim Konstitusi tetap menyoroti adanya permasalahan faktual yang berkaitan dengan pengisian jabatan kepala desa.

MK meminta agar masalah itu segera diselesaikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepastian hukum yang adil perihal masa jabatan kepala desa yang telah berakhir.

Kini, para Kepala Desa terkhusus di OKU Selatan dihebohkan oleh pernyataan MK Membatalkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Seperti yang tersebar dimedia sosial unggahan yang menarasikan MK batalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Faktanya, Presiden Jokowi teken UU Desa pada 25 April 2024, perpanjang masa jabatan kades menjadi delapan tahun.

Dari isu yang beredar itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) OKU Selatan A. Romzi, SE., MM melalui Sekretaris PMD Zainal Arifin, TD., SE menyampaikan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima keputusan resmi.

"Belum ada pemberitahuan resmi baik itu dari Pemerintah Provinsi Sumsel mau pun Pemerintah Pusat, jadi saat belum bisa komentar lebih jauh," tandasnya. (*)

ada isu mk batalkan perpanjangan jabatan kades, ini jawaban kadis pmd                             koranharianmuba.com - sebuah unggahan video di youtube yang menarasikan mahkamah konstitusi (mk) membatalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa. 
dimana, dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa yang menyebutkan bahwa masa jabatan kades yang sebelumnya enam tahun dalam satu periode dan maksimal menjabat selama tiga periode.
sedangkan, kepala desa disaat melakukan orasi beberapa waktu lalu menyampaikan tuntutan perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun.
detik-detik berakhirnya masa jabatan presiden joko widodo (jokowi) pada 25 april 2024 lalu telah menandatangani dokumen undang-undang (uu) nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang memuat revisi dari sejumlah ketentuan sebelumnya, mulai dari masa jabatan kepala desa (kades) hingga dana rehabilitasi.
baca juga:pemetaan kesehatan peserta didik, puskesmas muaradua lakukan skerining kesehatan siswa 
baca juga:zulkifli hasan tegaskan harga gabah harus rp 6.500/kg, pabrik tak patuh dicoret dari mitra bulog!
dilansir dari salah satu media nasional yang menyebutkan bahwa sejumlah poin penting dalam dokumen setebal 31 halaman itu, diantaranya terdapat pada pasal 39 yang mengatur masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih maksimal dua kali masa jabatan.
rancangan uu desa bergulir sejak mei 2022 melalui usulan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (kemendes pdtt) agar masa jabatan kepala desa diperpanjang.
baru pada 28 maret 2024, rapat paripurna dpr menyetujui ruu tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi undang-undang setelah melalui rumusan dan rapat pleno.
kini, sejumlah kepala desa juga sudah menerima surat keputusan (sk) perpanjangan masa jabatan kades sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa. seperti 293 kades di banyumas, 233 kades di batang, 410 kades di bogor dan lainnya.
sebelumnya, muhammad asri anas selaku ketua umum perkumpulan asosiasi desa bersatu, bersama tiga kepala desa yaitu muhadi, arif fadillah, dan wardin wahid mengajukan permohonan uji materi pasal 118 huruf e undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (uu desa).
adapun pasal yang dimaksud mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada februari 2024.
pemohon merasa dirugikan karena pasal 118 huruf e hanya mengakomodasi perpanjangan masa jabatan kepala desa yang berakhir hingga februari 2024. 
mereka berpendapat, kepala desa yang masa jabatannya habis pada november 2023, desember 2023, dan januari 2024 juga seharusnya mendapatkan perpanjangan dua tahun.
ketentuan yang ada dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi kepala desa di periode tersebut.
namun, mahkamah konstitusi (mk) memutuskan tidak dapat menerima permohonan tersebut lantaran dianggap telah kehilangan objek. sebab norma yang sama telah diputus dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 92/puu-xxii/2024.
"mengadili, dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar hakim suhartoyo membacakan amar putusan nomor 107/puu-xxii/2024, dilansir dari laman mk.
namun meski kehilangan objek, majelis hakim konstitusi tetap menyoroti adanya permasalahan faktual yang berkaitan dengan pengisian jabatan kepala desa. 
mk meminta agar masalah itu segera diselesaikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepastian hukum yang adil perihal masa jabatan kepala desa yang telah berakhir.
kini, para kepala desa terkhusus di oku selatan dihebohkan oleh pernyataan mk membatalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa
baca juga:pedagang musiman raup keuntungan jutaan rupiah selama musim buah
seperti yang tersebar dimedia sosial unggahan yang menarasikan mk batalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa. 
faktanya, presiden jokowi teken uu desa pada 25 april 2024, perpanjang masa jabatan kades menjadi delapan tahun.
dari isu yang beredar itu, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) oku selatan a. romzi, se., mm melalui sekretaris pmd zainal arifin, td., se menyampaikan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima keputusan resmi.
"belum ada pemberitahuan resmi baik itu dari pemerintah provinsi sumsel mau pun pemerintah pusat, jadi saat belum bisa komentar lebih jauh," tandasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 14 January 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan