Waduh? Bupati Terpilih Muara Enim Jadi Saksi Kasus Korupsi PTSL

KORANHARIANMUBA.COM - Bupati terpilih Muara Enim 2025, muncul sebagai saksi dalam lanjutan sidang kasus dugaan korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Sidang yang melibatkan terdakwa Rehan dan kawan-kawan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang pada Kamis, 6 Februari 2025.

Dalam persidangan tersebut, Edison mengakui bahwa dirinya menandatangani Surat Keputusan (SK) penerbitan sertifikat PTSL untuk tahun 2019. 

Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya saat menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang.

BACA JUGA:Tidak Kooperatif, Supir Box Dikejar hingga ke Gerbang Tol Keramasan Palembang

BACA JUGA:Kawanan Perampok Satroni Rumah Tauke di Keban 1 Muba, Berhasil Bawa Perhiasan dan Uang

Edison, yang memberikan kesaksian di hadapan Ketua Majelis Hakim Masriati SH MH, menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam proses penerbitan sertifikat PTSL.

Ia menegaskan bahwa tugasnya hanyalah menandatangani SK yang sudah diproses sebelumnya oleh panitia adjudikasi PTSL. "Saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi. 

Semua dikerjakan oleh staf panitia adjudikasi, saya hanya menandatangani SK yang telah diproses sebelumnya," ungkap Edison.

Ketika dimintai keterangan mengenai dugaan adanya penyimpangan prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut, Edison menyarankan agar hal itu ditanyakan kepada pihak notaris yang terlibat. 

Menurutnya, panitia adjudikasi memiliki kewenangan penuh dalam penerbitan sertifikat PTSL, mengurus kelengkapan administrasi, serta proses teknis lainnya.

Edison juga mengungkapkan bahwa ajudannya pernah menawarkan sebidang tanah yang termasuk dalam sertifikat PTSL yang bermasalah.

Namun, ia menyatakan tidak tertarik untuk membeli tanah tersebut karena lokasinya berada di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berawa.

"Saya tidak berminat karena tahu lokasinya di TPA, kondisinya rawa," jelas Edison.