Ombudsman Sumsel Kawal PPDB Tahun 2024, Antisipasi Kecurangan

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Senin , 29 Apr 2024 - 22:29

Antisipasi PPDB dari segala bentuk kecurangan (Foto Ilustrasi).--

Pihak Ombudsman akan membuka posko pengaduan, sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan PPDB yang mana bila ada laporan, langsung akan ditindaklanjuti.

Mengingat temuan kasus tahun 2023-2024, tetap mengatur adanya tes pada jalur prestasi. meski memang Pj Gubernur Sumsel sudah menghilangkan adanya tes, merujuk Permendikbud RI No 1/2021.

Hal itu berdampak pada legalitas PPDB yang tunpang tindih aturan tersebut yang bukan hanya jalur prestasi tanpa tes ini juga menurutnya akan menghilangkan kesempatan bagi calon peserta didik.

Contoh lain misalnya pada seorang anak yang tinggal di Plaju ingin bersekolah di SMA Negeri 1 Palembang nah jelas jalur zonasi tidak terpenuhi.

Sementara itu dia bukanlah tergolong keluarga kurang mampu dan mutasi orang tuanya juga tidak termasuk.

Nah kemudian satu-satunya jalur yang dapat ditempuhnya yakni jalur prestasi sehingga dengan adanya tes jalur prestasi akan membuahkan kesempatan.

Namun sayangnya karena tes sudah ditiadakan pada sistem PPDB kali ini, maka kesempatan anak tersebut untuk sekolah di sekolah favorit juga hilang.

Nah hal ini sama saja menghilangkan hak dari anak untuk dapat bersekolah di SMA yang diinginkannya yang sama saja kurang diperhatikan oleh pengambil kebijakan terkait PPDB.

Jalur lain yang disoroti adalah, jalur afirmasi atau keluarga kurang mampu atau difabel dimana pendaftar wajib melengkapi dari bukti kepemilikan KIS, KIP, PKH, foto rumah, surat keterangan tidak mampu dari tingkat RT sampai camat, dan persyaratan lainnya.

Ini dinilai tidak mudah katena persyaratan dokumen tersebut dibuat lebih simple dan tidak menyulitkan orang tua atau wali calon peserta didik dengan lebiy memperbanyak untuk jalur afirmasi mengingat masih tingginya warga kurang mampu di Sumsel. (*)

ombudsman sumsel kawal ppdb tahun 2024, antisipasi kecurangan                             harianmuba.bacakoran.co – agar tidak terjadi kecurangan dalam pendaftaran peserta didik baru (ppdb) tingkat smk/sma dan slb negeri se-sumatera selatan. 
pihak ombudsman ri provinsi sumatera selatan, akan ikut mengawasi system ppdb tahun 2023-2024.  
fakta ini dinilai tidak sesuai seperti apa yang diharapkan lantaran selalu terjadi terulang setiap tahunnya.
beberapa temuan seperti potensi pungutan liar (suap-menyuap) dan jual beli bangku sampai pada dugaan sengaja menambah jumlah siswa di kelas dan penambahan rombongan belajar (rombel).
baca juga:546 pppk ogan ilir formasi tahun 2023 segera menerima sk dan dilantik 
baca juga:warganet banyak berkomentar, ketika parkir sembarangan masih banyak didapati 
dalam webinar ppdb sma negeri/smk negeri/slb negeri se-sumsel tahun pelajaran 2024/2025 di provinsi sumsel, bertempat di smk negeri 2 palembang, ombudsman sumsel mengantisipasti gerakan seperti ini.
potensi kecurangan dengan berbagai modus itu dinilai bisa terjadi karena banyaknya animo masyarakat yang mendaftar ke sekolah yang dituju. 
hal ini biasanya dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga pihaknya berharap ppdb bisa dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel. 
sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) ri nomor 1 tahun 2021.
baca juga:aduh, ponton hilang keseimbangan, 2 mobil tercemplung ke sungai musi 
baca juga:supir tronton box ngantuk, tokoh masyarakat sungai lilin meninggal usai ditabrak 
harapan untuk ppdb tahun ini tentu akan lebih baik dan akan mengapresiasi upaya dinas pendidikan sumsel yang melaksanakan seleksi ppdb hingga menerapkan sampai 100 persen sesuai permendikbud nomor 1 tahun 2021. 
ombudsman akan mengawal proses ppdb, untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya pelanggaran selama tahapan berlangsung yang terdiri dari empat jalur diantaranya afirmasi, mutasi, zonasi, dan prestasi.
pihak ombudsman akan membuka posko pengaduan, sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan ppdb yang mana bila ada laporan, langsung akan ditindaklanjuti.
mengingat temuan kasus tahun 2023-2024, tetap mengatur adanya tes pada jalur prestasi. meski memang pj gubernur sumsel sudah menghilangkan adanya tes, merujuk permendikbud  ri no 1/2021.
hal itu berdampak pada legalitas ppdb yang tunpang tindih aturan tersebut yang bukan hanya jalur prestasi tanpa tes ini juga menurutnya akan menghilangkan kesempatan bagi calon peserta didik.
contoh lain misalnya pada seorang anak yang tinggal di plaju ingin bersekolah di sma negeri 1 palembang nah jelas jalur zonasi tidak terpenuhi.
sementara itu dia bukanlah tergolong keluarga kurang mampu  dan mutasi orang tuanya juga tidak termasuk.
nah kemudian satu-satunya jalur yang dapat ditempuhnya yakni jalur prestasi sehingga dengan adanya tes jalur prestasi akan membuahkan kesempatan. 
namun sayangnya karena tes sudah ditiadakan pada sistem ppdb kali ini, maka kesempatan anak tersebut untuk sekolah di sekolah favorit juga hilang. 
nah hal ini sama saja menghilangkan hak dari anak untuk dapat bersekolah di sma yang diinginkannya yang sama saja kurang diperhatikan oleh pengambil kebijakan terkait ppdb.
jalur lain yang disoroti adalah, jalur afirmasi atau keluarga kurang mampu atau difabel dimana pendaftar wajib melengkapi dari bukti kepemilikan kis, kip, pkh, foto rumah, surat keterangan tidak mampu dari tingkat rt sampai camat, dan persyaratan lainnya. 
ini dinilai tidak mudah katena persyaratan dokumen tersebut dibuat lebih simple dan tidak menyulitkan orang tua atau wali calon peserta didik dengan lebiy memperbanyak untuk jalur afirmasi mengingat masih tingginya warga kurang mampu di sumsel. (*)