Ini Nih Aturan Pembayaran DAM yang Dikeluarkan oleh Kemenag, Tujuanya dan Besaran Biayanya Harus Dikeluarkan

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Minggu , 02 Jun 2024 - 21:48

Juru Bicara, Kementrian Agama, Anna Hasbie menyebut, Kemenag telah menerbitkan edaran terkait pembayaran DAM (Foto Ist).--

ini nih aturan pembayaran dam yang dikeluarkan oleh kemenag, tujuanya dan besaran biayanya harus dikeluarkan                            harianmuba.bacakoran.co - direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umroh kementerian agama, menerbitkan surat edaran dirjen penyelenggara haji dan umroh (phu) nomor 04 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pembayaran dam/hadyu tahun 1445 hijriah/2024 masehi. 
juru bicara kementerian agama, anna hasbie mengatakan, edaran ini terbit sebagai bagian dari upaya perlindungan kepada jemaah haji sekaligus memastikan pengelolaan pemotongan dam berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. 
"edaran terbit selain agar pelaksanaan dam sesuai ketentuan hukum islam atau syariah compliance, juga dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan daging hewan dam/hadyu (utilization of meat)," sebut anna hasbie di jakarta, minggu, 2 juni 2024.
menurut ana, diterbitkannya edaran ini sebagai bagian dari upaya standardisasi, rasionalisasi, akuntabilitas, dan keseragaman pembayaran dam jemaah dan petugas haji. 
baca juga:lakukan pengembangan kelurahan sadar hukum, lurah di muba raih 2 penghargaan
baca juga:truk odol viral melintas di jalan tikus, kasat lantas polrestabes palembang sebut alasan utama ini
selain terkait besaran biaya dam, edaran ini juga menginformasikan lembaga yang bisa menjadi tempat membayar dam, yaitu rumah pemotongan hewan atau rph al-ukaisyiyah dan rph adhahi. 
"sesuai juknis ini, jemaah dan petugas haji dapat membayar dam/hadyu-nya di dua rph tersebut. insya allah lebih aman dan sesuai syariah," ujar anna.  
dalam petunjuk teknis ini, lanjut anna, terdapat standar dan komponen biaya dam yang dapat dijadikan acuan para jemaah dan petugas. 
"untuk rph adhahi, biaya yang dibayarkan sebesar sr 720. ini untuk membayar tujuh komponen, yaitu harga kambing, jasa penyembelihan, pengulitan, pembersihan perut, pendinginan (storage cold), packing, serta biaya pengiriman dan distribusi," jelas anna. 
baca juga:pj gubernur sumsel apresiasi forsuma sumsel gelar diskusi kebangsaan dan deklarasi anti narkoba 
baca juga:pj gubernur agus fatoni dorong produk umkm sumsel naik kelas hingga mampu bersaing di pasar internasional
sementara, bila jemaah dibayarkan ke rph al ukaisyiyah dikenakan biaya sebesar sr 580. pembayaran dam di rph al ukaisyiyah meliputi delapan komponen, yaitu harga kambing, jasa penyembelihan, pengulitan, pembersihan perut, pendinginan (storage cold), packing, pengolahan daging dengan proses retort, serta biaya pengiriman dan distribusi.
"mekanisme pembayarannya dapat berupa cash atau transfer ke rekening rph adhahi dan rph al ukaisyiyah di mekkah. waktu penyembelihannya, pada tanggal 10 sampai 13 zulhijjah 1445 h/2024 m," tuturnya. 
selanjutnya, hewan dam yang telah disembelih dikirimkan dan didistribuksikan dalam bentuk retort atau karkas untuk wilayah mekkah dan juga ke indonesia. 
sementara itu, terkait visa haji, petugas penyelenggara ibadah haji (ppih) kembali mengingatkan masyarakat bagi yang akan berhaji untuk memastikan visa yang dimiliki adalah visa haji. 
baca juga:pria terpeleset di sungai musi belum ditemukan, pencarian hingga radius 3 kilometer 
baca juga:kabar gembira nih! siap- siap, 5 juni asn muba bakal terima gaji ke 13
anggota media center haji kementerian agama, widi dwinanda mengatakan, setidaknya ada tiga landasan ketentuan yang menegaskan bahwa berhaji harus menggunakan visa haji bukan visa ziarah. 
pertama, di indonesia, berdasarkan undang-undang (uu) nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, terdapat dua jenis visa haji yang legal.
"yaitu visa haji kuota indonesia atau kuota haji reguler dan haji khusus, serta visa haji mujamalah atau undangan pemerintah kerajaan arab saudi," papar widi. 
widi juga menyebut, bahwa haji dengan visa mujamalah ini populer disebut sebagai haji furoda, yakni, haji yang menggunakan visa undangan dari pemerintah kerajaan arab saudi. 
"jemaah yang menggunakan visa ini wajib berangkat melalui penyelenggara ibadah haji khusus (pihk)," sambungnya. 
lalu, visa haji yang bisa dikeluarkan pemerintah arab saudi, yaitu, fatwa haiah kibaril ulama saudi yang mewajibkan adanya izin haji bagi siapa pun yang ingin menunaikan haji. 
menurutnya, ada empat alasan yang disampaikan dalam fatwa tersebut. pertama, kewajiban memperoleh izin haji didasarkan pada apa yang diatur dalam syariat islam. 
kedua, kewajiban untuk mendapatkan izin haji sesuai kepentingan yang disyaratkan syariat. hal ini akan menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji. 
"ketiga, kewajiban memperoleh izin haji merupakan bagian dari ketaatan kepada pemerintah," ucapnya.  
kempat, widi melanjutkan, haji tanpa izin tidak diperbolehkan. sebab, kerugian yang diakibatkannya tidak terbatas pada jemaah, tetapi meluas pada jemaah lain. 
menurut fatwa tersebut, kata dia, tidak boleh berangkat haji tanpa mendapat izin, dan berdosa bagi yang melakukannya karena melanggar perintah pemerintah. 
"bahkan, pemerinah saudi telah menetapkan sanksi berhaji tanpa visa dan tasreh resmi," tegasnya. 
terakhir, pengurus besar nahdlatul ulama (nu) memutuskan, bahwa haji dengan visa non haji atau tidak prosedural itu sah, tetapi cacat dan pelakunya berdosa.
"keputusan ini menjadi salah satu hasil musyawarah pengurus syuriyah nahdlatul ulama yang digelar pada 28 mei 2024 lalu," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 03 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan