Sah! 222 Kepala Desa di Ogan Ilir Menjabat 8 Tahun, Setelah Terima SK Perpanjangan

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Minggu , 30 Jun 2024 - 22:08

PERPANJANGAN, SK Perpanjangan (foto ist).--

Termasuk di Ogan Ilir, pemberlakuan kebijakan tersebut mulai berlaku dan para Kades telah menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan jabatan.

Namun, pembagian SK dan sosialisasi revisi Undang Undang Desa dikeluhkan para Kades, karena dipungut biaya sebesar Rp 700.000.

"Rincian biaya Rp 200.000 untuk acara pengukuhan dan pembagian SK. Lalu Rp 500.000 untuk acara sosialisasi revisi Undang Undang Desa," kata salah seorang kepala desa di Kecamatan Indralaya Selatan.

Sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya itu mengatakan, keputusan dari Ketua Forum Kepala Desa tersebut ditentukan pada Selasa, 18 Juni 2024 lalu.

Ketika itu, para kepala desa dihimpun di kediaman Kepala Desa Tanjung Selatan, Maya Srihartati Pathul.

"Waktu itu konteksnya silaturahmi dan koordinasi. Kami kaget saat ternyata dipungut biaya yang tidak sedikit," ungkap sumber tersebut.

Dana dari para kepala desa itu selanjutnya dikumpulkan pada Maya Srihartati dan Nora Trianawati selaku Kepala Desa Ketapang II.

Sementara Ketua Forum Kepala Desa di Ogan Ilir, Angga Arafat membantah pemungutan biaya bagi kepala desa yang menerima SK.

"Tidak ada (dipungut biaya)," kata Angga dihubungi via WhatsApp.

Menurut Angga, terkait sosialisasi revisi Undang Undang Desa merupakan kegiatan Forum Kepala Desa, bukan dari pemerintah.

"Kalau sosialisasi itu permintaan kepala desa yang mewakili saat rapat," pungkasnya. (*)

sah! 222 kepala desa di ogan ilir menjabat 8 tahun, setelah terima sk perpanjangan                             harianmuba.bacakoran.co - kegembiraan saat ini tengah menyelimuti para kepala desa (kades), yang ada di kabupaten ogan ilir. 
betapa tidak, para kades di kabupaten ogan ilir, akan mendapatkan perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi delapan tahun.
menurut rencana, para kades di kabupaten ogan ilir, akan menerima surat keputusan (sk) perpanjangan masa jabatan dari bupati ogan ilir. 
pelaksana tugas (plt) kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) kabupaten ogan ilir, dicky syailendra menyampaikan, bahwa penyerahan sk perpanjangan masa jabatan oleh bupati ogan ilir dijadwalkan pada 1 juli 2024.
baca juga:waduh, peserta ampera tourism run 2024 ini sampai finish duluan, tapi tidak dapat medali 
baca juga:ikan belida ternyata masih ada, kini statusnya dilindungi penuh
"sudah dijadwalkan dan akan dilakukan pada 1 juli 2024, besok," ujarnya, minggu, 30 juli 2024.
seperti diketahui, pemerintah pusat telah mengeluarkan undang-undang revisi desa nomor 3 tahun 2024.
di mana pada pasal 39 undang undang tersebut, jabatan kades dari enam tahun diperpanjang menjadi delapan tahun dan dapat dipilih dua kali masa jabatan.
seyogyanya, pelaksanaan penyerahan sk dan pengukuhan perpanjangan masa jabatan kades, dilakukan pada 26 juni 2024.
baca juga:ini jumlah temuan ombudsman ppdb, ada 'jalur tikus'
baca juga:lapas narkotika muara beliti semarakkan hut bhayangkara ke-78 dengan jalan sehat dan senam bersama 
namun, karena alasan teknis, penyelenggara kegiatan dalam hal ini dpmd kabupaten ogan ilir, terpaksa diundur hingga 1 juli 2024 mendatang. 
rencananya, dari 227 kades di ogan ilir, sebanyak 222 orang diantaranya dikukuhkan perpanjangan masa jabatan.
"dari 227 kades di ogan ilir, hanya 222 kades yang akan menerima sk perpanjangan masa jabatan. hal itu dikarenakan, lima orang kades berstatus penjabat," paparnya. 
kelima penjabat kades ini, kata dicky, menggantikan para kades yang meninggal dunia, serta ada pula kades yang tersandung kasus hukum. 
"sehingga, kelima kades ini tidak bisa kita ikutkan di acara pengukuran dan penyerahan sk perpanjangan masa jabatan kades ini," tegasnya. 
dilanjutkannya, terkait teknis pengukuhan jabatan ini telah disampaikan kepada 16 camat di seluruh ogan ilir.
nantinya para camat akan menyampaikan kepada para kepala desa di wilayah masing-masing.
"ini soal teknis saja. insya allah pengukuhan hari senin ini," pungkas dicky.
sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah kades di kabupaten ogan ilir, mengeluhkan adanya sumbangan rp 700.000 dari forum koordinasi kepala desa (fkkd) kabupaten ogan ilir. 
pasalnya, uang sumbangan sebesar rp 700.000 tersebut, akan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembagian surat keputusan (sk) perpanjangan masa jabatan kades, serta sosialisasi undang-undang revisi desa. 
sumbangan yang wajib dibayarkan kades di seluruh wilayah kabupaten ogan ilir ini, dianggap sejumlah kades merupakan ajang bisnis bagi oknum di fkkd kabupaten ogan ilir. 
"seolah-olah ini sudah menjadi ajang bisnis bagi oknum di fkkd kabupaten ogan ilir," ujar salah seorang kades di kecamatan indralaya. 
ditambahkan sang kades, dirinya merasa keberatan dengan besaran sumbangan tersebut, karena selama ini mereka telah memberikan iuran sebesar rp 1,5 juta untuk fkkd kabupaten ogan ilir. 
"kan ada uang kas, kenapa tidak menggunakan dana itu saja," tanyanya. 
sayangnya, ketika dana kas itu ditanyakan kepada pengurus fkkd kabupaten ogan ilir, jawabannya sangat mengecewakan. 
"katanya dana kas habis, tapi ketika ditanya rinciannya, malah tidak bisa menjawab," katanya lagi. 
sebagaimana diketahui, jabatan kades resmi diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan tahun, setelah diberlakukannya undang undang desa nomor 3 tahun 2024.
termasuk di ogan ilir, pemberlakuan kebijakan tersebut mulai berlaku dan para kades telah menerima surat keputusan (sk) perpanjangan jabatan.
namun, pembagian sk dan sosialisasi revisi undang undang desa dikeluhkan para kades, karena dipungut biaya sebesar rp 700.000.
"rincian biaya rp 200.000 untuk acara pengukuhan dan pembagian sk. lalu rp 500.000 untuk acara sosialisasi revisi undang undang desa," kata salah seorang kepala desa di kecamatan indralaya selatan. 
sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya itu mengatakan, keputusan dari ketua forum kepala desa tersebut ditentukan pada selasa, 18 juni 2024 lalu.
ketika itu, para kepala desa dihimpun di kediaman kepala desa tanjung selatan, maya srihartati pathul.
"waktu itu konteksnya silaturahmi dan koordinasi. kami kaget saat ternyata dipungut biaya yang tidak sedikit," ungkap sumber tersebut.
dana dari para kepala desa itu selanjutnya dikumpulkan pada maya srihartati dan nora trianawati selaku kepala desa ketapang ii.
sementara ketua forum kepala desa di ogan ilir, angga arafat membantah pemungutan biaya bagi kepala desa yang menerima sk.
"tidak ada (dipungut biaya)," kata angga dihubungi via whatsapp.
menurut angga, terkait sosialisasi revisi undang undang desa merupakan kegiatan forum kepala desa, bukan dari pemerintah. 
"kalau sosialisasi itu permintaan kepala desa yang mewakili saat rapat," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 01 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan