Tiga Terdakwa Dugaan 'Mafia Tanah' Aset Yayasan Batanghari Sembilan Pasrah

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Senin , 01 Jul 2024 - 23:18

Didakwa Korupsi Rp 10,6 Miliar (foto ist).--

HARIANMUBA.BACAKORAN.CO - Didakwa korupsi aset yayasan Batanghari Sembilan di Yogyakarta hingga rugikan negara Rp10,5 miliar, tiga dari empat terdakwa pasrah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel.

Oleh sebab itu tiga terdakwa yaitu Zurike Takarada, Ngesti Widodo, dan Eti Mulyati dalam sidang yang digelar di ruang sidang Tipikor PN Palembang pada Senin 1 Juli 2024, tidak mengajukan upaya hukum eksepsi.

Sementara, satu terdakwa lainnya yaitu Derita Kurniati oknum notaris atau PPAT dari Yogyakarta melawan dengan mengajukan nota keberatan atas dakwaan penuntut umum Kejati Sumsel.

Dihadapan majelis hakim Tipikor pada PN Palembang diketuai Efiyanto SH MH, terdakwa Derita Kurniati melalui tim penasihat hukumnya bakal membacakan nota keberatan pada sidang Senin pekan depan.

Sebelumnya, para terdakwa disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama berupa pengalihan aset milik Pemprov Sumsel yang berlokasi di Yogyakarta.

Rincinya, keempat terdakwa melakukan pengalihan hak atas set dari Yayasan Batanghari Sembilan kepada Yayasan Batanghari Sembilan Sumsel.

Selain itu, keempatnya juga diduga secara bersama-sama menjual asset Yayasan Batanghari Sembilan berupa tanah dan bangunan asrama mahasiswa Sumsel "Pondok Mesudji".

Masih didalam dakwaan JPU, bahwa perbuatan para terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Singkatnya, modus perkara yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu Eti Mulyati dan Derita Kurniati selalu notaris diduga telah membuat perikatan jual beli dengan tersangka Zurike Takarada sebagai kuasa Yayasan Batanghari Sembilan Sumatera Selatan.

Yang mana dalam hal ini merugikan keuangan negara pada pemerintahan provinsi sumsel sebesar Rp10,6 miliar lebih atau tepatnya Rp.10.628.905.000,00,-.

tiga terdakwa dugaan 'mafia tanah' aset yayasan batanghari sembilan pasrah                            harianmuba.bacakoran.co - didakwa korupsi aset yayasan batanghari sembilan di yogyakarta hingga rugikan negara rp10,5 miliar, tiga dari empat terdakwa pasrah membenarkan dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejati sumsel.
oleh sebab itu tiga terdakwa yaitu zurike takarada, ngesti widodo, dan eti mulyati dalam sidang yang digelar di ruang sidang tipikor pn  palembang pada senin 1 juli 2024, tidak mengajukan upaya hukum eksepsi.
sementara, satu terdakwa lainnya yaitu derita kurniati oknum notaris atau ppat dari yogyakarta melawan dengan mengajukan nota keberatan atas dakwaan penuntut umum kejati sumsel.
dihadapan majelis hakim tipikor pada pn  palembang diketuai efiyanto sh mh, terdakwa derita kurniati melalui tim penasihat hukumnya bakal membacakan nota keberatan pada sidang senin pekan depan.
baca juga:pj bupati oki apresiasi kinerja polres oki dalam menjaga kamtibmas dan membangun daerah
baca juga:pj bupati sandi fahlepi harapkan seluruh pekerja di muba dapat tercover bjps ketenagakerjaan
sebelumnya, para terdakwa disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama berupa pengalihan aset milik pemprov sumsel yang berlokasi di yogyakarta.
rincinya, keempat terdakwa melakukan pengalihan hak atas set dari yayasan batanghari sembilan kepada yayasan batanghari sembilan sumsel.
selain itu, keempatnya juga diduga secara bersama-sama menjual asset yayasan batanghari sembilan berupa tanah dan bangunan asrama mahasiswa sumsel "pondok mesudji".
masih didalam dakwaan jpu, bahwa perbuatan para terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara.
baca juga:lapas narkotika kelas iia muara beliti terima bantuan steamer
baca juga:spanyol menantang jerman di perempat final euro 2024
singkatnya, modus perkara yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu eti mulyati dan derita kurniati selalu notaris diduga telah membuat perikatan jual beli dengan tersangka zurike takarada sebagai kuasa yayasan batanghari sembilan sumatera selatan.
yang mana dalam hal ini merugikan keuangan negara pada pemerintahan provinsi sumsel sebesar rp10,6 miliar lebih atau tepatnya rp.10.628.905.000,00,-.
atas perbuatannya para terdakwa pun disangkakan oleh jpu telah melanggar ketentuan dalam pasal 2 atau pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang-2 kuhp.
khusus untuk terdakwa derita kurniati dan dan eti mulyati selalu oknum notaris ditambah dengan dakwaan melanggar pasal 56 ke 2 kuhp.
baca juga:ini sederet prestasi dan keberhasilan jajaran polda sumsel
baca juga:karate gajah sora tampil memukau di polres oki 
saat diminta tanggapan alasan mengajukan eksepsi, grace selly penasihat hukum terdakwa derita kurniati tidak banyak berkomentar.
ia mengatakan upaya hukum eksepsi itu diajukan adalah hak dari kliennya, sebagaimana diatur dalam kuhap.
"eksepsi biasa karena sebagaimana diatur dalam kuhap," singkatnya.
penyidikan perkara ini bermula, adanya sengketa tanah dan bangunan asrama terletak di jalan puntadewa nomor 9 wirobrojan jogjakarta yang telah terjadi sejak tahun 2015.
sebagaimana dilansir dari akun media sosial @pondok_mesudji, membeberkan sesuai dengan namanya asrama pondok mesudji ini telah dibangun pada tahun 1952 silam.
dibangunnya asrama pondok mesudji bertujuan sebagai rumah singgah sementara bagi mahasiswa asal sumsel yang sedang menuntut ilmu di beberapa universitas di jogjakarta.
diketahui juga, sejak pendirian bangunan asrama pondok mesudji ini sendiri adalah dibawah naungan yayasan pendidikan batanghari sembilan.
akan tetapi, seiring berjalannya waktu tepatnya pada sekira tahun 2015 silam, diduga oknum mafia tanah telah memalsukan dokumen yayasan serta sertifikat.
hingga pada akhirnya, dugaan pembuatan dokumen dan sertifikat palsu tersebut berujung penjualan aset tanah serta bangunan asrama mahasiswa sumsel.
berbagai upaya hukum pun dilakukan, dan terjadi saling klaim antara pihak pengurus yayasan dengan pihak-pihak lain terhadap status kepemilikan tanah dan bangunan asrama pondok mesudji. (*)