Surat Peralihan Aset Yayasan Batanghari Sembilan Dipalsukan

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Senin , 29 Jul 2024 - 20:14

Saksi Ungkap Dugaan Pemalsuan Dokumen Perihal Peralihan Hak Aset Batanghari Sembilan oleh para pengurus (foto ist).--

Kemudian perbedaan ketiga, lanjut Kurniawan yaitu surat jawaban dari Pemkot Palembang khususnya penanggalan surat diketik dengan menggunakan mesin tik.

"Dan yang satunya yang diduga dipalsukan itu, untuk penanggalannya dibuat dengan ketikan komputer," sebut Kurniawan.

Dan yang keempat, surat yang asli menyebutkan bahwa tanah yang dipertanyakan oleh pengurus Yayasan Batanghari Sembilan yang ada di Mayor Ruslan itu bukan termasuk aset Pemkot Palembang.

Keterangan dari saksi Kurniawan yang pernah menjabat sebagai Kadiskominfo ini pun turut diamini oleh dua saksi lainnya yang turut hadir didalam ruang sidang.

Dua saksi lainnya yakni, Fahmi Fadillah dan Aris Satria yang mengakui memparaf notulen hasil rapat tersebut membenarkan adanya 4 perbedaan surat yang dikeluarkan Pemkot Palembang dengan surat yang dijadikan acuan dasar proses peralihan aset oleh pengurus Yayasan Batanghari Sembilan saat itu.

Hingga saat ini, sidang masih terus berlangsung dengan mencecar para saksi secara bergilir untuk dimintai keterangan terkait proses peralihan aset yang diduga dilakukan oleh para terdakwa.

Diketahui dalam sidang sebelumnya empat terdakwa dalam perkara tersebut, yakni Zurike Takarada, Ngesti Widodo (Pegawai BPN Yogyakarta), Derita Kurniawati (notaris) dan Eti Mulyati (notaris), didakwa Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel dan JPU Kejari Palembang telah merugikan negara Rp 10,6 miliar atau Rp 10.628.905.000.

Dakwaan keempat terdakwa dibacakan Tim Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palembang Kelas 1 A Khusus yang diketuai Majelis Hakim Efiyanto SH MH.

Rincinya, keempat terdakwa melakukan pengalihan hak atas set dari Yayasan Batanghari Sembilan kepada Yayasan Batanghari Sembilan Sumsel.

Selain itu, keempatnya juga diduga secara bersama-sama menjual asset Yayasan Batanghari Sembilan berupa tanah dan bangunan asrama mahasiswa Sumsel "Pondok Mesudji".

Masih didalam dakwaan JPU, bahwa perbuatan para terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Singkatnya, modus perkara yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu Eti Mulyati dan Derita Kurniati selalu notaris diduga telah membuat perikatan jual beli dengan tersangka Zurike Takarada sebagai kuasa Yayasan Batanghari Sembilan Sumatera Selatan.

Yang mana dalam hal ini merugikan keuangan negara pada pemerintahan provinsi sumsel sebesar Rp10,6 miliar lebih atau tepatnya Rp.10.628.905.000,00,-.

Masih dalam dakwaan JPU, pada perkara ini perbuatan terdakwa Zurike Takarada dan Ngesti Widodo didakwa melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Atau subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

surat peralihan aset yayasan batanghari sembilan dipalsukan                             palembang, harianmuba.bacakoran.co - sidang pembuktian kasus korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan di jogjakarta, ungkap adanya empat dugaan pemalsuan dokumen perihal peralihan hak aset batanghari sembilan oleh para pengurus.
hal tersebut, diungkapkan mantan plh bupati muara enim kurniawan ap beserta tiga saksi lainnya yang dihadirkan dalam sidang di pengadilan tipikor pn palembang, senin 29 juli 2024.
saksi kurniawan yang saat itu menjabat sebagai plt sekda kota palembang tahun 2016 menerangkan, bahwa saat itu pernah mengeluarkan surat sehubungan dengan mempertanyakan status tanah di jalan mayor ruslan palembang.
"surat itu dari pengurus yayasan nomor 101/ist/b.9/2016 tertanggal 10 februari 2016," ungkap saksi kurniawan dihadapan hakim tipikor pn palembang diketuai efiyanto sh mh.
baca juga:heboh ribuan ikan mati mendadak di sungai pedamaran oki
baca juga:pedagang mie basah ini dituntut penjara 24 bulan, gegara ini 
dilanjutkannya, usai mendapat surat dari yayasan itu pihaknya khususnya sekda kota palembang bersama dinas opd terkait menggelar rapat untuk membahas hal itu.
hasil rapat kata kurniawan, intinya tanah yang ada di mayor ruslan palembang itu bukanlah aset milik pemkot palembang.
namun, ia tidak mengetahui bahwa atas dasar surat jawaban dari pihak pemkot palembang itu dijadikan dasar oleh pengurus yayasan batanghari sembilan untuk proses peralihan hak berupa aset yang ada di jogjakarta.
ia baru mengetahui saat dipanggil oleh tim penyidik kejati sumsel, saat ditunjukkan bukti berupa dokumen surat jawaban dari pihak pemkot saat itu ada 4 perbedaan antara surat aslinya.
baca juga:keren! tim basket as melibas tim basket serbia pada klasemen grup 
baca juga:lah kok bisa, kemenangan fajar/rian di olimpiade paris 2024 dihapus
"ada empat perbedaan, pertama dari penanggalan surat yang asli dibuat pada tanggal 8 juni 2016 dan yang palsu tertanggal 8 juli 2016," kata kurniawan.
lalu perbedaan surat yang diduga dipalsukan oleh para pengurus yayasan batanghari sembilan sumsel saat itu yakni tidak menyebutkan adanya aset yayasan di jogjakarta hanya di mayor ruslan. 
kemudian perbedaan ketiga, lanjut kurniawan yaitu surat jawaban dari pemkot palembang khususnya penanggalan surat diketik dengan menggunakan mesin tik.
"dan yang satunya yang diduga dipalsukan itu, untuk penanggalannya dibuat dengan ketikan komputer," sebut kurniawan.
dan yang keempat, surat yang asli menyebutkan bahwa tanah yang dipertanyakan oleh pengurus yayasan batanghari sembilan yang ada di mayor ruslan itu bukan termasuk aset pemkot palembang.
keterangan dari saksi kurniawan yang pernah menjabat sebagai kadiskominfo ini pun turut diamini oleh dua saksi lainnya yang turut hadir didalam ruang sidang.
dua saksi lainnya yakni, fahmi fadillah dan aris satria yang mengakui memparaf notulen hasil rapat tersebut membenarkan adanya 4 perbedaan surat yang dikeluarkan pemkot palembang dengan surat yang dijadikan acuan dasar proses peralihan aset oleh pengurus yayasan batanghari sembilan saat itu.
hingga saat ini, sidang masih terus berlangsung dengan mencecar para saksi secara bergilir untuk dimintai keterangan terkait proses peralihan aset yang diduga dilakukan oleh para terdakwa.
diketahui dalam sidang sebelumnya empat terdakwa dalam perkara tersebut, yakni zurike takarada, ngesti widodo (pegawai bpn yogyakarta), derita kurniawati (notaris) dan eti mulyati (notaris), didakwa tim jaksa penuntut umum (jpu) kejati sumsel dan jpu kejari palembang telah merugikan negara rp 10,6 miliar atau rp 10.628.905.000.
dakwaan keempat terdakwa dibacakan tim jaksa penuntut umum dalam sidang di pengadilan tipikor palembang kelas 1 a khusus yang diketuai majelis hakim efiyanto sh mh.
rincinya, keempat terdakwa melakukan pengalihan hak atas set dari yayasan batanghari sembilan kepada yayasan batanghari sembilan sumsel.
selain itu, keempatnya juga diduga secara bersama-sama menjual asset yayasan batanghari sembilan berupa tanah dan bangunan asrama mahasiswa sumsel "pondok mesudji".
masih didalam dakwaan jpu, bahwa perbuatan para terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara.
singkatnya, modus perkara yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu eti mulyati dan derita kurniati selalu notaris diduga telah membuat perikatan jual beli dengan tersangka zurike takarada sebagai kuasa yayasan batanghari sembilan sumatera selatan.
yang mana dalam hal ini merugikan keuangan negara pada pemerintahan provinsi sumsel sebesar rp10,6 miliar lebih atau tepatnya rp.10.628.905.000,00,-.
masih dalam dakwaan jpu, pada perkara ini perbuatan terdakwa zurike takarada dan ngesti widodo didakwa melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) kuhpidana.
atau subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) kuhpidana.
kemudian untuk terdakwa derita kurniawati dan eti mulyati didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 56 ke-2 kuhpidana. 
atau subsidiair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 56 ke-2 kuhpidana.
penyidikan perkara ini bermula, adanya sengketa tanah dan bangunan asrama terletak di jalan puntadewa nomor 9 wirobrojan jogjakarta yang telah terjadi sejak tahun 2015.
sebagaimana dilansir dari akun media sosial @pondok_mesudji, membeberkan sesuai dengan namanya asrama pondok mesudji ini telah dibangun pada tahun 1952 silam.
dibangunnya asrama pondok mesudji bertujuan sebagai rumah singgah sementara bagi mahasiswa asal sumsel yang sedang menuntut ilmu di beberapa universitas di jogjakarta.
diketahui juga, sejak pendirian bangunan asrama pondok mesudji ini sendiri adalah dibawah naungan yayasan pendidikan batanghari sembilan. akan tetapi, seiring berjalannya waktu tepatnya pada sekira tahun 2015 silam, diduga oknum mafia tanah telah memalsukan dokumen yayasan serta sertifikat.
hingga pada akhirnya, dugaan pembuatan dokumen dan sertifikat palsu tersebut berujung penjualan aset tanah serta bangunan asrama mahasiswa sumsel. berbagai upaya hukum pun dilakukan, dan terjadi saling klaim antara pihak pengurus yayasan dengan pihak-pihak lain terhadap status kepemilikan tanah dan bangunan asrama pondok mesudji. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Harian Musi Banyuasin 30 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan