Ratusan Kades dan Warga Desa Air Solok Batu Tuntut Keadilan di Kantor Bupati

Ibrahim menolak untuk menandatangani surat tersebut karena mengetahui bahwa tindakan itu akan merugikan warga desa. Penolakan tersebut memicu kemarahan Hamza, yang kemudian mengancam Ibrahim.

Dalam situasi tersebut, Ibrahim melakukan tindakan defensif yang berujung pada insiden yang kini sedang diperkarakan di pengadilan.

Sementara itu, pihaknya juga mendesak agar kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal yang melibatkan Hamza segera diusut dan diproses secara hukum.

"Kami berharap agar pihak berwenang tidak hanya fokus pada kasus Ibrahim, tetapi juga mengusut dugaan tindakan kriminal yang dilakukan Hamza," tegas Ambo.

Usai menyampaikan aspirasi di kantor bupati, Asisten I Setda Banyuasin, Izromaita, bersama Rayan Nurdiansya, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari para Kades dan masyarakat tersebut.

"Kami akan memastikan bahwa semua aspirasi ini akan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk kepada pengadilan negeri," katanya.

Sebagai bentuk dukungan, beberapa perwakilan dari aksi tersebut melanjutkan perjalanan mereka menuju kantor Pengadilan Negeri Banyuasin untuk menjenguk Ibrahim.

Di sana, mereka menyatakan harapan agar Ibrahim dapat segera dibebaskan dan mendapat keadilan yang seadil-adilnya.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata solidaritas antar desa dan upaya kolektif untuk mempertahankan hak-hak masyarakat serta pemimpin desa dari ancaman yang tidak semestinya.

Hal ini juga menggambarkan bahwa masalah hukum yang melibatkan kepala desa tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas sosial di desa-desa yang bersangkutan. 

Dengan dukungan masyarakat dan rekan-rekan kepala desa lainnya, Ibrahim diharapkan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam menghadapi proses hukum yang sulit ini.

"Kami akan terus berjuang hingga keadilan ditegakkan," tutup Ambo, penuh semangat. 

Aksi ini tidak hanya mencerminkan keresahan masyarakat, tetapi juga menjadi panggilan untuk perhatian pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa, serta memperhatikan kesejahteraan para pemimpin yang berjuang demi kepentingan rakyat. (*)