Dan terbukti, sejak aturan tersebut diberlakukan, masyarakat bertambah kesulitan mendapatkan gas karena tidak semua masyarakat tahu dimana saja lokasi pangkalan, kapan mereka buka dan tersedia gas dan sebagainya.
bayangkan puluhan ribu warga hanya dilayani beberapa puluh pangkalan.
Semestinya, pemerintah bentuk dahulu pangkalan baru dan utamakan dari pengecer sebelumnya baru diberlakukan aturan ini.
"Ini aturan dahulu, setelah bergejolak baru buat aturan lagi. Ini aturan seperti coba-coba tidak sistimatis dan terkesan tergesa-gesa. Kalu kami tidak bisa jualan lagi tabung kami mau diapakan, Pertamina, Agen, Pangkalan mau membelinya, jadi harus ado solusinya," tegasnya.
Lanjut Dani, seharusnya Pemerintah (Pertamina, red) setiap membuat aturan untuk benar-benar bijaksana dan memperhatikan segala aspek, mulai dari agen, pangkalan, pengecer dan masyarakat karena hal ini suatu kesatuan. Buatlah suatu alur yang jelas dan tupoksinya sehingga tidak ada yang dirugikan dan masyarakat mudah untuk mendapatkannya.
Jika seperti saat ini, bukannya mempermudah malah sebaliknya mempersulit.
Bahkan kami siap menjual sesuai HET asal kebijakannya sama diberlakukan di pangkalan yang telah disubsidi oleh pemerintah.
Jika kami di dorong untuk menjadi pangkalan juga siap, namun tolong dijelaskan dan dibimbing bagaimana prosedur dan mekanismenya, sebab biasanya mengurus perizinannya ribet.
"Kami biar pengecer, tetapi jelas, ada izin dari RT dan Kelurahan sebagai UMKM pengecer gas 3 kg. Biasanya ngomongnya mudah gampang buat izin, pas dijalani susahnya minta ampun sebab persyaratannya banyak dan njelimet," pungkasnya. (*)