Arahan Prabowo soal Efisiensi Anggaran Sudah Jelas, Jangan Ada yang Salah Tafsir Lagi

Reporter: Boim |

Editor: Imran |

Kamis , 20 Feb 2025 - 17:50

Arahan Presiden RI Prabowo Subianto soal kebijakan efisiensi atau penghematan anggaran dinilai sudah jelas (Foto Ilustrasi)--

Jangan Ada Salah Tafsir

JAKARTA,KORANHARIANMUBA.COM,- Arahan Presiden RI Prabowo Subianto soal kebijakan efisiensi anggaran dinilai sudah jelas. Pengamat Politik Agung Baskoro mengatakan seharusnya tidak ada lagi salah tafsir di tataran birokrat mau pun masyarakat luas.

Menurut Agung, instruksi Presiden sudah sangat jelas dan tidak berdampak kepada sektor pendidikan dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Bila ada pihak-pihak yang coba membelokkan arahan tersebut, sehingga memotong anggaran-anggaran pokok yang berdampak langsung ke operasional kementrian, pelayanan publik-pegawai, gaji pegawai, dan sejenisnya maka para pihak terkait ini mesti siap diganti,” kata Agung dalam keterangannya, Rabu (19/2).

Agung mengatakan apabila terjadi perlawanan atau pun pembangkangan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait patut ditindak lebih lanjut.

“Karena, melawan INPRES sama saja pembangkangan terhadap Prabowo yang ujungnya harus ditindak,” lanjutnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan efisiensi yang dicanangkan pemertintah tak berdampak pada sektor pendidikan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta pada Jumat 14 Februari 2025.

“Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” ujar Menkeu.

Mensesneg Prasetyo Hadi juga mengatakan efisiensi pemerintah tidak berpengaruh pada ketiadaan KIP dan beasiswa pendidikan LPDP.

Adapun, yang dimaksud efisiensi pemerintah kepada hal-hal yang bersifal seremonial seperti contohnya perjalanan dinas, seminar dan FGD (Focus Group Discussion).

"Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya, di sini (DPR) disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir. Kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir," ujar Prasetyo. (*)

arahan prabowo soal efisiensi anggaran sudah jelas, jangan ada yang salah tafsir lagi                               jangan ada salah tafsir 
jakarta,koranharianmuba.com,- arahan presiden ri prabowo subianto soal kebijakan efisiensi anggaran dinilai sudah jelas. pengamat politik agung baskoro mengatakan seharusnya tidak ada lagi salah tafsir di tataran birokrat mau pun masyarakat luas. 
menurut agung, instruksi presiden sudah sangat jelas dan tidak berdampak kepada sektor pendidikan dan pemutusan hubungan kerja (phk).
baca juga:kabar baik, presiden prabowo ingin ongkos haji diturunkan lagi 
"bila ada pihak-pihak yang coba membelokkan arahan tersebut, sehingga memotong anggaran-anggaran pokok yang berdampak langsung ke operasional kementrian, pelayanan publik-pegawai, gaji pegawai, dan sejenisnya maka para pihak terkait ini mesti siap diganti,” kata agung dalam keterangannya, rabu (19/2). 
agung mengatakan apabila terjadi perlawanan atau pun pembangkangan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait patut ditindak lebih lanjut. 
“karena, melawan inpres sama saja pembangkangan terhadap prabowo yang ujungnya harus ditindak,” lanjutnya.
seperti diketahui, sebelumnya menteri keuangan sri mulyani telah menegaskan efisiensi yang dicanangkan pemertintah tak berdampak pada sektor pendidikan dan pemutusan hubungan kerja (phk) tenaga honorer. hal tersebut disampaikan menkeu dalam konferensi pers di gedung dpr ri, jakarta pada jumat 14 februari 2025.
baca juga:nah loh! presiden prabowo berikan peringatan berkali-kali kepada bawahannya
“terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau phk honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada phk tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” ujar menkeu.  
mensesneg prasetyo hadi juga mengatakan efisiensi pemerintah tidak berpengaruh pada ketiadaan kip dan beasiswa pendidikan lpdp.
baca juga:menkeu ri keluarkan surat penting! jalankan inpres efesiensi anggaran hingga 50 persen, apa saja?
adapun, yang dimaksud efisiensi pemerintah kepada hal-hal yang bersifal seremonial seperti contohnya perjalanan dinas, seminar dan fgd (focus group discussion). 
"kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari jumat sudah detail ya, di sini (dpr) disampaikan oleh bu menkeu, saya juga ikut hadir. kemudian juga pimpinan dpr juga ikut hadir," ujar prasetyo. (*)

Tag

Share