Waduh, 9 Proyek Pokir Menjadi Pusaran OTT KPK di OKU

KORANHARIANMUBA.COM,- Catat, ini 9 proyek Pokir yang ‘dimakan’ oknum anggota DPRD OKU, ada jalan poros desa dan jembatan milik rakyat.    

Setyo Budiyanto, Ketua KPK di gedung merah putih menguraikan 9 proyek milik rakyat itu di gedung Merah Putih KPK, Minggu, 16 Maret 2025.

Pertama, untuk rehabilitasi rumah dinas bupati OKU Rp8,3 miliar dengan penyedia CV RF.

Kedua, rehabilitasi rumah dinas wakil bupati Rp2,4 miliar dengan penyedia CV RE.

Ketiga, pembangunan kantor dinas PUPR OKU senilai Rp9,8 miliar, dengan penyedia CV DSA.

Keempat pembangunan jembatan desa guna makmur senilai Rp983 juta dengan penyedia CV GR.

Kelima, peningkatan jalan poros desa Tanjung Manggus Desa Bandar Agung senilai Rp4,9 dengan penyedia CV DSA.

Keenam, peningakatan jalan desa Panai makmur Guna Makmur senilai Rp4,9 miliuar dengan penyedian CV ACN.

Ketujuh, peningkatan jalan unit 16 Kedaton Timur seilai Rp4,9 miliar dengan penyedia CV MDR corporation,

Delapan, peningkatan jalan Letnan Muda M Sidi Juned sebesar Rp4,8 miliar degan penyedian CV PH.

Sembilan Peningakayn jalan Desa Makartitama sebesar Rp3,9 miliar dengan penyedian CV MDR.

Dari 9 proyek ini anggota DPRD OKU minta jatah 20 persen proyek Pokir Rp96 miliar, dimana Kadinas PUPR OKU inisial Nov minta bagian 2 persen.

BACA JUGA:KPK Geledah Dua Ruangan di Pemkab Musi Banyuasin, Sejumlah Dokumen Diangkut?

Rupanya sejak Januari 2024 KPK sudah intai anggota DPRD OKU ‘main mata’ sama Kadinas PUPR OKU yang meminta jatah Pokir itu

Detailnya, KPK sejak beberapa waktu lalu lewat deputi penindakan di-backup deputi lainnya telah melakukan penyidikan tertutup atau dikenal operasi tangkap tangan (OTT).

“KPK di deputi penindakan dan deputi lainnya melakukan rilis penyidikan tertutup atau OTT atas konstruksi perkara di OKU ini,” ujar Setyo Budiyanto, Ketua KPK di gedung merah putih, Minggu, 16 Maret 2025.

Nah, pada Januari 2025 itu dilakukan pembahasan RAPBD OKU tahun anggaran 2025 agar anggaran tahun 2025 itu dapat disahkan beberapa perwakilan DPRD OKU menemui pihak pemerintah daerah (Pemda OKU).

BACA JUGA:OTT di OKU, Ada 8 Orang yang Diamankan Penyidik, 5 Orang Dibawa ke Palembang dan Diterbangkan ke Jakarta

“Nilai ini kemudian turun menjadi Rp35 miliar, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran tapi untuk fee-nya tetap disepakati sebesar 20 persen jatah bagi anggota DPRD OKU, sehingga total fee-nya adalah Rp7 miliar”, beber Setyo Budiyanto.

Nah, saat APBD 2025 disetujui, anggaran di dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar.

“Jadi kenaikannya signifikan karena ada kesepakatan maka yang awalnya Rp48 bisa berubah menjadi 2 kali lipat,” jelasnya.

Kemudian, saat itu Nov, kepala dinas PUPR OKU menawarkan 9 proyek tersebut kepada MVZ dan ASS dengan komitmen fee sebesar 22 persen, 2 persen untuk dinas PUPR dan 20 persen untuk DPRD.

BACA JUGA:4 Orang Diamankan Kejari Palembang Diduga Terkait OTT Kadisnakertrans Sumsel, Termasuk Istri Pejabat?

“Nov kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan PPK untuk menggunakan beberapa perusahaan atau CV di Lampung Tengah kemudian penyedia dan PPK melakukan penandatanganan kontrak di Lampung Tengah”, bebernya.

Jadi ada beberapa nama perusahaan, antara lain termasuk juga kegiatannya:

“Ini semua dilakukan oleh Nov dengan PPK mereka langsung berangkat ke wilayah Lampung, Lampung Tengah dan berkoordinasi dengan para pihak jadi pinjam nama, pinjam bendera, tetapi yang mengerjakan adalah MVZ dengan ASS,” ungkapnya. (*)