Tenaga Ahli DPRD Empat Lawang Jadi Tersangka Korupsi APAR Desa, Kerugian Negara Ditaksir Miliaran Rupiah

Reporter: Vin |

Editor: Hady |

Jumat , 27 Jun 2025 - 17:25

Tenaga Ahli DPRD Jadi Tersangka--

KORANHARIANMUBA.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Empat Lawang menetapkan seorang tenaga ahli DPRD Kabupaten Empat Lawang berinisial AP sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) untuk seluruh desa di wilayah tersebut.

Penetapan status tersangka diumumkan secara resmi oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari, Hendra, dalam konferensi pers yang digelar Kamis, 26 Juni 2025.

Kasus ini mencuat setelah ditemukan indikasi mark-up harga yang mencengangkan, yakni mencapai Rp22 juta hingga Rp30 juta untuk dua unit tabung APAR.

Temuan ini memantik penyelidikan mendalam yang akhirnya mengarah pada keterlibatan AP dalam rekayasa program pengadaan yang didanai oleh anggaran dana desa tahun 2022 hingga 2023.

“AP kami tetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup. Ia diduga kuat menyusun dan memaksakan program pengadaan APAR secara sepihak, tanpa melalui mekanisme musyawarah desa ataupun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Hendra.

Mirisnya, AP yang saat itu menjabat sebagai tenaga ahli DPRD, diduga turut mengintervensi langsung pemerintah desa agar memasukkan program APAR ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses penganggaran dilakukan tanpa partisipasi warga desa dan tanpa dasar kebutuhan yang jelas, sebuah pelanggaran terhadap asas transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa.

“Program ini seolah datang dari atas, langsung masuk ke dalam struktur APBDes, padahal tidak pernah dibahas dalam musyawarah desa. Ini adalah bentuk intervensi yang melanggar prinsip good governance,” tegas Hendra.

Tidak hanya dari sisi administrasi, pelaksanaan pengadaan juga penuh kejanggalan. Beberapa desa dilaporkan tidak menerima APAR sama sekali, sementara ada yang menerima namun dalam jumlah tidak sesuai, bahkan ada yang mendapatkan barang dengan kondisi rusak atau kualitas rendah.

“Dalam banyak kasus, harga pengadaan jauh melampaui standar. Kami menemukan perbedaan mencolok antara harga yang tercantum dalam dokumen dan kondisi di lapangan,” ungkap Hendra.

Berdasarkan hasil penyidikan awal, penyimpangan ini mengindikasikan adanya praktik korupsi terstruktur, sistematis, dan masif. Atas dasar itu, Kejari Empat Lawang langsung melakukan penahanan terhadap AP untuk 20 hari ke depan guna mempercepat proses penyidikan.

tenaga ahli dprd empat lawang jadi tersangka korupsi apar desa, kerugian negara ditaksir miliaran rupiah                            koranharianmuba.com – kejaksaan negeri (kejari) empat lawang menetapkan seorang tenaga ahli dprd kabupaten empat lawang berinisial ap sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pemadam api ringan (apar) untuk seluruh desa di wilayah tersebut.
penetapan status tersangka diumumkan secara resmi oleh kepala seksi pidana khusus (kasi pidsus) kejari, hendra, dalam konferensi pers yang digelar kamis, 26 juni 2025.
kasus ini mencuat setelah ditemukan indikasi mark-up harga yang mencengangkan, yakni mencapai rp22 juta hingga rp30 juta untuk dua unit tabung apar.
temuan ini memantik penyelidikan mendalam yang akhirnya mengarah pada keterlibatan ap dalam rekayasa program pengadaan yang didanai oleh anggaran dana desa tahun 2022 hingga 2023.
baca juga:hutama karya dan dishub tindak 45 kendaraan odol di ruas tol trans sumatera
baca juga:bupati cup iii musi banyuasin 2025: mencetak juara dan pemanasan menuju porprov xv sumsel!
“ap kami tetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup. ia diduga kuat menyusun dan memaksakan program pengadaan apar secara sepihak, tanpa melalui mekanisme musyawarah desa ataupun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat,” ujar hendra.
mirisnya, ap yang saat itu menjabat sebagai tenaga ahli dprd, diduga turut mengintervensi langsung pemerintah desa agar memasukkan program apar ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes). proses penganggaran dilakukan tanpa partisipasi warga desa dan tanpa dasar kebutuhan yang jelas, sebuah pelanggaran terhadap asas transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa.
“program ini seolah datang dari atas, langsung masuk ke dalam struktur apbdes, padahal tidak pernah dibahas dalam musyawarah desa. ini adalah bentuk intervensi yang melanggar prinsip good governance,” tegas hendra.
tidak hanya dari sisi administrasi, pelaksanaan pengadaan juga penuh kejanggalan. beberapa desa dilaporkan tidak menerima apar sama sekali, sementara ada yang menerima namun dalam jumlah tidak sesuai, bahkan ada yang mendapatkan barang dengan kondisi rusak atau kualitas rendah.
baca juga:pelaku curian mobil pickup yang licin berhasil dibekuk polres muba
baca juga:modus proyek fiktif, pria di palembang tipu wanita rp250 juta, kini diringkus
“dalam banyak kasus, harga pengadaan jauh melampaui standar. kami menemukan perbedaan mencolok antara harga yang tercantum dalam dokumen dan kondisi di lapangan,” ungkap hendra.
berdasarkan hasil penyidikan awal, penyimpangan ini mengindikasikan adanya praktik korupsi terstruktur, sistematis, dan masif. atas dasar itu, kejari empat lawang langsung melakukan penahanan terhadap ap untuk 20 hari ke depan guna mempercepat proses penyidikan.
atas perbuatannya, ap dijerat dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3, dan pasal 12 huruf e undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001, junto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
meski angka pasti kerugian negara masih dalam proses audit, estimasi awal menunjukkan nilai kerugian yang signifikan. “dari perhitungan awal, potensi kerugian negara bisa mencapai angka miliaran rupiah. ini bukan skala kecil,” ujar hendra.
baca juga:diduga hendak edarkan sabu, pria asal lumpatan ii ditangkap di babat toman
baca juga:todong senpi rakitan karena utang, pria di oki diciduk polisi
kejari empat lawang memastikan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain.
penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dari kalangan pemerintahan desa maupun rekanan swasta yang mungkin berperan dalam proses pengadaan yang bermasalah ini.
“proses ini kami jalankan secara profesional dan transparan. bila ditemukan aktor lain yang terlibat, tentu akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas hendra.
kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak terkait bahwa dana desa bukanlah alat untuk memperkaya diri atau golongan tertentu. dana tersebut harus digunakan sepenuhnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
baca juga:bupati muba dilantik sebagai ketua majelis pembimbing cabang pramuka masa bakti 2025-2030
baca juga:ratusan atlet ikuti kejurda bulutangkis bupati muba cup 2025, ajang penjaringan bakat dan sportivitas
kejari empat lawang menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan, sekecil apapun. “kami tidak akan ragu mengusut tuntas kasus ini. siapa pun yang terlibat, akan kami bawa ke proses hukum,” pungkas hendra.